PENGADILAN NEGERI JAMBI MENERIMA CALON HAKIM MAGANG ANGKATAN III
Senin, 17 September 2018, telah diadakan penerimaan Calon Hakim/Mentee yang akan melaksanakan kegiatan Magang dalam rangkaian PPC (Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim) Terpadu Angkatan III di Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi dan para Mentor. Magang merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus diikuti oleh seluruh Calon Hakim dalam PPC Terpadu tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Adapun rangkaian magang tersebut terdiri dalam 3 (tiga) tahapan:
Magang I : Mempelajari administrasi pengadilan (Sebagai administrator pengadilan);
Magang II: Sebagai Panitera Pengganti;
Magang III: Sebagai Asisten Hakim.
Rangkaian magang tersebut dilaksanakan sebagai salah satu syarat untuk membentuk Calon Hakim yang Profesional dan Berintegritas. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung RI yakni "Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung".
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PANITERA
Humas : Jumat 31 Agustus 2018 Ketua Pengadilan Negeri Jambi Bapak Edy Pramono, SH,MH Mengambil Sumpah Jabatan dan Melantik Panitera Pengadilan Negeri Jambi Ibu YENNI MARIAMI, SH. Acara dihadiri oleh seluruh Hakim, Para Pejabat Struktural dan Fungsional, Karyawan dan Karyawati Pengadilan Negeri Jambi serta para undangan dari keluarga besar PengadilanNegeri Bukit Tinggi.
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN HAKIM AD HOC PHI
Humas : Selasa 28 Agustus 2018 Ketua Pengadilan Negeri Jambi Bapak Edy Pramono, SH,MH Mengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jambi An. Ahmad Bayani, SH dan Rapnauli Purba, SH,MH berdasarkan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 126/KMA/SK/VII/2018 tentang Pengangkatan /Penetapan Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Pertama
Acara dihadiri oleh seluruh Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Karyawan/ti Pengadilan Negeri Jambi
SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROPINSI JAMBI BERUPA ASET TANAH KEPADA MAHKAMAH AGUNG RI
Humas : Senin, 20 Agustus 2018 Ketua Pengadilan Negeri Jambi Bapak Edy Pramono, SH,MH menerima kunjungan Sekda Propinsi Jambi Bapak Drs. H.M Dianto,M.Si, Kunjungan Sekda Propinsi Jambi ini dalam rangka Serah Terima Hibah Barang Milik Pemerintah Propinsi Jambi Berupa Aset Tanah Kepada Mahkamah AGUNG RI yang dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri Jambi.
Acara dihadiri Juga oleh Kepala Biro Pengelolaan Barang Milk Daerah Provinsi Jambi, H.Riko Febrianto,SH serta para Hakim, Sekretaris, Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Jambi
Berita Selanjutnya...
- KUNJUNGAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DITJEN BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI
- UPACARA MEMPERINGATI HARI KEMERDEKAAN RI KE-73
- EVALUASI PERSIAPAN SURVEILLANCE PENGADILAN NEGERI JAMBI OLEH PENGADILAN TINGGI JAMBI
- PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI
- INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Pelayanan Prima Jadi Keutamaan Kami
JADWAL PERSIDANGAN HARI INI
-
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 93/Pdt.G/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Tirta Sidang ketiga/mempertemukan para pihak [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 90/Pdt.G/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra I sidang pertama [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 86/Pdt.G/2018/PN Jmb WIB TIDAK Jawaban dari Terdakwa [Detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 83/Pdt.G/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra I usaha perdamaian [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 80/Pdt.G/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra I Pembacaan putusan [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 79/Pdt.G/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Penyerahan dan Pembacaan Replik dari Penggugat [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 77/Pdt.G/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Pemeriksaan saksi-saksi dari Penggugat; [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 74/Pdt.G/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Tirta Pembacaan Jawaban [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 71/Pdt.G/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra I bacakan putusan [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 68/Pdt.G/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra I Bukti Penggugat [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 62/Pdt.G/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Tirta Pemeriksaan bukti-bukti surat Penggugat [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 59/Pdt.G/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Tirta Pemeriksaan bukti-bukti surat dari Penggugat [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 58/Pdt.G/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II saksi tergugat [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 53/Pdt.G/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra I bukti Penggugat [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 49/Pdt.G/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Pembacaan putusan; [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 42/Pdt.G/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II bukti penggugat [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Kartika/tipikor Pemeriksaan saksi-saksi; [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Kartika/tipikor Pemeriksaan saksi-saksi; [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 26/Pdt.G/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II pemeriksaan saksi - saksi Tergugat [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 217/Pdt.P/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II SIDANG PERTAMA [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 215/Pdt.P/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II SIDANG PERTAMA [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 214/Pdt.P/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II SIDANG PERTAMA [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 213/Pdt.P/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II SIDANG PERTAMA [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 212/Pdt.P/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II SIDANG PERTAMA [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 211/Pdt.P/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II SIDANG PERTAMA [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 210/Pdt.P/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II SIDANG PERTAMA [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 21/Pdt.G/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra I Pembacaan kesimpulan; [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 205/Pdt.P/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II SIDANG PERTAMA [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 102/Pdt.G/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II SIDANG PERTAMA [detil] -
Tanggal Jam No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Rabu, 26 Sep. 2018 101/Pdt.G/2018/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Tirta SIDANG PERTAMA [detil]
Total : 30 persidangan.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- MAHKAMAH AGUNG KEMBALI MERAIH PENGHARGAAN DARI KEMENTERIAN KEUANGAN
Kamis, 20 September 2018 15:10 WIB.
Jakarta " Humas: Mahkamah Agung kembali meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan atas Laporan Keuangan MA dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2013-2017. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr.Syariffudin, SH.,MH, pada Kamis 20/9/2018 di gedung Dhanapala. Selain Mahkamah Agung, Lembaga/Kementrian yang juga mendapatkan penghargaan tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan beberapa Lembaga dan Kementrian lainnya. Penghargaan ini merupaka suatu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang semaksimal mungkin dilakukan oleh seluruh stakeholder di dalam rangka untuk selalu mematuhi peraturan dan menjaga kehati-hatian, dan di dalam rangka proses akuntabilitas kepada masyarakat sehingga bisa memunculkan kepercayaan terhadap institusi publik terutama pemerintah pusat dan daerah. (PN/RS)
| Selengkapnya |- MA SERAHKAN BANTUAN 1 M DI DESA KEKAIT, LOMBOK BARAT KORBAN GEMPA
Sabtu, 15 September 2018 07:17 WIB.
Peristiwa gempa bumi berkekuatan 6.4 SR yang berpusat di Lombok pada Minggu (29/07/2018) dan 7.0 SR pada Minggu (5/08/2018) dilaporkan membawa dampak pada gedung-gedung dan rumah warga peradilan di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok. Beberapa gedung dilaporkan mengalami keretakan dan diduga ada warga pengadilan yang menjadi korban bencana tersebut. Merespon hal tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum telah mengeluarkan perintah kepada seluruh Kepala Biro Mahkamah Agung agar segera mengambil langkah-langkah penanganan. Pada Jumat Tanggal 14 September 2018 Ketua Mahkamah Agung R.I, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH. langsung menuju lokasi pemberian bantuan di Desa Kekait Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, dan langsung diterima oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak H. Muh. Amin, Ketua MA serahkan bantuan 1 Miliar yang di terima oleh Wakil Gubernur, bantuan 1 M dengan rincian Rp. 200 Juta berupa Tenda, Matras, Selimut dan lain-lain dan Rp. 800 Juta berupa uang tunai, selesai dari Desa Kekait Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, rombongan meninjau kondisi Gedung-gedung Pengadilan yang terdampak oleh Gempa Lombok. Kunjungan Ke Pengadilan Tinggi Agama NTB Kunjungan Ke Pengadilan Tinggi NTB Kunjungan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Kunjungan Ke Pengadilan Negeri Praya Kunjungan Ke Pengadilan Agama Praya Usai penyerahan bantuan, Ketua Mahmakah Agung R.I. beserta rombongan menuju Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Pengadilan Tinggi Mataram, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Pengadilan Negeri Praya dan terakhir Pengadilan Agama Praya, dalam rangka meninjau kerusakan-kerusakan gedung pengadilan yang terkena dampak gempa Lombok, sebelum bertolak ke bandara dan kembali ke Denpassar dalam rangka menutup kegiatan PTWP (Persatuan Tenis Warga Peradilan). (ds/rs)
| Selengkapnya |- HAKIM AGUNG SAMSUL MAARIF TERPILIH KEMBALI MENJADI KETUA UMUM PTWP
Sabtu, 15 September 2018 07:15 WIB.
Humas-Jakarta. Yang Mulia Hakim Agung Samsul Maarif, S.H., LL.M., P.hD terpilih kembali menjadi Ketua Umum Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) untuk periode 3 tahun kedepan dalam Kongres PTWP XVII yang diselenggarakan pada hari Rabu 12 September 2018 di Denpasar Bali. Kongres tersebut dihadiri oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Para Pimpinan dan para Pengurus Pusat PTWP. Dalam proses pemungutan suara Yang Mulia Samsul Maarif, S.H., LL.M., P.hD mendapatkan 33 suara, mengungguli Yang Mulia I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. yang mendapatkan 31 suara, sedangkan 1 suara dinyatakan abstain. Semua anggota PTWP di seluruh Indonesia menaruh harapan besar kepada Ketua Umum terpilih, semoga kedepannya organisasi PTWP bisa semakin baik dalam memberikan kontribusi bagi sehatnya jiwa dan raga warga peradilan.
| Selengkapnya |- KMA MEMBUKA KEJUARAN NASIONALTENIS BEREGU PIALA KETUA MAHKAMAH AGUNG KE XVIII
Kamis, 13 September 2018 10:11 WIB.
Denpasar " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., membuka secara resmi Kejuaran Nasional Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung ke XVIII di Lapangan Renon Denpasar, Senin,10/9/2018. Kejuaran nasional yang diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun ini menjadi ajang silaturahim yang diharapkan dapat mempererat jiwa korsa warga peradilan. Dari turnamen ini kita dapat belajar untuk berlomba " lomba menjadi dan memberikan yang terbaik, dengan cara memaksimalkan potensi yang ada dalam diri, melalui semangat juang yang tinggi, strategi yang matang dan kerjasama tim yang solid. Nilai " nilai kebaikan itulah yang diharapkan juga dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari " hari warga pengadilan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan. Tutur Hatta Ali. Pelayanan yang diberikan Hakim dan aparatur Peradilan haruslah mencerminkan semangat untuk mewujudkan visi Peradilan yang agung. Tantangan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat semakin berat ketika segenap warga peradilan diharuskan beradaptasi dengan era baru peradilan modern berbasis teknologi. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka dibutuhkan sumber daya manusia peradilan yang tidak lelah dalam bekerja, berkreasi, dan berinovasi. Insan " insan peradilan yang demikian tidak hanya harus siap dari sisi intelektualitasnya, namun harus pula siap dari sisi jasmaniahnya, sehingga dapat diperoleh hasil kerja yang maksimal. Ungkap Ketua Mahkamah Agung. Acara kejuaraan nasional tenis beregu ini diikuti oleh 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia. Pembukaan acara ini dihadiri oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad hoc, pejabat eselon I pada Mahkamah Agung, para Ketua Pengadilan Tinggi, Muspida daerah Provinsi Bali. (Humas/RS/photo:Pepy)
| Selengkapnya |- MA DAN KEMLU LUNCURKAN PROSEDUR BARU PENYAMPAIAN DOKUMEN PERADILAN BAGI PIHAK BERPEKARA DI LUAR NEGERI
Rabu, 12 September 2018 13:54 WIB.
Nusa Dua " Humas : Ketua Mahkamah Agung, Prof. DR. M. Hatta Ali, SH., MH bersama Wakil Menteri Luar Negeri, Dr. H.M.Fachir meluncurkan Prosedur Baru Penyampaian Dokumen Peradilan (Relaas Panggilan dan Pemberitahuan) bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri, Senin (10/9/2018) di Denpasar, Bali. Dengan peluncuran ini, maka terhitung mulai 12 September 2018 Pengadilan wajib mengikuti prosedur yang disepakati dalam Nota Kesepahaman antara MA dan Kemlu tanggal 20 Februari 2018. Pengadilan juga akan menanggung akibatnya jika prosedur tersebut diabaikan, yakni dokumen tidak dapat diteruskan ke luar negeri !. Peluncuran prosedur baru penyampaian dokumen peradilan bagi pihak di luar negeri ini dilaksanakan di awal kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan MA bagi Jajaran Pengadilan di Empat Lingkungan Peradilan se Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Tidak kurang dari 400 aparatur peradilan mengikuti kegiatan peluncuran tersebut, yakni Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Hakim Ad Hoc, Panitera dan Sekretaris Pengadilan. Prosedur Baru penyampaian dokumen peradilan ke luar negeri yang disepakati dalam Nota Kesepahaman antara MA dan Kemlu pada tanggal 20 Februari 2018 serta 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama yang menjadi turunannya adalah: Pertama, Surat pengantar permintaan penyampaian dokumen kepada negara tujuan disampaikan oleh Pengadilan melalui Panitera Mahkamah Agung. Kedua, permintaan bantuan penyampaian dokumen harus menggunakan standar dokumen. Ketiga, biaya penyampaian/pengiriman dokumen dibebankan kepada pihak berperkara dan disetorkan oleh pengadilan ke rekening penampung atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri, selain mengikuti prosedur di atas, Pengadilan di Indonesia harus memperhatikan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan, diantaranya jangka waktu minimal dengan pelaksanaan persidangan, dan dokumen pengadilan yang akan disampaikan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa negara setempat. Ketentuan tersebut, kata Wamenlu, telah tersedia di aplikasi rogatory online monitoring yang dapat di akses di website rogatori.kemlu.go.id. Dikatakan Wakil Menteri Luar Negeri bahwa aplikasi rogatori online monitoring tersebut terhubung dengan semua perwakilan Indonesia di seluruh dunia sehingga dapat merekam proses penanganan penyampaian bantuan dokumen dan menginformasikannya ke pihak yang berkepentingan di Indonesia. Sementara itu, Ketua MA pada saat mengawali pembinaan teknis yudisial menjelaskan bahwa kerjasama MA dan Kemlu terkait dengan penyampaian dokumen peradilan adalah salah satu upaya MA mewujudkan asas. peradilan yang cepat. Ketua MA meminta seluruh jajaran pengadilan mengikuti prosedur baru penyampaian dokumen pengadilan ke luar negeri. Panitera MA Keluarkan Petunjuk Teknis Beberapa hari sebelum kegiatan peluncuran, Panitera MA, Made Rawa Aryawan, telah merilis informasi tentang prosedurbarupenyampaian surat rogatori dan surat bantuan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata bagi pihak berperkara di luar negeri. Informasi tersebut tersebut tertuang dalamsurat bernomor 1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia .Surat Panitera tersebut menjadi penjelas dari Nota Kesepahaman antara MA dan Kemlu tanggal 20 Februari 2018 beserta 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama (PKS) yang menjadi turunannya serta perjanjian kerjasama antara Panitera MA dengan BNI Syariah dan PT Pos Indonesia. Prosedur teknis Penyampaian Surat Rogatori dan Surat Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata bagi Pihak Berperkara di Luar Negeritersebut adalah sebagai berikut: Surat ditujukan ke Panitera MA dengan alamat PO BOX 913 Jakarta Pusat Menurut Panitera MA, penggunaan PO BOX ini untuk mengefektifkan proses distribusi surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan bagi fihak yang berada di luar negeri dari pengadilan ke Mahkamah Agung dapat lebih cepat. Berdasarkan perjanjian kerjasama MA dengan PT Pos Indonesia tanggal 31 Juli 2018, distribusi surat rogatori tersebut mendapat perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang dimaksud meliputi proses pengambilan surat dari pengadilan, distribusi, pengembalian dan penagihan atas jasa pengiriman. Surat tersebut akan diambil oleh petugas pos ke kantor pengadilan, sehingga tidak perlu petugas pengadilan yang menyampaikan surat ke kantor pos. Pengadilan segera memberitahukan ke Kantor Pos setempat bahwa ada surat rogatori yang harus segera dikirim ke MA. Untuk proses ini, kata Panitera MA, perlu ditunjuk person in charge (PIC) di pengadilan yang menangani surat tersebut. Pencantuman Kode Khusus Untuk memudahkan proses identifikasi dan perlakuan khusus terhadap surat rogatori dan surat bantuan penyampaian dokumen peradilan, agar pada amplop surat diberikan kode khusus berupa nomor perjanjian kerjasama Kepaniteraan Mahkamah Agung dan PT. Pos Indonesia sebagai berikut: Nomor 1697/PAN/HM.01.1/7/2018 Nomor PKS.168/DIR-5/0718 Biaya dikirimkan menggunakan Rekening Virtual Pengiriman biaya penyampaian dokumen agar disetorkan ke rekening penampung pada Kepaniteraan Mahkamah Agung menggunakan rekening virtual yang diproduksi oleh aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Akses ke aplikasi Direktori Putusan menggunakan username dan password yang sama untuk publikasi putusan. Untuk pembuatan rekening virtual tersebut telah kami sediakan menu VA Rogatori; Bukti pengiriman biaya penyampaian dokumentersebut harus dikirimkan bersamaan dengan penyampaian surat pengantar yang ditujukan kepada Panitera MA; Panaksiran Biaya Panggilan Menggunakan Aplikasi Pengadilan dalam menaksir biaya pengiriman dokumen pengadilan bagi pihak yang berada di luar negeri agar memperhitungkan biaya-biaya sebagai berikut a. Biaya pengiriman dari Kantor Pengadilan ke Jakarta (bolak balik); b. Biaya pengiriman dari Jakarta ke Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri (bolak balik) c. Biaya Pengiriman dari Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri ke alamat pihak di luar negeri; Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menyediakan aplikasi untuk membantu Pengadilan dalam menaksir biaya penyampaian surat tersebut yang dapat diakses di Aplikasi Direktori Putusan pada menu VA Rogatori. (AN / foto Pepy)
| Selengkapnya | - MAHKAMAH AGUNG KEMBALI MERAIH PENGHARGAAN DARI KEMENTERIAN KEUANGAN
-
Berita Badan Peradilan Umum
- PENYERAHAN SERTIFIKAT AKREDITASI DAN PIAGAM LOMBA PTSP OLEH KETUA MA DI NUSA DUA
Rabu, 12 September 2018
Nusa Dua - Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH. kembali menyerahkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) kepada satuan-satuan kerja Pengadilan di Nusa Dua, Denpasar, Senin (10/09/2018). Pada saat bersamaan, juga diserahkan piagam pemenang lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk 4 (empat) lingkungan peradilan yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Dalam sambutannya mewakili para direktur jenderal badan peradilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Heri Swantoro, SH., MH menyebutkan bahwa sertifikat akreditasi penjaminan mutu diberikan kepada 12 (dua belas) pengadilan di lingkungan peradilan umum yang terdiri dari 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri yang predikatnya naik dari predikat B (good performance) menjadi A (Excellent) yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Cirebon, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Dumai, Pengadilan Negeri Bangkinang, Pengadilan Negeri Kandangan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Sangatta, dan Pengadilan Negeri Ambon yang predikatnya naik dari predikat B (good performance) menjadi A (Excellent) sedangkan 2 (Dua) Pengadilan lainnya yakni Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Atambua turun dari peringkat A (Excellent) menjadi B (Good). Beliau juga menyampaikan bahwa PTSP adalah merupakan langkah kedua setelah APM sedangkan langkah ketiga adalah penerapan e-court berdasarkan Perma 3 Tahun 2018. Disamping penyerahan sertifikat akreditasi, Prof. Hatta Ali juga memberikan penghargan kepada pemenang lomba PTSP pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan. Untuk peradilan umum sendiri, terdapat 6 (enam) Pengadilan Tinggi dan 26 (dua puluh enam) Pengadilan Negeri yang menerima penghargaan PTSP. Untuk Pengadilan Tinggi, Juara 1 jatuh kepada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Juara 2 Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Juara 3 Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Juara Harapan 1 Pengadilan Tinggi Aceh, Juara Harapan 2 Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dan Juara Harapan 3 Pengadilan Tinggi Makassar. Untuk Kelas 1A Khusus Juara 1 diraih oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Juara 2 Pengadilan Negeri Surabaya, Juara 3 Pengadilan Negeri Bekasi dan Juara Harapan 1 Pengadilan Negeri Medan. Untuk Kelas 1A yang menjadi Juara 1 adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Juara 2 Pengadilan Negeri Pekanbaru, Juara 3 Pengadilan Negeri Cibinong, Juara Harapan 1 Pengadilan Negeri Ambon, Juara Harapan 2 Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Juara Harapan 3 Pengadilan Negeri Klaten. Pengadilan Negeri Kelas 1B Juara 1 adalah Pengadilan Negeri Depok, Juara 2 Pengadilan Negeri Selong, Juara 3 Pengadilan Negeri Wates, Juara Harapan 1 Pengadilan Negeri Martapura, Juara Harapan 2 Pengadilan Negeri Sengkang dan Juara Harapan 3 Pengadilan Negeri Bangko. Pengadilan Negeri Kelas 2 Juara 1 adalah Pengadilan Negeri Kuningan, Juara 2 Pengadilan Negeri Semarapura, Juara 3 Pengadilan Negeri Wonosari, Juara Harapan 1 Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Juara Harapan 2 Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Juara Harapan 3 Pengadilan Negeri Praya, Juara Harapan 4 Pengadilan Negeri Masohi, Juara Harapan 5 Pengadilan Negeri Oelamasi, Juara Harapan 6 Pengadilan Negeri Pandeglang, dan Juara Harapan 7 Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Untuk Juara Umum diraih oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
| Selengkapnya |- FOCUS GROUP DISCUSSION DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
Selasa, 21 Agustus 2018
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis melalui Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 14 Agustus 2018 s.d. 16 Agustus 2018. Acara dilaksanakan di Hotel Grand Clarion Kendari dan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dr. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum yang diikuti oleh 58 peserta terdiri dari para Panitera Pengganti dan Jurusita sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Narasumber yaitu Dr. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum (Direktur Binganis), Dr. Teuku Ilzanoor, S.H., M.Hum (Panitera PT Jakarta), H. Adi Wahyono, S.H., M.Hum (Panitera PT Kupang), dan Tavip Dwi Jatmiko, S.H., M.H. (Panitera PN Jakbar) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para Panitera Pengganti dan Jurusita dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (TPU)
| Selengkapnya |- UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN MAHKAMAH AGUNG RI KE-73 TAHUN 2018
Senin, 20 Agustus 2018
Minggu, 19 Agustus 2018 pukul 07.30 WIB, Mahkamah Agung RI mengadakan Upacara Bendera Memperingati Hari Ulang Tahunnya yang ke-73. Bertindak sebagai pembina upacara adalah Ketua Mahkamah Agung RI yang pada kesempatan ini mencanangkan e-court diberlakukan bagi 4 (empat) lingkungan peradilan dan diharapkan seluruh peradilan sudah memakai aplikasi ini setahun setelah dicanangkan. Dan untuk memeriahkan HUT MARI, setelah upacara bendera dilanjutkan dengan jalan santai bersama pimpinan MARI dan seluruh pegawai serta warga peradilan se Jabotabek.
| Selengkapnya |- PERESMIAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
Senin, 06 Agustus 2018
Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Tanjung Karang secara resmi dioprasionalkan ditandai dengan Penekanan Tombol Sirine, dilanjutkan Penandatanganan Sertifikat Peresmian dan Pengguntingan Pita oleh Dirjen Badilum MARI Bpk. Dr. Heri Swantoro S.H., M.H. Pada tanggal 27 juli 2018, di dampingi oleh KPT Tanjungkarang Bpk. Zaid Umar Bobsaid, S.H., M.H., Moh Hatta S.H., M.H. WKPT Tanjungkarang, Kejati Lampung, perwakilan Kemenkum Ham dan Walikota serta Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum dan Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Umum. Kehadiran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di PT Tanjungkarang disambut dengan tarian Selamat Datang Sekapursirih untuk tamu yang terhormat. KPT Tanjungkarang dalam sambutannya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kehadiran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum MARI dengan rombongan dalam acara Peresmian PTSP PT Tanjungkarang bersama PN Menggala, PN Sukadana, PN Liwa, dan PN Blambangan Umpu, enam Pengadilan Negeri lainnya telah diresmikan lebih dulu pada tanggal 8 februari 2018 oleh Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana. Dua Pengadilan Negeri di wilayah PT Tanjungkarang telah mendapat password E-Court, yaitu Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Pengadilan Negeri Metro dan siap untuk melaksanakan. Dalam sambutannya Direktur Jendral Badan Peradilan Umum menekankan tiga hal, yaitu mengenai Akreditasi Penjaminan Mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan E-Court. Setelah selesai peresmian Direktur Jendral Peradilan Umum MARI meninjau PTSP PT Tanjungkarang sekaligus berdialog dengan petugas layanan PTSP serta melihat MIS dan SIPP pada layar monitor yang tersedia di ruang lobi PT Tanjungkarang, dilanjutkan dengan wawancara via Teleconference dengan petugas PTSP di Wilayah Hukum PT Tanjungkarang. Kunjungan dilanjutkan ke PN Tanjungkarang, PN Metro, PN Sukadana, PN Gunung Sugih, PN Menggala yang dirangkai dengan kegiatan Bakti Sosial Operasi Katarak, Hernia, Khitanan dan Donor Darah di PN Gunung Sugih bekerjasama dengan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum, PT. Ariya Nobel dan Pemda Lampung Tengah. Dan pada kesempatan itu juga memecahkan Rekor MURI Operasi Hernia Terbanyak dengan jumlah 35 Orang (ssdk nurman).
| Selengkapnya |- PEMBINAAAN DAN EVALUASI KINERJA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 2018
Senin, 06 Agustus 2018
Jumat, tanggal 3 Agustus 2018 bertempat di Hotel Intercontinental, jalan Dago Pakar, Bandung, Jawa Barat,Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengadakan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 3 hingga tanggal 4 Agustus 2018 yang dihadiri oleh para Pejabat Eselon II, III, IV dan seluruh Pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
| Selengkapnya | - PENYERAHAN SERTIFIKAT AKREDITASI DAN PIAGAM LOMBA PTSP OLEH KETUA MA DI NUSA DUA
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas