KUNJUNGAN TIM PENILAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN TINGGI JAMBI
Humas : Selasa, 19 Februari 2019 Pengadilan Negeri Jambi menerima kunjungan Tim Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Assesmen Ke-2 Akreditasi Penjaminan Mutu dan Pengawasan Daerah Pengadilan Tinggi Jambi.
Rombongan Tim dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Hj. Irama Chandra Ilja,SH,MH beserta Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Dr. Gusrizal,SH,M.Hum, Penilai Zona Integritas H. Agus Jumardo,SH,MH, beserta anggota Hasoloan Sianturi,SH,M.Hum, Retno Purwandari Yulistyowati,SH,MH, Aronta,SH.MPA., Ade Chandra,SH, Aprilia Sesmita Dwiyana, S.Kom, Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu H. Agus Jumardo,SH,MH beserta anggota Hasoloan Sianturi,SH,M.Hum , Zafdayani,SH, Agnesia,SH dan Pengawasan Daerah Arnellia,SH,MH, Sunardi,SH, Meiradinata,S.Ag,MH, Heri Hamzah S.Kom, Bambang,S.A.P, Fadli, Erpinsi, dan Slamet Haryono.
Seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Jambi sangat antusias dan semangat dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Dengan mempertahankan integritas dan memperketat pengawasan, menjaga kepercayaan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik diharapakan Pengadilan Negeri Jambi bisa memperoleh predikat WBK dan WBBM.
PELUNCURAN INTEGRASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI KE DALAM APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Humas : Kamis, 20 Desember 2018 bertempat di ruang sidang Tipikor Jajaran Keluarga Besar Pengadilan Negeri Jambi menyaksikan secara live PELUNCURAN INTEGRASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI KE DALAM APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA. Acara ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahakamah Agung RI Bapak Prof.Dr. H.M. HATTA ALI, SH,MH.
KUNJUNGAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI
Humas : Kamis, 29 November 2018 Pengadilan Negeri Jambi Menerima Kunjungan Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Bapak Drs. H. Wahyudin, M.Si didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Ibu Hj. Irama Chandra Ilja, SH.,MH dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Bapak Dr. H. Kresna Menon SH., M.Hum.
Pada kesempatan tersebut, seluruh warga pengadilan Pengadilan Negeri Jambi membacakan dan menandatangani kembali Pakta Integritas.
UPACARA MEMPERINGATI HUT KORPRI KE-47 TAHUN 2018
Humas : Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1434/SEK/KS.00/11/2018 tentang Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI Ke-47 Tahun 2018. Bertempat di halaman kantor Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 telah melaksanakan upacara memperingati hari ulang tahun KORPRI Ke-47, bertindak selaku pembina upacara adalah Bpk. Effendi Mukhtar, SH., MH. Upacara diikuti oleh seluruh Hakim, Cakim Magang, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta Karyawan dan Karyawati Pengadilan Negeri Jambi.
Pelayanan Prima Jadi Keutamaan Kami
JADWAL PERSIDANGAN HARI INI
-
Tidak ada sidang hari ini
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- SOSIALISASI PERMA 3 TAHUN 2016 & TUGAS LPS
Jumat, 22 Februari 2019 11:32 WIB.
Lampung - Humas : Mahkamah Agung RI dalam hal ini Biro Hukum dan Humas bersama-sama dengan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan sosialisasi terkait tugas dan fungsi LPS serta workshop Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Acara yang dihelat sejak hari Kamis-Jumat tanggal 21 - 22 Februari 2018 di Hotel Novotel, Lampung ini bertujuan sebagai wahana sosialisasi tentang pola dan sistem kerja LPS serta aturan-aturan teknis yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016. Sosialisasi ini diikuti oleh kurang lebih 50 peserta yang terdiri Hakim Tinggi, KPN, WKPN, Panitera dan Sekretaris pengadilan negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan pemateri Soltoni Mohdally,S.H.,M.H.,(Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI), Arie Budiman (Direktur Grup Litigasi LPS). Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, Soltoni Mohdally,S.H.,M.H.,- menguraikan secara mendalam Perma Nomor 3 Tahun 2016. Bahwa setiap pihak wajib mendukung upaya percepatan penyediaan infrastruktur, termasuk di dalamnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. "Akan tetapi dalam proses musyawarah pengadaan tanah dan ganti rugi tersebut kerap terjadi ketidaksepakatan. Di sinilah pihak-pihak yang berhak atas tanah dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri untuk memutus bentuk dan atau besarnya ganti kerugian" Ujar Soltoni. Pemaparan Soltoni tersebut mendapat sambutan hangat dari para peserta sosialiasi yang ditandai dengan antusiasnya para peserta yang sebagian besar para pimpinan pengadilan mengajukan pertanyaan seputar penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri dan tahapan-tahapan pemeriksaan keberatan oleh hakim. Sedangkan sebelumnya, saat pembukaan acara sosialisasi ini, Direktur Eksekutif Hukum LPS, Robertus Bilitea menyampaikan bahwa salah satu sumber pembangunan adalah perbankan, sedangkan perbankan mengelola uang masyarakat. Tidak jarang pengelolaan uang masyarakat itu mengalami kegagalan akibat salah kelola oleh pengurus bank. "Oleh karena itu kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mengaktifkan sinergitas dan menyamakan pandangan penegak hukum terkait LPS" Kata Robert. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Zaid Umar Bob Said,S.H.,M.H. menyerahkan cinderamata kepada Robertus Bilitea, Direktur Eksekutif Hukum LPS, sesaat setelah acara pembukaan. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Zaid Umar Bob Said,S.H.,M.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk capacity building bagi para hakim. "Terlebih lagi apabila ada permasalahan-permasalahan hukum yang harus sampai ke persidangan dan ternyata melibatkan LPS sebagai salah satu pihak. Jadi hakim-hakim harus memahami betul tugas, fungsi dan wewenang LPS". Ujar Bob. (Jimmy/Cakra).
| Selengkapnya |- KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI WILAYAH PROVINSI JAYAPURA
Rabu, 20 Februari 2019 14:11 WIB.
JAYAPURA " HUMAS. Jumat 15 Februari 2019 pukul 16.00 WIT, Bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi Jayapura, kunjungan kerja reses masa persidangan III dipimpin oleh ketua Tim Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik, S.H. dan seluruh jajaran Ketua Pengadilan pada empat lingkungan Peradilan di wilayah Provinsi Jayapura. Berikut ini daftar nama 9 anggota Komisi III DPR RI yang turut hadir dalam kunjungan kerja : Erma Suryani Ranik, S.H, Ketua Tim/ Fraksi Demokrat MasintonPasaribu, SH, Anggota/Fraksi Partai PDI Perjuangan Drs. Wenny Warouw, Anggota/Fraksi Partai Gerinda Faisal Muharrami Saragih, S.H.,M.H, Anggota/Fraksi Partai Gerinda Yosef B Badeoda, S.H.,M.H, Anggota/Fraksi Partai Demokrat H. Muslim Ayub, S.H.,M.H,Anggota/Fraksi Partai PAN H. Bahrudin Nasori,S.SI, Anggota/Fraksi Partai PKB Nur Chayati, S.H, Anggota/Fraksi Partai PKB H. Arsul Sani, S.,M.H, Anggota/Fraksi Partai PKS Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI ini ketua tim meminta para Ketua Pengadilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menyampaikan isu dan permasalahan yang dihadapi. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Bapak Setyawan Hartono, S.H.,M.H, menyampaikan isu terkait kekurangannya sumber daya manusia, Anggaran pengawasan ke daerah, biaya pemeliharaan gedung (perlu rehab rumah dinas). Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bapak Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, SH.,M.H menyampaikan Kurangnya anggaran ke daerah mengingat satker ada 15 satker dalam jajarannya di wilayah Jayapura, Tunjangan kemahalan rendah dan karyawan tidak mendapatkan tunjangan kemahalan tersebut, serta kurangnya SDM. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Bapak Singgih Wahyudi, S.H menyampaikan anggaran biaya keamanan sidang perlu diperhatikan dan perlu koordinasi dengan pihak terkait yang menyangkut Keamanan para Hakim pada saat menjalankan Sidang. Terakhir isu disampaikan oleh dari Kepala Pengadilan Militer III-119 Bapak Letnan Kolonel CHK Puspsyadi, SH mengenai Gedung Pengadilan Militer yang masih menumpang dan berharap memiliki gedung sendiri, penambahan hakim agar bisa lebih baik dalam melayani masyarakat, Perumahan dinas hakim belum ada, dan Biaya pengiriman berkas perkara yang belum mencukupi karna anggaran yang ada saat ini 12 juta pertahun perlu adanya penambahan. Menanggapi dan memperhatikan permasalahan - permasalahan yang disampaikan oleh para ketua Pengadilan pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di wilayah Papua, Papua Barat Ketua Tim Komisi III DPR RI dan para anggota, berjanji akan membawa ke forum rapat di DPRI RI Pusat Jakarta. Agenda rapat kerja Komisi III DPR RI diakhiri pada pukul 17.30 WIT dengan sesi foto bersama para Ketua Pengadilan pada empat (4) Lingkungan Pengadilan di Provinsi Papua dan bertukar cindera mata.
| Selengkapnya |- KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
Senin, 18 Februari 2019 23:12 WIB.
Surabaya - Humas. Bertempat di ruang Mahameru Kepolisian Daerah Jawa Timur, kunjungan kerja reses masa persidangan III dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa SH., MH. Seluruh jajaran Ketua Pengadilan pada empat lingkungan Peradilan di wilayah Jawa Timur hadir pada rapat kali ini beserta jajaran tingkat pertama diwilayah Jawa Timur. Dalam pertemuan rapat kerja ini melibatkan beberapa unsur, diantaranya oleh Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kanwil Kemenkumham, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Badan Narkotika Nasional Pusat. Masing-masing unsur memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Komisi III DPR RI, dan pada rapat kali ini lebih menitik beratkan kepada kebutuhan sarana dan prasarana diPengadilan, sinergitas antar semua unsur dan pemberantasan narkoba diwilayah Jawa Timur. Berikut ini daftar nama 18 anggota Komisi III DPR RI yang turut hadir dalam kunjungan kerja : 1. Herman Hery 2. Ichsan Soelistio 3. Arteria Dahlan, ST., SH., MH 4. Dr. Junimart Girsang, SH., MBA., MH 5. H. Ahmad Zacky Siradj 6. Dr. Ir. H. Adies Kadr, SH., M.Hum 7. Wihadi Wiyanto, SH., MH 8. Moreno Soeprapto 9. Muslim, SHI 10. Didik Mukrianto, SH., MH 11. Drs. H. Mohammad Toha, S.Sos., MSi 12. Dr. H.M. Anwar Rachman, MH 13. H. Muhammad Nasir Djamil, MSi 14. H.M. Amir Uskara, M.Kes 15. Drs. T. Taufiqulhadi, MSi 16. Drs. Y. Jacki Uly, MH 17. Drs. Akbar Faizal, MSi
| Selengkapnya |- KETUA MA: PEMBERANTASAN KORUPSI BISA DIMULAI DARI KELUARGA
Senin, 18 Februari 2019 16:34 WIB.
Jakarta " Humas : Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana dan sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik. Korupsi juga merusak sendi-sendi ekonomi nasional, serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional. Fenomena ini memerlukan pemberantasan yang harus dilakukan secara luar biasa dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus diatur secara khusus. Menanggapi hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., mengatakan bahwa pada tahun 2018 lalu, jumlah perkara tindak pidana korupsi yang masuk pada Tingkat Kasasi sebanyak 662 (enam ratus enam puluh dua) perkara. Dan perkara Peninjauan Kembali terkait perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara pidana khusus dengan jumlah terbanyak yaitu 208 (dua ratus delapan) perkara. Hatta menjelaskan bahwa Mahkamah Agung memahami parameter keberasilan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan pada tingginya angka penindakan dan berapa banyak pelaku yang dijatuhi pidana, tetapi bagaimana menekan angka tindak pidana korupsi itu sendiri sampai titik terendah. Hal tersebut disampaikan Hatta Ali yang menjadi keynote speaker pada seminar Nasional dan Call for Papers (Hukum Pidana dan Kriminologi) dengan tema Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Senin, 18/2/2019. Selanjutnya Hatta Ali mengatakan pada acara yang diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) ini bahwa pemerintah bersama masyarakat harus mengambil langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan. Pendekatan sistem yang berkesinambungan inilah menurut Hatta, yang harus dikedepankan untuk mengefektifkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya yang berkesinambungan tersebut harus dilakukan setidaknya pada unsur unsur sistem hukum yaitu struktur, subtansi hukum dan budaya hukum. ujar Hatta Ali dalam acara yang dihadiri oleh lebih dari 200 peserta dari akademisi, penegak hukum dan pengiat anti korupsi dari seluruh Indonesia. Indonesia sambung Hatta Ali, sudah melewati hampir satu generasi untuk mewujudkan budaya hukum anti korupsi. Generasi yang lahir pasca reformasi seharusnya menjadi generasi yang berbudaya anti korupsi. Tentunya hal ini adalah tugas berat yang tidak hanya menjadi beban pemerintah dan penegak hukum, tetapi semua stakeholders yang bahkan harus dimulai dari keluarga sebagai lembaga sosial terkecil tempat ditanamkan nilai nilai sedini mungkin. Kata Hatta Ali. Dr. Yenti Gunarsih, SH., MH., Ketua MAHUPIKI sebagai penyelenggara acara mengatakan dalam sambutannya bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya cukup dilakukan dengan pendekatan hukum pidana semata karena korupsi adalah sebuah kejahatan, maka pendekatan kriminologi pun menjadi penting dalam memberantas kejahatan. KapolRI, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Wakil Ketua KPK , Wakil Rektor UI, Guru Besar Fakultas Hukum UI, Dekan UI dan yang lainnya turut hadir sebagai pembicara pada rangkaian acara yang berlangsung hingga Selasa 19 Februari 2019. (Humas / RS / photo pepy)
| Selengkapnya |- SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MELANTIK 2 PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DAN 30 PEJABAT STRUKTURAL ESELON III
Jumat, 15 Februari 2019 08:37 WIB.
Jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo SH., M.Hum., melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) Pejabat Eselon II, dan 30 (Tiga Puluh) Pejabat Eselon III, pada Kamis 14 Febuari 2019 di lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung. Para Eselon II yang dilantik yaitu : Drs. Arief Hidayat, SH., MM Sebagai Sekretaris pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Drs. H. Andi Kurniawan, M.M Sebagai Sekretaris pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Dan Eselon III yang dilantik yaitu : H. Hanapi, SH., MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Kasasi Pidana Khusus pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Badilum Lies Khadijah, SH.,MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Bimbingan dan Monitoring pada Direktorat Pembinaan Administrasi Badilum Yayat Sudrajat, SH.,MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Statisik dan Dokumentasi Pada Direktorat Pembinaan Administrasi Badilum Setiawati, SH., MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Kasasi pidana Umum pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Badilum Chandra, SH Sebagai Kepala Sub Direktorat Tata Kelola pada Direktorat Pembinaan Administrasi Badilum Romy Permana, SH., MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Mutasi Hakim pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Badilum Subeno Trio Leksono, SH Sebagai Kepala Sub Direktorat Data dan Evaluasi pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Badilag Sutarno, S.IP.,MM Sebagai Kepala Sub Direktorat Bimbingan dan Monitoring pada Direktorat Pembinaan Administrasi Badilag H. Arjuna, SH., MM., MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Agama pada Direktorat Pembinaan Pratana dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama Badilag. H. Sugeng, SH., MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Syariah pada Direktorat Pembinaan Pranata dan Tata Laksana Perkara perdata Agama Badilag Drs. Mukhlisin Sebagai Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Badilag Drs. Rafiudin, MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Badilag. Slamet Riyanto, SH., MM Sebagai Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Badilag H. A. Paridudin, SH., MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Tata Kelola pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Badilag. Hj. Nitasari, SH., MM Sebagai Kepala Sub Direktorat Mutasi Panitera dan Jurusita pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Badilag. Daud Al Wadud, SE., MM Sebagai Kepala Sub Direktorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Badilag. Jamaludin, SH Sebagai Kepala Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Biro Keuangan BUA Irwansyah, SH., MM Sebagai Kepala Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara pada Biro Perlengkapan BUA Supriyadi Gunawan. S.Sos., MM Sebagai Kepala Bagian Urusan Dalam pada Biro Umum, BUA Ahmad Jauhar, S.T., MH sebagai Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informasi pada Biro Hukum dan Humas BUA Ridho Taufiq, SH sebagai Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika pada Biro Hukum dan Humas BUA Anita Sibuea, SH., MH sebagai Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi pada Biro Hukum dan Humas BUA Hadi Sunarso, SE sebagai Kepala Bagian Mutasi I pada Biro Kepegawaian, BUA Budiwantoro, SH., MH sebagai Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring pada Biro Perlengkapan, BUA El Damara, SH., SE., MM sebagai Kepala Bagian Penyusunan Rencana Anggaran pada Biro Perencanaan, BUA Heru Suratna, SH sebagai Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan D pada Biro Kesekretariatan Pimpinan, BUA Zainal Kalman, SH., MH sebagai Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan C pada Biro Kesekretariatan Pimpinan, BUA Rum Zainah, SH sebagai Kepala Bagian Mutasi II pada Biro Kepegawaian, BUA Sadiman, SH., MM sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN R. Yustiar Nugroho, SH., MH., MM sebagai Kepala Bagian Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pada Pusat Pendidikan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Balitbang Diklat Kumdil. Dalam acara pelantikan yang dihadiri oleh Pejabat Eselon I, II III dan IV pada lingkunagan Mahkamah Agung. para pejabat yang dilantik bersumpah akan memenuhi kewajiban dengan sebaik baiknya dan seadil " adilnya, memegang teguh Undang " Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala Peraturan Perundang"undangan dengan selurus " lurusnya menurut Undang " Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. (Humas / RS / Photo:Pepy)
| Selengkapnya | - SOSIALISASI PERMA 3 TAHUN 2016 & TUGAS LPS
-
Berita Badan Peradilan Umum
- PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 19 FEBRUARI 2019
Sabtu, 23 Februari 2019
Jakarta, Selasa tanggal 19 Februari 2019, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon IV. Pejabat yang dilantik adalah : Yiyik Saptanti, S.H., M.H. sebagai Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi dan Tahanan pada Sub Dit. Kasasi Pidana Khusus Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Sugriwo Sahari, S.H. sebagai Kepala Seksi Bimbingan I pada Sub Dit. Bimbingan dan Monitoring Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Kamaluddin, S.H. sebagai Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Sub Dit. Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Yuswandi, S.H. sebagai Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan pada Sub Dit. Kasasi Pidana Khusus Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Sutiama, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Amir Basuki, S.H. sebagai Kepala Seksi Peninjauan Kembali pada Sub Dit. Peninjauan Kembali dan Grasi Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Achmad Basyari, S.E. sebagai Kepala Seksi Pelayanan Peradilan pada Sub Dit. Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Deasi Ariyani, S.E., M.H. sebagai Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi pada Sub Dit. Kasasi Pidana Umum Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Misra Dewita, S.H., M.H. sebagai Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi pada Sub Dit. Bimbingan dan Monitoring Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Supeno, S.H. sebagai Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan pada Sub Dit. Kasasi Pidana Umum Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Sutarno, S.H., M.H. sebagai Kepala Seksi Grasi pada Sub Dit. Peninjauan Kembali dan Grasi Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Leni Cahyani, S.H.,M.H. sebagai Kepala Seksi Sarana Kerja Pengadilan pada Sub Dit. Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Aman Mulyana, S.H. sebagai Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi dan Tahanan pada Sub Dit. Kasasi Pidana Umum Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Rosalia Puspa Kesumawati, S.E., M.H. sebagai Kepala Seksi Tata Persidangan pada Sub Dit. Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Septin Sri Noni, S.E. sebagai Kepala Seksi Tata Naskah pada Sub Dit. Mutasi Hakim Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Ida Bagus Swardana, S.Kom. sebagai Kepala Seksi Statistik pada Sub Dit. Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Nurlailah, S.Ap., M.H. sebagai Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali dan Grasi pada Sub Dit. Peninjauan Kembali dan Grasi Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana
| Selengkapnya |- PEMBINAAN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS SERTA PERJANJIAN KINERJA
Jumat, 15 Februari 2019
Jumat, 8 - 9 Februari 2019, bertempat di Hotel Aston Cirebon, Jawa Barat, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan Pembinaan pegawai. Hadir dalam kesempatan itu para pejabat eselon II, III, IV serta para staf. Pada sesi pertama dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Setelah penandatanganan Pakta Integritas, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai mengenai Peradilan yang kredibel dan efektif. Beliau menekankan pentingnya Restra Pengadilan. Rentsra 2015-2019, sebagai pedoman penyusunan rencana kerja setiap tahun memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun ke depan. Kelemahan yang timbul: a.Renstra belum ditetapkan secara formal dalam bentuk Surat Keputusan b.Target Indikator Kinerja (TIK) dalam penjabaran Renstra tidak disusun pada awal tahun c.Penetapan presentase target IKU belum menggunakan dasar pertimbangan yang jelas d.Ada perbedaan Misi pada renstra dengan Misi pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan.
| Selengkapnya |- PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PEJABAT ESELON III DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Jumat, 15 Februari 2019
Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo SH., M.Hum., melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) Pejabat Eselon II, dan 30 (Tiga Puluh) Pejabat Eselon III, pada Kamis 14 Febuari 2019 di lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung. Dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, pejabat Eselon III yang dilantik yaitu : H. Hanapi, SH., MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Kasasi Pidana Khusus pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Badilum Lies Khadijah, SH.,MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Bimbingan dan Monitoring pada Direktorat Pembinaan Administrasi Badilum Yayat Sudrajat, SH.,MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Statisik dan Dokumentasi Pada Direktorat Pembinaan Administrasi Badilum Setiawati, SH., MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Kasasi pidana Umum pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Badilum Chandra, SH Sebagai Kepala Sub Direktorat Tata Kelola pada Direktorat Pembinaan Administrasi Badilum Romy Permana, SH., MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Mutasi Hakim pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Badilum Segenap pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan mengucapkan selamat atas dilantiknya para pejabat baru dan semoga para pejabat dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan baik
| Selengkapnya |- DISKUSI PENYUSUNAN PEDOMAN EKSEKUSI DI PENGADILAN NEGERI PADA HARI SENIN, 28 JANUARI 2019
Senin, 28 Januari 2019
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengadakan Diskusi Penyusunan Pedoman Eksekusi di Pengadilan Negeri pada hari Senin, 28 Januari 2019. Diskusi bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah AGung RI, Jl. Ahmad YAni, Kav 58, Jakarta Pusat. Diskusi ini dihadiri oleh pemateri dari kalangan pimpinan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, yang menguasai tentang teknis pelaksaaan eksekusi putusan. Diskusi dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Drs. Wahyudin, M.Si, dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Dr. Haswandi, SH., SE., M.Hum.
| Selengkapnya |- RAPAT KOORDINASI DAN PEMBINAAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DENGAN KETUA PENGADILAN NEGERI SE-INDONESIA PADA JUMAT 25 JANUARI 2019
Senin, 28 Januari 2019
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengadakan Rapat Koordinasi dan Pembinaan dengan Ketua Pengadilan Negeri se-Indonesia pada Jumat 25 Januari 2019. Rapat dan pembinaan ini dipimpin langsung oleh DIrektur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H, dan dihadiri oleh para Pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen Badilum, dan para Ketua Pengadilan Negeri se-Indonesia. Rapat ini membahas evaluasi kegiatan di lingkungan peradilan umum selama tahun 2018, dan rencana kegiatan serta perbaikan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.
| Selengkapnya | - PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 19 FEBRUARI 2019
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas