RAPAT RUTIN BULAN APRIL 2021
Humas, Jambi 6 April 2021 bertempat di Ruang Sidang Tirta Pengadilan Negeri Jambi, Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Jon Effreddi, SH.MH. membuka rapat rutin bulan april 2021.
Rapat Rutin kali ini beragendakan:
- Evaluasi dan Monitoring SIPP
- Laporan Hakim Pengawasan Bidang
PELANTIKAN PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN
Humas, Jambi, 1 April 2021, bertempat di Ruang Sidang Tirta dilangsungkan acara pelantikan pejabat fungsional Analis Pengelolaan APBN Ahli Muda dan Pertama. Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya lalu dilanjutkan dengan Pembacaan SK
Kemudian acara dilanjutkan dengan pengambilan Sumpah jabatan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Syafrizal, SH
Acara dilanjutkan dengan pembacaan Pakta Integritas dan pidato singkat dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi dan ditutup dengan foto bersama Pejabat Pimpinan
BIMBINGAN TEKNIS KAPITA SELEKTA HUKUM ACARA PERDATA
Humas, 17 Maret 2021, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jambi, Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Jon Effreddi, SH., MH. mengadakan acara bimbigan teknis kapita selekta hukum acara perdata untuk para hakim di wilayah Pengadilan Negeri Jambi
Bimtek ini diadakan dalam rangka memperingati HUT IKAHI ke-68, terlihat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Syafrizal, SH. dan para hakim turut hadir dalam Bimbingan Teknis ini, Selain untuk memperingati HUT IKAHI, Bimtek ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari para hakim khususnya hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam melayani dan mengadili perkara yang ada.
Lebih lanjut Ketua Pengadilan Negeri Jambi, berharap ajang seperti ini dapat lebih banyak lagi terlaksana kedepannya guna meningkatkan kinerja para hakim selain itu juga dapat mempererat silahturahmi para hakim di Pengadilan Negeri Jambi.
PELANTIKAN PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
Humas, Jambi 15 Maret 2021, bertempat di Ruang Sidang Tirta, dilangsungkan acara pelantikan pejabat fungsional pranata komputer. Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, lalu dilanjutkan dengan Pengambilan sumpah jabatan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi.
Acara dilanjutkan dengan pembacaan SK Jabatan dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dilanjutkan dengan pembacaan pakta integritas oleh yang bersangkutan, Della Ayudita, S. SI
Acara berakhir dengan ucapan selamat dari Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Jon Effreddi, SH.,MH. Dan dilanjutkan dengan foto bersama
Pelayanan Prima Jadi Keutamaan Kami
JADWAL PERSIDANGAN HARI INI
-
Tidak ada sidang hari ini
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- KETUA MAHKAMAH AGUNG MENGAMBIL SUMPAH JABATAN DAN MELANTIK 3 HAKIM AD HOC PADA MA
Jumat, 16 April 2021 14:15 WIB.
Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H., mengambil sumpah jabatan dan melantik 3 (tiga)Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, Jumat, 16 April 2021 Pukul 10.00 wib. Acara tersebut diselenggarakan di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, lantai 14 Gedung Mahkamah Agung, Jakarta dengan menerapkan protokol kesehatan. Tiga Hakim Ad Hoc tersebut terdiri atas 1 (satu) Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi, dan 2 (dua) Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Kasasi. Dengan dilantiknya tiga Hakim Ad Hoc ini, maka Jumlah Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung berjumlah 16 orang. Pelantikan Hakim Ad Hoc ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Ir. H.Joko Widodo Nomor 42/P Tahun 2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Pengangkatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial. Berikut adalah tiga Hakim Ad Hoc yang diambil sumpah jabatan dan dilantik: Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana korupsi Tingkat Kasasi. Achmad Jaka Mirdinata, SH.,MH Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Kasasi. Dr. Andari Yuriko Sari, SH.,MH MH Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Kasasi. Dalam sumpahnya mereka akan memenuhi kewajiban Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbakti kepada Nusa dan bangsa.(ERW/PN)
| Selengkapnya |- MA BERKOMITMEN MEMENUHI HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK
Kamis, 15 April 2021 14:25 WIB.
Jakarta"Humas: Mahkamah Agung berkomiten dalam memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak dalam penyelesaian perkara di peradilan. Mahkamah Agung memiliki visi untuk meningkatkan akses perempuan dan anak di peradilan. Demikian disampaikan oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., saat memberikan Pidato Kunci pada acara webinar tentang Peran Kepemimpinan Hakim Perempuan dalam Peradilan di Indonesia, Malaysia, dan Australia(15/4). Webinar ini merupakan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice) dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia. selanjutnya, Prof. Takdir yang merupakan Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, menyampaikan bahwa bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam memenuhi hak-hak perempuan dan anak salah satunya adalah pembentukan Pokja Perempuan dan Anak. Sejauh ini, Pokja yang dipimpinnya tersebut telah menghasilkan dua rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Pertama, Perma No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma ini menjadi panduan bagi hakim agung dan hakim pada 4 badan peradilan di seluruh Indonesia, di antaranya yaitu Peradilan umum dalam perkara pidana dan perdata, peradilan agama dalam perkara perdata agama dan jinayat, peradilan militer dalam perkara pidana militer dan tata usaha militer serta dalam perkara/sengketa administrasi pemerintahan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara. Kedua, Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini juga menjadi panduan bagi hakim dalam menangani perkara permohonan izin menikah anak yang belum berumur 19 tahun di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Perma ini bertujuan juga agar para hakim benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak khususnya bagi anak perempuan yang selama ini banyak menjadi objek perkawinan anak. Prof. Takdir menyampaikan bahwa saat ini Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung sedang membahas draft Perma Tata Cara Pemberian Restitusi dan kompensasi bagi Korban Tindak Pidana. Perma ini sebagai implementasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, keterwakilan hakim perempuan dalam komposisi keseluruhan hakim di Indonesia maupun struktur pimpinan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, menurut Prof. Takdir menujukkan kondisi yang menjanjikan dan masih terbuka peluang untuk ditingkatkan. Sejak berdirinya Mahkamah Agung, tercatat beberapa kali hakim perempuan menjadi hakim agung. Bahkan, salah satu hakim agung perempuan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung di mana jabatan ini merupakan puncak pimpinan tertinggi kedua di Mahkamah Agung. Secara umum, menurut Prof. Takdir, Mahkamah Agung tidak menetapkan preferensi tertentu bahwa hakim di Mahkamah Agung yang akan menduduki jabatan harus berjenis kelamin tertentu. Semua hakim baik perempuan atau laki-laki mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk menduduki jabatan pimpinan pengadilan. Dalam webinar ini hadir sebagai pembicara yaitu Ketua Hakim Negara Malaysia Tun Tengku Maimun Binti Tuan Mat, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariyah Malaysia dato Setia Dr. Hj. Moh. Naim Hj. Mochtar perwakilan dari FCOA (Family Court of Australia), Judy Ryan, dan yang lainnya. Hadir juga sebagai penanggap para hakim perempuan dari Indonesia, yaitu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H, dan Ketua Pengadilan Agama Pariaman, Dr. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.H. Di akhir pidatonya, Prof. Takdir berharap webinar ini bisa memberikan kontribusi positif bagi peningkatan peran hakim perempuan dalam dunia peradilan khususnya di Indonesia dan umumnya di dunia. (azh/RS)
| Selengkapnya |- KUNJUNGAN KERJA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020 " 2021 KE WILAYAH HUKUM PROVINSI ACEH
Senin, 12 April 2021 13:32 WIB.
Banda Aceh , Pada Hari Sabtu Tanggal 10 April 2021 Pukul 13.30 , Tim Komisi III DPR RI Melakukan Kunjungan Kerja Reses pada masa persidangan IV Tahun 2020-2021 Dalam Rangka Pengawasan Mitra Kerja di Provinsi Aceh. Acara kunjungan kerja reses tersebut dilaksanakan di Aula lantai III Gedung Mahkamah Syariyah Aceh yang dihadiri 5 Lembaga mitra kerja yakni Mahkamah Syariyah Aceh, Pengadilan Tinggi Aceh , Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan Kantor wilayah Kanwil wilayah Hukum Provinsi Aceh. Tim Komisi III DPR RI tersebut terdiri dari 14 orang anggota Dewan ditambah 7 (tujuh) orang dari Sekretariat Komisi III DPR RI .Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI yakni Bapak Ir.Pangeran Khairul Saleh, MM (F-PAN) dengan Anggota : Ir Bambang Soesatyo,SE.,MBA (F-PDI Perjuangan) H.Arteria Dahlan,ST,SH,MH (F-PDI Perjuangan ) H.Rudy Masud,SE.,MBA (F-P Golkar) Romo HR Muhammad Syafii,SH.,M.Hum (F-Partai Gerindra) Muhammad Rahul (F-Partai -Gerindra) Ahmad HIM Ali,SE (F-Partai Nasdem) H.Cucun Ahmad Syamsurijal,MAP (F-Partai PKB) NM Dipo Nusantara Pua Upa ,SH.,MKn ( F-PKB) H.Santoso , SH ( F-Partai Demokrat ) Habib Aboe Bakar Al-Habsyi,SE. (F-PKS) Dr. HR Achmad Dimyati Natakusumah,SH,MH,MSI (F-PKS) H.Nazaruddin Dek Gam (F-PAN) H.Arsul Sani ,SH.,MSI ( F-PPP) Eva Yuliana (F-Partai Nasdem) Setelah pimpinan Komisi memperkenalkan semua anggota Timnya sekaligus memberikan penjelasan singkat terkait maksud dan tujuan dilakukannya pertemuan, lalu pimpinan Komisi meminta penjelasan atau jawaban terhadap pertanyaan tertulis kepada Pimpinan lembaga mitra kerja secara bergantian . Dalam Pemaparan jawaban dari pertanyaan Tim Komisi III diawali oleh Kanwil Kemenkumham , kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan diakhiri oleh Kepala Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh. Dengan Teknik menguasai forum dihadapan para anggota dewan, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Drs.Hj. Rosmawardani,SH.,MH memaparkan Program Prioritas serta kebutuhan angggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Mahkamah Syariah . Ketua Mahkamah Syariyah juga memperkenalkan bahwa sebenarnya di Provinsi lain dikenal Pengadilan Agama yang metamorphosis ke Mahkamah Syariyah di Provinsi Aceh yang merupakan implikasi dari undang undang nomor 44 tahun 1999. Dan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan islam , Keputusan Presiden Republik Indonesia. Nomor 11 Tahun 2003 tentang KEPPRES No 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syariyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Rangka Pengawasan Ibu Ros yang juga tokoh perempuan aceh menjelaskan bahwa ada perkara yang menonjol atau menarik perhatian masyarakat dan telah dirilis oleh Media antara lain adanya putusan Mahkamah Syariyah Aceh tentang Hukuman penjara Maksamal 200 Bulan dalam perkara perkosaan . Selanjutnya Ketua Mahkamah Syariyah Aceh juga menyampaikan Langkah Langkah strategis yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualiltas, integritas dan Profesionalisme Hakim dan Aparat lainnya di tengah minimnya jumlah Hakim yang jauh dari kebutuhan ideal bagi sebuah Mahkamah Atau Lembaga Pengadilan. Untuk itu beliau mengharap kepada anggota Dewan Selain Menganggarkan Kebutuhan Sarana dan Prasarana di bidang Perdata dan pidana (jiniyah) juga dapat berkenan mendorong pihak eksekutif melakukan rekrekutmen Hakim setiap tahunnya, Karena permasalahan minimnya jumlah Hakim sudah menjadi permasalahan nasional. Kemudian dilanjutkan dengan Pemaparan Ketua Pengadilan Tinggi Aceh DR.Gusrizal,SH.,MHum. Mengenai Program prioritas Pengadilan Tinggi Banda Aceh yaitu Peningkatan Kelas Pengadilan dari Kelas II menjadi kelas 1B , Pembangunan Gedung kantor bagi Pengadilan Negeri Meuredu, Pemenuhan Sarana dan Prasarana terkait pelaksanaan Sidang elektronik pada seluruh Pengadilan diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Untuk Perkara yang menonjol adalah Perkara Narkotika Untuk Perkara yang dilakukan mediasi adalah perkara perdata gugatan . dari 287 perkarea yang ditangani oleh pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh, 24 Perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi , 230 perkara gagal dimediasi , 9 cabut sebelum ditetapkan mediasi. 17 perkara dalam proses mediasi dan 1 perkara belum ditetapkan mediasi. Pengadilan tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya mempunyai Hakim Pengawas bidang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan kepada setiap bagian kesektariatan dan Kepaniteraan . Pemeriksaan ini dilakukan setiap awal bulan kemudian dilanjutkan dengan Rapat Bulanan bersama 4 pilar disetiap akhir bulan , selain itu juga dilakukan sosialisasi mengenai Siwas, Whistle blowing system dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E., (anggota DPR RI F- PKS) menanyakan kesigapan dan kesiapan Infrastuktur dan suprastruktur kepada Ketua Mahkamah Syariyah Aceh terkait dalam menangani masalah ekonomi Syariyah yang merupakan implikasi Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang LKS ( lembaga keuangan syariah ). Selanjutnya diakhiri dengan pertukaran plakat dan foto bersama
| Selengkapnya |- KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI KE 4 LINGKUNGAN PERADILAN DI SUMATERA BARAT
Minggu, 11 April 2021 18:06 WIB.
Padang - Humas, Minggu,tanggal 11 April 2021. Bertempat di aula Pengadilan Negeri Padang. Provinsi Sumatera Barat mendapat kunjungan kerja dari Komisi III DPR RI (Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan). Rapat kerja ini dihadiri oleh seluruh peradilan se-wilayah provinsi Sumatera Barat diantaranya, Ketua Pengadilan Tinggi Padang DR. H. Amril, SH., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Drs. H. Zein Ahsan, MH., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Ibu Fitriamina, S.H., M.H. dan Kepala Pengadilan Militer 1-03 Padang Letkol CHK Rony Suryandoko, S.IP, SH. serta seluruh Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama se Provinsi Sumatera Barat mengikuti secara Luring. Kegiatan ini di buka oleh Ketua Tim Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, didampingi para Aggota Dewan, Sekretariat dan para Penghubung dari masing-masing Mitra Komisi III DPR RI. Acara di lanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan TUN dan Pengadilan Militer Padang, yang menyapaikan masalah Penyerapan Anggaran, Pengawasan yang telah di lakukan, perkara korupsi serta perkara narkoba dan masalah kendala yang di hadapi seperti rumah dinas dan lai-lain. Hal lain yang juga disampaikan untuk Pengadilan Negeri di Sumatera Barat, agar dapat memperhatikan lebih tentang kasus narkoba. Sedangkan untuk Pengadilan Agama dilihat sudah beragam namun tetap sosialisasi ke masyarakat lebih ditingkatkan. Walaupun begitu, jangan sampai kepercayaan masyarakat tersakiti atas keputusan kita. Komisi III DPR RI menyampaikan bahwa menginginkan untuk lebih profesional terhadap menyikapi permasalahan-permasalahan yang terdapat di masyarakat dan meminta inovasi yg ada di setiap Pengadilan lebih diberdayakan untuk ke-profesionalan Pengadilan tersebut. Serta disampaikan keadilan perlu ditegakkan dalam kondisi apapun diantara nya pada masa pandemi ini seperti pidana untuk terdakwa sidang online perlu di kesampingkan untuk rasa keadilan perlu mengelar sidang offline langsung sebagai pembelaan bagi terdakwa , menurut komisi III masukan untuk pemenuhan sarana dan prasarana tentu akan dipertimbangkan . Acara ditutup dengan doa oleh Ismail, SH.I.MA, selaku Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PTA Padang, Tukar menukiar cindera mata dari Komisi III DPR RI ke 4 lingkungan Peradilan yang di awali dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan TUN dan Pengadilan Militer Padang dan Foto Bersama. (ds/rs).
| Selengkapnya |- KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI III DPR RI MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021 KE PROVINSI BALI
Minggu, 11 April 2021 12:31 WIB.
DENPASAR " HUMAS, Sabtu, 10 April 2021 Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Bali. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Bapak Jamaruli Manihuruk), Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Ketua Pengadilan Agama Denpasar, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar, Pejabat Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham Bali, beserta undangan lainnya. Kegiatan juga diikuti secara daring oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Provinsi Bali. Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Komisi III DPR RI (Dr.Ir. H. Adies Kadir) yang dilanjutkan dengan pemaparan materi dari masing-masing Instansi. Beliau mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan dalam rangka melakukan tugas pengawasan serta mengontrol anggaran. Diawali dengan pemaparan materi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yang menyampaikan terkait isu-isu Kementerian Hukum dan HAM Bali saat ini. Selanjutnya paparan dari lingkungan Peradilan di Bali dawali Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Zaid Umar Bobsaid, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Agama Denpasar Drs. Amanudin, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum dan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Kolonel CHK Arwin Makal, SH., MH, dari masing-masing paparannya menyamapikan terkait penyerapan anggaran dan pengawasan serta terkait isu dan kendala dalam melaksanakan tugas mulai dari masalah hukum adat yang berada di bali, perkara agama yang menonjol di bali, perkara putusan TUN yang tidak bisa di eksekusi dan dari militer masalah sarana dan prasarana mulai dari kendaraan dinas dan lain-lain. Kegiatan ini di akhiri dengan tukar menukar cindera mata dari Komisi III DPR RI ke masing-masing mitera kerja di awali dari Kakanwil Hukum dan HAM Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Ketua Pengadilan Agama Denpasar, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar " Bali dan Foto Bersama (ds/rs)
| Selengkapnya | - KETUA MAHKAMAH AGUNG MENGAMBIL SUMPAH JABATAN DAN MELANTIK 3 HAKIM AD HOC PADA MA
-
Berita Badan Peradilan Umum
- KEGIATAN DISEMINASI PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN
Senin, 12 April 2021
Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads DISEMINASI PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN (MATARAM).pdf 651 kB333
| Selengkapnya |- KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA HKI
Senin, 12 April 2021
Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads laporan tayang web Bimbingan Teknis Pedoman Penyelesaian Perkara HKI (SEMARANG).pdf 641 kB126
| Selengkapnya |- KETUA MAHKAMAH AGUNG MERESMIKAN DAN MENGUJICOBA COMMAND CENTER DITJEN BADILUM
Rabu, 07 April 2021
Setelah menyerahkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin,SH.,MH meresmikan dan mengujicoba Command Center Ditjen Badilum yang terletak di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, lantai 3, Jl Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih. Dalam ujicoba ini, Ketua Mahkamah Agung RI melakukan teleconference dengan para ketua pengadilan tinggi se-Indonesia, sekaligus melakukan pengawasan terhadap kinerja melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dalam teleconference ini, beliau mengawasi kebutuhan sumberdaya di pengadilan, penyelesaian perkara (terutama pelaksanaan eksekusi) serta bagaimana pelaksanaan sidang online di satuan kerja di daerah. Dalam kesempatan ini, juga diberikan arahan kepada para pimpinan pengadilan tinggi agar meningkatkan kinerja dan mengatasi kendala seperti kekurangan pegawai dan hambatan dalam melaksanakan eksekusi.
| Selengkapnya |- PEMBINAAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI PADA PENYERAHAN SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
Rabu, 07 April 2021
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin,SH.,MH menghadiri dan memberikan pembinaan pada kegiatan Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada Peegadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 7 April 2021. Ketua Mahkamah Agung mengapresiasi satuan kerja yang berhasil mendapat akreditasi A, dan meminta agar satuan kerja yang masih mendapat nilai B atau bahkan DIsclaimer untuk segera meningkatkan kinerja pada satuan kerjanya masing-masing. Selain itu, beliau meminta pihak peradilan umum untuk menindaklanjuti laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan beberapa permasalahan, yaitu: Regulasi dan kebijakan yang mengatur mutasi belum memadai Prose minutasi belum sesuai prosedur supervisi SIPP Prosedur pengajuan banding belum sesuai Beliau juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi pada mediator di pengadilan negeri yang berhasil meningkatkan kesuksesan mediasi para pihak berperkara, sehingga dapat menyelesaikan perkara yang menguntungkan kedua pihak. Dalam kesempatan ini, beliau juga meminta agar para aparat pengadilan aktif memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu kinerja. Beliau memberi contoh pelaksanaan surveilan akreditasi yang dapat dilaksanakan meski dalam kondisi pandemi, dengan menggunakan pertemuan secara darin (online).
| Selengkapnya |- WORKSHOP JURNALISTIK DAN RAPAT KOORDINASI MAJALAH "DANDAPALA" DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Rabu, 31 Maret 2021
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan pelatihan Workshop Jurnalistik dan Rapat Koordinasi Majalah "Dandapala", yang diselenggarakan pada Selasa-Kamis, 30 Maret-1 April 2021, di Hotel Alana Sentul City, Bogor. Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr Prim Haryadi SH MH, dilanjutkan dengan rapat koordinasi Majalah "Dandapala". Rapat dihadiri para pejabat Eselon II Dirjen Badilum dan para redaktur Majalah "Dandapala". Pada sesi pertama materi diberikan oleh jurnalis Kompas, Antonius Ponco Anggoro, dengan materi mengenai dasar-dasar jurnalisitk dan penulisan opini. Materi ini mengulas cara menyusun tulisan dari judul paragraf awal hingga pamungkas. Materi ini dilanjutkan dengan tanya jawab mengenai teknik jurnalistik wawancara hingga pengelolaan media. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan jurnalistik para redaktur dan penulis di Majalah "Dandapala". Sesi Rapat Koordinasi Majalah "Dandapala" Sesi Pelatihan Jurnalistik dengan pemateri Antonius Ponco Anggoro
| Selengkapnya | - KEGIATAN DISEMINASI PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas