PELUNCURAN INTEGRASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI KE DALAM APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Humas : Kamis, 20 Desember 2018 bertempat di ruang sidang Tipikor Jajaran Keluarga Besar Pengadilan Negeri Jambi menyaksikan secara live PELUNCURAN INTEGRASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI KE DALAM APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA. Acara ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahakamah Agung RI Bapak Prof.Dr. H.M. HATTA ALI, SH,MH.
KUNJUNGAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI
Humas : Kamis, 29 November 2018 Pengadilan Negeri Jambi Menerima Kunjungan Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Bapak Drs. H. Wahyudin, M.Si didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Ibu Hj. Irama Chandra Ilja, SH.,MH dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Bapak Dr. H. Kresna Menon SH., M.Hum.
Pada kesempatan tersebut, seluruh warga pengadilan Pengadilan Negeri Jambi membacakan dan menandatangani kembali Pakta Integritas.
UPACARA MEMPERINGATI HUT KORPRI KE-47 TAHUN 2018
Humas : Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1434/SEK/KS.00/11/2018 tentang Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI Ke-47 Tahun 2018. Bertempat di halaman kantor Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 telah melaksanakan upacara memperingati hari ulang tahun KORPRI Ke-47, bertindak selaku pembina upacara adalah Bpk. Effendi Mukhtar, SH., MH. Upacara diikuti oleh seluruh Hakim, Cakim Magang, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta Karyawan dan Karyawati Pengadilan Negeri Jambi.
UPACARA MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN TAHUN 2018
Humas : Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor. 1374/SEK/HM.01.2/11/2018 tanggal 08 November 2018, tentang Upacara Bendera Peringatan Hari Pahlawan Ke – 73 Tahun 2018. Pengadilan Negeri Jambi bertempat di Halaman Kantor melaksanakan upacara memperingati hari Pahlawan, bertindak sebagai pembina upara Ketua Pengadilan Negeri Jambi EDDY PRAMONO, SH, MH. Upacara diikuti oleh seluruh Hakim, Cakim Magang, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta Karyawan dan Karyawati Pengadilan Negeri Jambi.
Pelayanan Prima Jadi Keutamaan Kami
JADWAL PERSIDANGAN HARI INI
-
Tidak ada sidang hari ini
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- MA - BRI JALIN KERJASAMA LAYANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Rabu, 16 Januari 2019 12:51 WIB.
Jakarta - Humas: Menindaklanjuti penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dengan 7 (tujuh) Bank milik pemerintah pada tanggal 28 Agustus 2018 yang lalu, Mahkamah Agung melakukan penandatanganan kerjasama layanan pengelolaan transaksi keuangan secara elektronik dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di gedung Mahkamah Agung, kemaren (15/01/2019). Dalam penandatanganan tersebut Mahkamah Agung diwakili oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum dan PT. Bank Rakyat Indonesia diwakili oleh Direktur Human Capital, R. Sophia Alizsa. Dalam sambutannya Alizsa menyebutkan, kerjasama layanan pengelolaan transaksi keuangan secara elektronik tersebut meliputi pembukaan dan pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) milik Satuan kerja di bawah Mahkamah Agung, pengelolaan panjar biaya perkara secara elektronik milik satker melalui fasilitas BRIVA, pengelolaan transaksi keuangan lainnya milik satker secara elektronik, monitoring dan transaksi pengelolaan RPL milik satker melalui fasilitas CMS serta dukungan yang dibutuhkan dalam layanan pengelolaan transaksi keuangan secara elektronik dan fasilitas lainya. Secara keseluruhan, kerjasama ini dilakukan untuk mendukung implementasi pengadilan elektronik (E-Court) yang telah diluncurkan dan dijadikan sebagai program unggulan Mahkamah Agung sejak 13 Juli 2018, khususnya dalam melakukan pembayaran secara elektronik (e-payment). Bank Rakyat Indonesia, menurut Alizsa, telah mengimplementasikan sistem BRI Vitual Account atau BRIVA untuk mempermudah pembayaran panjar biaya perkara secara online. BRI telah menerbitkan BRIVA untuk mendukung implementasi e-court di 494 satuan kerja, meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Mahkamh Syariyah dan Pengadilan Tata Usaha Negara, ujar Alizsa memberikan rincian. Dengan menggunakan BRIVA, sambung Alizsa, advokat maupun perseorangan yang terdaftar sangat dimudahkan untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara, baik melalui teller BRI maupun melalui seluruh e-channel Bank BRI, baik ATM BRI, EDC BRI, Internet banking, mobile banking, Cash Management BRI maupun agen bank yang dikenal dengan agen billing yang tersebar di seluruh Indonesia. Membantu Masyarakat dan Pengadilan Sementara itu, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo dalam sambutannya menyebutkan bahwa kerjasama ini bermanfaat tidak hanya bagi pengadilan, tetapi juga bagi masyarakat pengguna jasa pengadilan, khususnya pengguna terdaftar dalam sistem peradilan elektronik. Masyarakat selaku pengguna jasa pengadilan akan semakin dimudahkan dalam berurusan dengan dunia peradilan, ujar Pudjoharsoyo. Sementara itu, bagi pengadilan, menurut Pudjoharsoyo, perubahan cara pembayaran biaya perkara dari sistem manual ke sistem elektronik ini tidak hanya mampu membantu peradilan dalam memodernisasi layanannya, tetapi juga dapat membantu pengadilan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan perkaranya. Dan yang terpenting, lanjut Pudjoharsoyo, pembayaran biaya perkara secara elektronik yang ditawarkan dalam kerjasama ini mendukung upaya pengadilan untuk mewujudkan asas pokok penyelenggaraan peradilan. Pengadilan akan dapat mewujudkan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, jelas mantan Ketua PN Jakarta Barat tersebut. Ke depan Pudjoharsoyo berharap dapat meningkatkan kerjasama ini untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Seperti pengembangan helpdesk atau pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), yang mengkombinasikan keunggulan dunia perbankan dalam pelayanan pelanggan dengan kebutuhan pengadilan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pengguna jasa pengadilan, harap Pudjoharsoyo. Acara penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut selain dihadiri oleh jajaran manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia juga dihadiri oleh Panitera dan Kepala Badan Pengawasan serta pejabat eselon 2 di lingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan Mahkamah Agung. (Humas/Mohammad Noor/photo Pepy)
| Selengkapnya |- DELEGASI MAHKAMAH AGUNG BERKUNJUNG KE MUZIUM KEHAKIMAN MALAYSIA
Jumat, 11 Januari 2019 10:23 WIB.
Putrajaya " Humas : Memenuhi undangan dari Mahkamah Agung Malaysia untuk menghadiri acara Pembukaan Tahun Perundangan/Laporan Tahunan Mahkamah Agung Malaysia, delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyempatkan diri untuk berkunjung ke Muzium Kehakiman yang berlokasi di Istana Kehakiman, Putrajaya, Kamis (10/01/2019). Kunjungan ke Muzium Kehakiman tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, YM. DR. H. Sunarto, S.H., M.H. dengan didampingi oleh Ketua Kamar Pembinaan, YM. Prof. DR. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum., Kepala Biro Hukum dan Humas, DR. Abdullah, S.H., M.S., dan dua orang hakim yustisial, masing-masing Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M. dan D.Y. Witanto, S.H. Di Muzium Kehakiman tersebut delegasi Mahkamah Agung berkesempatan berkeliling hingga setiap sudut museum serta meninjau berbagai koleksi di dalamnya. Kunjungan ke Muzium Kehakiman ini merupakan kunjungan kedua delegasi Mahkamah Agung bulan ini ke museum pengadilan di luar negeri. Selasa (8/01/2019) lalu delegasi juga sempat berkunjung ke Supreme Court Gallery (Museum Mahkamah Agung) Singapura. Kunjungan tersebut dilakukan bersamaan dengan kesempatan menghadiri acara Opening Legal Year 2019 Singapura. Menanggapi kunjungan tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo mengaku gembira dapat bertandang ke museum-museum peradilan di luar negeri saat Mahkamah Agung tengah memulai pembangunan Museum di Jakarta. Setidaknya kita memiliki cukup banyak referensi dan perbandingan dalam mengembangkan rencana museum yang akan kita bangun pada tahun ini, ujar Pudjoharsoyo kepada redaksi. Potret museum yang hendak dibangun oleh Mahkamah Agung, menurut Pudjoharsoyo, kecuali menggambarkan secara utuh sejarah dan perkembangan peradilan di Indonesia juga menggunakan kemasan multimedia. Tidak hanya pajangan-pajangan, tetapi juga diorama, multimedia, serta audio video, paparnya memberikan rincian. Sekilas Muzium Kehakiman Malaysia Muzium Kehakiman dibangun bersamaan dengan pembangunan gedung induknya, Istana Kehakiman pada awal tahun 2000 dan diresmikan pada tahun 2004. Sebelumnya Istana Kehakiman Malaysia berpusat di Abdul Samad Building, Kuala Lumpur. Di dalam museum tersebut kita dapat melihat potret sejarah dan perkembangan sistem hukum di Malaysia, mock up persidangan pengadilan tinggi, wig, jubah hakim dan perlengkapan pengadilan lainnya. Peninggalan purbakala juga tak luput dipajang di museum ini, seperti monumen Batu Bersurat yang menggambarkan pelaksanaan hukum Islam pasca Islamisasi di Terengganu, Malaysia. Batu ini ditemukan pada tahun 1887 di dekat Padang Tara dan berangka tahun 1303 AD. Biografi semua Ketua Mahkamah Agung Malaysia semenjak kemerdekaan juga terpajang di museum ini, termasuk ketua Mahkamah Agung Federasi Independen Malaysia pertama, Tun Sir James Beverage Thomson. (Humas/Mohammad Noor/RS)
| Selengkapnya |- KETUA MAHKAMAH AGUNG MELANTIK 2 PANITERA MUDA DAN 9 PANITERA PENGANTI PADA MAHKAMAH AGUNG
Kamis, 10 Januari 2019 12:29 WIB.
Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., melantik dan mengambil sumpah Panitera Muda Pidana Umum dan Khusus, serta Panitera Penganti pada Mahkamah Agung, pada Kamis, 10/1/2019, di gedung Mahkamah Agung Lantai 2. Panitera Muda Pidana Umum dan Khusus yang dilantik yaitu : 1. Suharto, SH., M.Hum Sebagai Panitera Muda Pidana Khusus 2. Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum Sebagai Panitera Muda Pidana Umum Dan Panitera Penganti Mahkamah Agung yang dilantik yaitu : 1. Retno Nawangsih, SH., MH 2. Andi Atika Nuzli, SH 3. Edward Agus, SH., MH 4. Achmad Munandar, SH 5. Irma Mardiana, SH., MH 6. Zaenal Arifin, SH., M.Si., MH. 7. Agustinus Yudi Setiawan, SH., MH 8. Andre Trisandy, SH., MH 9. Achmad Cholil, S.Ag., SH., LLM Dalam acara pelantikan yang dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, dan Pejabat Eselon I sampai 4 ini, para pejabat yang dilantik bersumpah akan memenuhi kewajiban dengan sebaik baiknya dan seadil " adilnya, memegang teguh Undang " Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala Peraturan Perundang"undangan dengan selurus " lurusnya menurut Undang " Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. (Humas/RS/Photo:Pepy)
| Selengkapnya |- KETUA MAHKAMAH AGUNG HADIRI OPENING LEGAL YEAR 2019 SINGAPURA
Selasa, 08 Januari 2019 12:05 WIB.
Singapura " Humas : Memasuki tahun 2019, Mahkamah Agung Singapura menyelenggarakan pembukaan tahun hukum 2019 (Opening Legal Year 2019), Senin (7/01/2019). Kegiatan ini menandai permulaan tahun bagi industri hukum di negeri itu. Kecuali dihadiri oleh insan hukum di negeri Singa tersebut, sejumlah undangan dari berbagai Negara juga hadir, termasuk delegasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, YM. Prof. DR. M. Hatta Ali, S.H., M.H., turut serta dalam delegasi, antara lain Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, YM. DR. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pembinaan, YM. Prof. DR. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum., Kepala Biro Hukum dan Humas, DR. Abdullah, S.H., M.S., Hakim Yustisial, Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M., Kasubag Keamanan Pimpinan, H. Ropii, S.H., M.H., dan Koordinator JRTO, Aria Suyudi, S.H., LL.M. KMA Singapura Angkat Beberapa Isu Penting Dalam pidatonya, Ketua Mahkamah Agung Singapura, YM. Sundaresh Menon, mengungkapkan beberapa isu penting, diantaranya peningkatan jumlah perkara, reformasi pendidikan hukum, serta transformasi dan inovasi di pengadilan. Terkait dengan peningkatan jumlah perkara, Sundaresh Menon menyebutkan peningkatan tersebut mencapai rasio lima puluh persen (50%) dibandingkan kondisi pada tahun 2013. Kondisi ini menuntut penyesuaian, baik sumber daya manusia maupun prosedur penanganan. Kami akan melakukan penyesuaian struktural untuk membantu mengatasi peningkatan beban perkara ini, ujar Sundaresh Menon, sebagaimana dilansir connectedtoindia.com, Senin (7/01/2019). Sementara itu, terkait dengan reformasi pendidikan hukum, Sundaresh Menon menilai kesuksesan kerja-kerja hukum memerlukan lebih dari sekedar pengetahuan tentang hukum. Dibutuhkan kompetensi yang dikaitkan dengan disiplin ilmu yang lain, mulai dari (disiplin ilmu) bisnis dan keuangan hingga manajemen proyek dan teknologi informasi. Konsekuensinya, fakultas hukum perlu melakukan hal-hal yang lebih dari sekedar mendidik mahasiswa soal hukum, tambahnya. Pendidikan hukum ke depan, lanjut Sundaresh Menon dihadapkan pada persoalan yang kompleks dan dinamis yang tidak dapat dijawab oleh fakultas hukum sendiri. Sedangkan berkaitan dengan inovasi dan teknologi pengadilan, Sundaresh Menon berencana meluncurkan platform penyelesaian sengketa secara online (Online Dispute Resolution) di akhir tahun. (aplikasi ini) bertujuan untuk memudahkan masyarakat menyelesaikan sengketa kecelakaan motor secara online dengan biaya yang rendah, ungkapnya. Berkunjung ke Supreme Court Gallery Setelah mengikuti cara Opening Legal Year 2019, pada hari berikutnya, Selasa (8/01/2019) delegasi Mahkamah Agung berkunjung ke Supreme Court Gallery. Disana delegasi berkesempatan menelusuri fasilitas yang disuguhkan, termasuk figura-figura yang berisi tentang sejarah Mahkamah Agung Singapura beserta foto dan biografi ringkas dari ketua-ketua Mahkamah Agung Singapura sebelumnya. Selain itu, delegasi juga dibawa meninjau fasilitas gallery yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Mengomentari kunjungan ke Singapura tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo menyatakan hubungan baik kedua institusi selama ini memungkinkan untuk saling mengisi dan bertukar pengalaman. Kita pernah meninjau teknologi informasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Singapura untuk pengelolaan perkara, ujar Pudjoharsoyo. Menurut Pudjoharsoyo, kunjungan ketika itu dilaksanakan bersamaan dengan upaya Mahkamah Agung memodernisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, Pudjoharsoyo juga mengapresiasi undangan untuk meninjau museum Mahkamah Agung Singapura. Tahun ini kita merencanakan untuk memulai pembangunan musem Mahkamah Agung di Jakarta dan momen ini kita pergunakan untuk menambah pilihan-pilihan dalam mengembangkan museum kita, ungkap Pudjoharsoyo. (Humas/Mohammad Noor/RS)
| Selengkapnya |- SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG : REBUT KEMBALI KEPERCAYAAN MASYARAKAT
Selasa, 08 Januari 2019 09:29 WIB.
Bandung - Humas : Berbagai prestasi yang diraih oleh pengadilan Indonesia dewasa ini sudah cukup membanggakan. Tugas terpenting pengadilan selanjutnya adalah merebut kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Karena itu, prestasi-prestasi tersebut haruslah diorientasikan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya pencari keadilan. Demikian antara lain disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum., saat melakukan pembinaan terhadap pimpinan empat lingkungan peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Kamis (3/1/2019) lalu. Selain pimpinan pengadilan tingkat pertama, hadir pula Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan Hakim Agung, YM. DR. H. Abdul Manaf, S.H., M.H. Dengan diraihnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan, menurut Pudjoharsoyo, maka tidak ada lagi masyarakat yang akan kasak kusuk lagi dalam menuntut hak dan mendapatkan keadilan. Dua Strategi Meraih Kepercayaan Masyarakat Untuk meraih kepercayaan publik tersebut, Pudjoharsoyo menawarkan setidak-tidaknya dua strategi utama, yakni peningkatan kualitas pelayanan dan pergeseran mindset aparatur pengadilan. Berbagai terobosan yang dikreasikan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, seperti Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah diraih oleh hampir seluruh satuan kerja pengadilan, pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengadilan berbasis elektronik (e-court), harus dapat diorientasikan sebagai langkah nyata meningkatkan kualitas pelayanan, bukan sekedar meraih sertifikat atau pengakuan semata. Pertanyaan bagi kita semua, apakah kita akan berhenti ketika sudah memperoleh sertifikat akreditasi A Excellent? ujar Pudjoharsoyo menggugah. Ketika kita sudah mendapatkan 7 (tujuh) duta Reformasi Birokrasi (RB) dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), apakah ketujuh satker ini akan berhenti? Lalu apakah satker lain yang belum memperoleh predikat akan berhenti mengupayakannya? ujarnya lagi-lagi menggugah hadirin. Menurut Pudjoharsoyo, terobosan-terobosan tersebut adalah sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan reformasi birokrasi adalah memberikan pelayanan publik yang prima, tegasnya. Ia pun mengingatkan dengan hasil survey yang disebutkan dalam dokumen International Framework for Court Excellence. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa persepsi mereka yang menggunakan (jasa) pengadilan lebih dipengaruhi oleh bagaimana mereka diperlakukan dan apakah prosesnya terlihat adil, ketimbang apakah mereka menerima hasil yang disukai atau tidak, ungkapnya menggambarkan. Berdasarkan pernyataan tersebut, lanjut Pudjoharsoyo, maka yang perlu dilakukan oleh aparatur pengadilan adalah bagaimana menunjukkan bahwa proses untuk mencapai putusan akhir atau keadilan itu dilakukan secara transparan, sehingga dirasakan bahwa proses itu adalah proses yang adil. Kecuali peningkatan kualitas pelayanan, strategi lain untuk meraih kepercayaan publik adalah pergeseran mindset aparatur pengadilan untuk menjadi lebih baik. Caranya adalah dengan meresapi ke dalam hati makna dibalik terobosan-terobosan yang dikembangkan oleh institusi. Jika tidak diresapi sampai kedalam hati, semua ini tidak akan ada gunanya dan boleh jadi kita tidak akan mencapai peradilan Indonesia yang agung pada tahun 2035, tegasnya. Pergeseran mindset ini lanjut Pudjoharsoyo menjadi penting dalam rangka menyongsong peradilan Indonesia yang agung. (Humas/Mohammad Noor/RS)
| Selengkapnya | - MA - BRI JALIN KERJASAMA LAYANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
-
Berita Badan Peradilan Umum
- RAPAT KOORDINASI PENGURUS MAJALAH DANDAPALA TAHUN 2018
Jumat, 28 Desember 2018
Jumat, 28 Desember 2018 bertempat di ruang rapat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum lt. 3, pukul 08.30 WIB, diselenggarakan Rapat Akhir Tahun/Evaluasi Majalah Dandapala. Hadir dalalam kesempatan itu segenap Redaktur dan anggota sekretariat Majalah Dandapala.
| Selengkapnya |- PERTEMUAN DEWAN PENGARAH SUSTAIN 2018
Selasa, 11 Desember 2018
Selasa, 11 Desember 2018, pukul 09.30, bertempat dilantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, diselenggarakan Pertemuan Dewan Pengarah SUSTAIN 2018. Acara dibuka dengan sambutan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non-Yudisial, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Bagian Kerjasama Uni Eropa dan Direktur UNDP Indonesia. Agenda acara adalah: - Pemaparan pencapaian proyek tahun 2018 serta Pemaparan dan persetujuan atas rencana kegiatan dan anggaran tahun 2019yang disampaikan oleh Direktur Nasionl Proyek - Penyampaian rencana evaluasi akhir proyek dan penutupan proyek oleh perwakilan UNDP - Sesi tanya jawab - Kesimpulan dan penutup oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non-Yudisiai
| Selengkapnya |- PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II PADA MAHKAMAH AGUNG RI
Kamis, 06 Desember 2018
Pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 pukul 09.30 WIB bertempat di Tower Mahkamah Agung RI lantai 2 di selenggarakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II pada Mahkamah Agung RI Pejabat Eselon II yang diambil sumpahnya dan dilantik : 1. Zahlisa Vitalisa, S.H. Sebagai Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamag Agung RI 2. Dr. Candra Boy Seroza, A.Ag., M.Ag. Sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamag Agung RI 3. H. Sahwan, S.H., M.H. Sebagai Kepala Biro Keuangan pada Badan Urusan Administrasi Mahkamag Agung RI
| Selengkapnya |- PENDALAMAN TEKNIS UNTUK HAKIM NIAGA 2018
Rabu, 05 Desember 2018
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I pada tanggal 29 November s.d. 1 Desember 2018 telah menyelenggarakan Kegiatan Pendalaman Materi Teknis untuk Hakim Niaga di Lingkungan Peradilan Umum, bertempat di Badan Diklat Kumdil Mega Mendung Bogor yang diikuti oleh 58 (lima puluh delapan) orang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang membahas masalah-masalah di Pengadilan Niaga antara lain Kepailitan, PKPU dan Hakim Pengawas.
| Selengkapnya |- SOSIALISASI DAN PENYERAHAN PENYERAHAN PENGHARGAAN KEPADA PENGADILAN TINGKAT BANDING
Jumat, 30 Nopember 2018
Mahkamah Agung di Ballroom Novotel Lampung (22/11/2018) menyerahkan penghargaan Nasional kepada para pimpinan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia di lingkungan peradilan umum Mahkamah Agung. Anugerah penghargaan nasional tersebut di hadiri oleh 30 Pimpinan Pengadilan Tinggi se-Indonesia mewakili 352 Pengadilan Negeri seluruh Indonesia. Apresiasi dan Penghargaan MA atas penerapan e-Court kepada Pengadilan-Pengadilan Tinggi sewilayah Provinsi seluruh Indonesia tersebut adalah penghargaan bergengsi di dunia peradilan. Penghargaan tersebut menjadi indikator pengadilan mana di Indonesia yang sudah sangat siap menyambut modernisasi dan digitalisasi perkara online guna pengajuan dan penyelesaian perkara gugatan perdata di Pengadilan Indonesia Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA.RI Herri Swantoro mengatakan bahwa penerapan e-Court cepat atau lambat harus di laksanakan di dunia peradilan Indonesia. Revolusi teknologi dan Informasi yang sedemikian masif kini telah mewarnai setiap lini kehidupan masyarakat. Transaksi perdagangan, pelayanan jasa, sosial media, aplikasi teknologi pekerjaan hingga penggunaan teknologi guna pelaksanaan kegiatan keagamaan tidak luput dari teknologi informasi. Maka oleh karenanya MA harus juga merespon revolusi teknologi informasi itu guna menunjang kinerja peradilan guna memenuhi prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. MA telah cukup lama melakukan kajian terhadap aplikasi teknologi e-Court dibeberapa peradilan di luar negeri terutama pelaksanaan e-Court di Singapura yang telah memulainya sejak Tahun 2000. Saat ini capaian penerapan e-Court di Indonesia telah mencapai 96%, tersisa 7 Pengadilan Negeri di wilayah Bengkulu, 1 Pengadilan Negeri di Jambi dan 4 Pengadilan Negeri di Jayapura. Sehingga sebelum habis tahun 2018 Dirjen Badilum yakin seluruh pengadilan di bawah peradilan umum akan mencapai 100% dalam penerapan e-Court. "Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong Lembaga Mahkamah Agung menjadi peradilan yang modern dan Profesional berdiri sejajar dengan peradilan modern di dunia internasional. Selamat kepada Pengadilan-pengadilan yang meraih penghargaan MA ini" demikian Herri yang di kenal sebagai perintis Akreditasi dan penjaminan pengadilan Indonesia tersebut menjelaskan. Pada anugerah penghargaan Nasional penerapan e-Court tersebut Mahkamah Agung memberikan penghargaan kepada 27 Pengadilan Tinggi yang telah menerapkan e-Court di Indonesia. Pada anugerah tersebut Mahkamah Agung memberikan penghargaan terbaik kepada 4 Pengadilan Tinggi yakni Jakarta meraih Ranking 1, Pengadilan Tinggi Semarang Jawa Tengah Ranking 2, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Lampung meraih Ranking 3 dan Pengadilan Tinggi Makassar meraih Rangking 4. Penghargaan terbaik itu diberikan oleh karena Pengadilan Tinggi tersebut sukses mendorong jajarannya pada pengadilan tingkat pertama di wilayahnya menerapkan e-Court pada bulan September lalu. Ketua Pengadilan Tanjungkarang, Zaid Umar Bob Said mengatakan bahwa dirinya merasa bangga atas raihan lenghargaan yang diterimanya tersebut. "Penghargaan ini adalah hasil kerja keras, cerdas dan iklas dari seluruh jajaran Pengadilan Tinggi dan jajaran Pengadilan Negeri di wilayah Provinsi Lampung, salute dan bangga" ucap Bob, disambut tepuk tangan meriah seluruh jajaran peradilan di Provinsi Lampung. (SA)
| Selengkapnya | - RAPAT KOORDINASI PENGURUS MAJALAH DANDAPALA TAHUN 2018
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas