Rabu, 17 Juli 2019 11:28 WIB.

Jakarta-Humas : Mahkamah Agung mengadakan rapat kelompok kerja (Pokja) advokasi pengurangan arus perkara pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 di Hotel Mercure, Jakarta. Rapat yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Yang Mulia Bapak. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H dan dihadiri sejumlah petinggi lainnya yang terdiri dari Hakim Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, para panitera muda dan panitera kamar dan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial mengatakan kegiatan pokja ini dilaksanakan rangka mempercepat penanganan perkara di Mahkamah Agung melalui seleksi perkara di masing-masing kamar. namun beberapa hal yang perlu diperhatikan ialah mengenai rekrutmen anggota tim seleksi, rentang waktu disesuaikan dengan SK No. 214/KMA/XII/2014, dan mekanisme kerja dirinci dengan proporsional paparnya. Selanjutnya Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial berharap agar anggota pokja dapat merampungkan tugasnya dalam waktu yang tidak begitu lama, pasalnya menurut mantan Kabawas ini hasil dari kegiatan pokja ini berdampak terhadap kegiatan reorganisasi (RO) yang juga sedang berjalan di Mahkamah Agung. saya harap sebelum tanggal 4 Agustus, pokja ini dapat selesai' ujarnya. Wakil Ketua Pokja yang juga Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Yang Mulia Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., menyampaikan agar proses kerja seleksi perkara memiliki output yang nyata perbedaaanya dengan proses yang dilakukan selama ini sehingga beban penanganan menurun dan perkara dapat cepat diselesaikan, sekarang kita pilah terlebih dahulu satu persatu jenis perkara sesuai kategorinya dan kemudian kita masukan dari masing-masing kamar, ujar Takdir. Hingga berita ini diturunkan, rapat masih berlangsung sangat dinamis dan alot, para peserta terlihat aktif memberikan masukan mengenai kategori perkara yang menjadi pedoman dalam seleksi perkara dengan membandingkan proses pada HogeRaad Belanda. Diharapkan upaya percepatan yang dilaksanakan pokja dapat diselesaikan dengan baik. (Riki/abdurrahman rahim/humas)

Selasa, 16 Juli 2019 15:12 WIB.

Jakarta " Humas MA: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, resmi menutup proyek SUSTAIN EU-UNDP pada Selasa, 16 Juli 2019 di hotel Kempinski, Jakarta. Proyek EU-UNDP SUSTAIN merupakan proyek selama lima tahun yang didanai oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Indonesia. Proyek ini memberikan dukungan teknis bagi Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya dalam melaksanakan pembaruan peradilan demi meningkatkan transparansi, integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat. Proyek ini dimulai pada pertengahan 2014 lalu dan berakhir pada tahun ini. Dalam sambutannya, Hatta Ali mengatakan bahwa Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010 " 2035 telah meletakan visi besar yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Berbagai upaya pembaruan dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi tersebut. Upaya-upaya tersebut menyasar berbagai bidang di antaranya manajemen perkara, manajemen sumber daya manusia, keuangan, asset dan pendidikan dan pelatihan bagi hakim dan aparatur peradilan, pengawasan, dan akses terhadap keadilan. Namun Mahkamah Agung menyadari bahwa pembaruan peradilan yang dilakukan tidaklah lepas dari tantangan dan kendala. Salah satu tantangan tersebut adalah luasnya cakupan serta besarnya energi yang dibutuhkan dalam proses pembaruan peradilan. Untuk itu, menurut mantan Ketua Pengadilan Negeri Manado ini, Mahkamah Agung membuka diri untuk bersinergi dengan mitra pembaruan baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu mitra tersebut adalah Uni Eropa dan UNDP melalui proyek Sustain EU-UNDP. Berbagai upaya Selama lima tahun bekerja sama, Mahkamah Agung dan Sustain EU-UNDP telah berkolaborasi dalam penyusunan kebijakan Mahkamah Agung, penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan bagi para hakim dan aparatur peradilan, serta pengembangan system informasi yang terintegrasi dan modern bagi lembaga peradilan. Kerja sama ini juga telah mendatangkan manfaat bagi kurang lebih 4000 hakim dan aparatur peradilan yang telah memperoleh diklat di berbagai bidang di antaranya sertifikasi hakim perkara perikanan, sertifikasi hakim perkara tipikor, sertifikasi hakim perkara lingkungan hidup, dan sertifikasi hakim perkara anak. Selain itu, menurut mantan Juru Bicara Mahkamah Agung tersebut bahwa kerja sama ini juga telah mendorong Mahkamah Agung lebih adaptif dengan perkembangan teknologi informasi. Berbagai aplikasi yang lahir dari kerja sama ini di antaranya system Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Aplikasi-aplikasi ini selain sebagai upaya untuk membantu pengelolaan perkara secara efektif dan efesien, juga sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik oleh lembaga peradilan. Proyek Sustain merupakan stimulant yang mendorong Mahkamah Agung untuk memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya dalam proses pembaruan. Untuk itu, menurut Hatta Ali, berakhirnya proyek Sustain tidaklah berarti bahwa langkah pembaruan di Mahkamah Agung juga akan berhenti, namun akan terus berlanjut dengan mengembangkan pondasi yang telah diletakan dalam kolaborasi Mahkamah Agung dengan SUSTAIN. Terima kasih dan penghargaan kepada Uni Eropa dan UNDP atas kerja sama yang telah terjalin selama lima tahun. Saya yakin kerja bersama ini mewujudkan keadilan dengan penguatan pada instansi peradilan. Kata Hatta Ali di akhir sambutannya. Acara ini dihadiri oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, para Pejabat Eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung, Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Plt Duta Besar Uni Eropa European untuk Indonesia, pers, dan undangan lainnya. Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan diskusi publik dengan judul Mewujudkan Peradilan yang Transparan dan Akuntabel: Tantangan dan Keberhasilan. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH., MH., menjadi salah satu pembicara pada acara yang dimoderatori oleh P. Tri Agung Kristanto, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas. Selain Sunarto, hadir juga Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Dr. Laode Muhammd Syarif, SH., LLM, , Penasihat Senior Proyek Sustain Gilles Blanchi, Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia Dadang Trisasongko, dan Harry Ponto, SH., LL.M selaku advokat senior sebagai pembicara. (azh/RS)

Senin, 15 Juli 2019 13:23 WIB.

Jakarta " Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial bpk Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. pada hari Senin 15 Juli 2019 membuka Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Pedoman Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Grand Mercure Jakarta. Kegiatan FGD diselenggarakan Mahkamah Agung melalui Kelompok Kerja (Pokja) Kemudahan Berusaha yang telah menyusun draf pedoman Kepailitan dan PKPU. Pada proses FGD ini, bpk. Dr.H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. meminta agar peserta FGD yang terdiri dari akademisi, advokat, dan kurator memberikan masukan, kritik maupun tambahan agar Pedoman Kepailitan dan PKPU dapat menjawab kebutuhan praktik di Pengadilan Niaga. Setelah FGD dibuka, Wakil Ketua Pokja Bpk. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D. memberikan catatan proses penyelesaian perkara kepailitan yang nilai recoverynya rendah dibandingkan negara-negara maju dan kurang lengkapnya data mengenai informasi pemberesan boedel pailit sehingga berpengaruh terhadap survey bank dunia mengenai easy of doing business di Indonesia. Untuk itu, pedoman ini diharapkan menjadi pegangan hakim dan para kurator dalam melaksanakan penyelesaian perkara kepailitan. Draf pedoman ini dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yakni pertama, Proses Pemeriksaan Permohonaan Pernyataan Pailit dan PKPU, kedua, Proses Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU Setelah Putusan Pernyataan Pailit dan PKPU sebagaimana disampaikan bpk. Agus Subroto, S.H., M.Hum. Kapusdiklat Teknis/Anggota Pokja yang menjadi moderator jalannya FGD. Para advokat/kurator/akademisi yang hadir memberikan masukan terkait sejumlah hal mengenai perbedaan persepsi dalam praktik, proses yang dapat menghambat penyelesaian pemberesan, keterkaitan dengan penegakan hukum dalam proses pidana, dan lain sebagainya. Pokja akan menindaklanjuti sejumlah masukan dalam draf pedoman kepailitan dan PKPU melalui pembahasan internal pada pertemuan berikutnya dengan harapan perubahan draf segera dapat diserahkan pada pimpinan Mahkamah Agung. (Humas)

Jumat, 12 Juli 2019 19:14 WIB.

Bogor " Humas MA: Melanjutkan agenda kunjungan kerja ke Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Maroko, Mostafa Faress beserta rombongan melakukan kunjungan ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Jumat, 12 Juli 2019, di Mega Mendung, Bogor. Pada kunjungan ini Mostafa menyampaikan kuliah umum di hadapan 520 calon hakim (cakim) dan 40 Ketua Pengadilan tingkat pertama 4 lingkungan peradilan dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Acara yang dimoderatori oleh Dr. Hasbi Hasan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan ini diikuti juga oleh para pejabat eselon 2 dan 3 pada Pusdiklat Mahkamah Agung serta para Fungsional Widyaiswara. Dalam acara tersebut Mostafa mengatakan bahwa menjadi hakim adalah pilihan paling sulit, karena di tangan hakim bergantung nyawa, harta, dan hidup mati seseorang. Meskipun begitu, masih menurut Mostafa hakim adalah jabatan mulia, jabatan yang diemban oleh para orang hebat, seperti Para Nabi dan para Sahabat. Jadi berbanggalah kalian menjadi hakim, kata Mostafa Pada kesempatan yang juga dihadiri oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung dan Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung ini, Mostafa mengatakan untuk menjadi hakim yang bisa dibanggakan haruslah memegang sifat-sifat keadilan. Lebih dari itu Mostafa mengatakan ada dua hal pokok bagi hakim yang harus dipegang erat-erat. Pertama, profesionalisme dan kedua prilaku atau akhlak. Mostafa mengatakan dalam pidatonya bahwa hakim itu ada dua golongan, hakim surga dan hakim neraka. Hakim yang memegang sifat keadilan, professional, dan menjaga prilaku akan menjadi hakim surga. Kalian harus menjadi hakim surga, kata Mostafa. Setelah acara kuliah umum, Mostafa dan rombongan diajak mengelilingi komplek pusdiklat Mahkamah Agung dan menanam pohon Alpukat. Kalau pohon ini berbuah, kabari saya, ujar Mostafa yang disambut tawa seluruh hadirin. Nanti kalau pohon ini berbuah, kami akan kabari, namun Yang Mulia harus kembali ke sini lagi untuk memetiknya sendiri, jawab Kepala Badan Pusdiklat Zarof Ricard yang juga disambut tawa Mostafa dan seluruh hadirin. (azh/RS/photo:Pepy)

Jumat, 12 Juli 2019 16:23 WIB.

Jakarta - Humas MA: Pertandingan Tenis Lapangan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, berlangsung Jumat pagi (12/7) di Lapangan Tenis Mahkamah Agung, pertandingan ini bertujuan menjalin silaturahmi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hadir pada kesempatan tersebut Ketua Mahkamah Agung, Prof. DR. Hatta Ali, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, DR. H.M Syarifuddin dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR. Sunarto, SH.,M.Hum beserta Para Pimpinan lainnya, dihadiri pula oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial, Drs. H. Maradaman Harahap beserta Komisioner Komisi Yudisial lainnya. (ENK/ RS).

Rabu, 10 Juli 2019

Jakarta, 10 Juli 2019, Dalam rangka efektifitas pelayanan dan pembinaan terhadap Pengadilan Tinggi dan satker di bawahnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam hal ini Direktur Jenderal dan para pejabat eselon II mengadakan evaluasi kinerja melalui teleconference. Kegiatan dilaksanakan tanggal 9 dan 10 Juli 2019, bertempat di ruang rapat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum lantai 3. Pada tanggal 9 Juli 2019 , teleconference terhadap 3 (tiga) Satker, yaitu PT Jayaputra, PT Surabaya dan PT Pekan Baru. Kemudian dilanjutkan hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, teleconference dengan PT Makassar, PT Bengkulu, PT Mataram dan PT Banjarmasin  

Jumat, 21 Juni 2019

Selasa, 11 Juni 2019

Jakarta, 11 Juni 2019 pukul 09.00 WIB, dilaksanakan Halal Bihalal Pejabat/Pegawai MARI di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI dan para pejabat serta pegawai MARI di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Kamis, 16 Mei 2019

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Panitera Pengganti pada tanggal 10 s.d. 12 April 2019. Acara dilaksanakan di Hotel Golden Tulip Kota Banjarmasin dan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Narasumber Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. (Direktur Binganis), H. Heru Pramono, S.H., M.Hum (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin), H. Adi Wahyono, S.H., M.Hum. (Panitera PT Kupang) dan Tavip Dwi Jatmiko, S.H., M.H. (Panitera PN Jakbar) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (TPU)

Kamis, 16 Mei 2019

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I. bekerjasama dengan Japan International Cooporation Agency (JICA) pada tanggal 28 s.d. 30 April 2019 menyelenggarakan Kegiatan Shortcourse Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bertempat di Natsepa Resort & Conference Center Ambon yang diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta. Kegiatan Pembinaan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Bapak Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. dilanjutkan dengan pembinaan. Peserta Kegiatan mendapatkan materi mengenai Pengantar HKI Secara Umum, Pengantar HKI di Indonesia, Rahasia Dagang dan Sesi Tanya Jawab dari para pemateri yang berkompeten di bidangnya yaitu Yugo Ishigami, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Didik Trisulistya, S.H., M.H. (MRF)