Pelayanan Prima Jadi Keutamaan Kami
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- 977 APARATUR PERADILAN DISIAPKAN MENGISI 85 PENGADILAN BARU
Jumat, 19 Oktober 2018 14:35 WIB.
Jakarta-Humas : Mahkamah Agung RI telah menyiapkan 977 aparatur peradilan untuk mengisi untuk menjalankan operasional 85 pengadilan baru yang akan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI A. S. Pudjoharsoyo saat memberikan keterangan kepada awak media dalam jumpa pers persiapan peresmian pengadilan baru di Ruangan Media Center. A. Harifin Tumpa, Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat, 19/10/18. 977 orang aparatur pengadilan tersebut lanjut A. S. Pudjoharsoyo terdiri atas 283 orang hakim dan 694 pegawai tenaga teknis dan kesekretariatan, sehingga setiap Pengadilan sudah mempunyai minimal jumlah SDM agar dapat beroperasi melayani kebutuhan pencari keadilan. 283 hakim tersebut termasuk yang akan menduduki posisi pimpinan maupun hakim yang akan menangani perkara dan 694 orang pegawai sudah termasuk untuk tenaga kepaniteraan seperti panitera, para panitera muda dan juru sita sementara untuk tenaga kesekretariatan termasuk di dalamnya sekretaris dan para kasubag jelas A. S. Pudjoharsoyo Kedepan, Mahkamah Agung terus berupaya untuk melengkapi segala kebutuhan semua pegadilan baru khususnya kebutuhan aparatur peradilan dan kebutuhan sarana dan prasarana pengadilan, dengan demikian masyarakat pencari keadilan terlayani dengan maksimal. Seperti diberitakan sebelumnya, rencananya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H akan meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3 (tiga) Mahkamah Syariyah serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara. (Humas/AR/RS/foto pepy)
| Selengkapnya |- MAHKAMAH AGUNG SUSUN YURISPRUDENSI PUTUSAN
Kamis, 18 Oktober 2018 18:29 WIB.
Jakarta-Humas : Mahkamah Agung Republik Indonesia tengah menyusun yurisprudensi putusan yang diharapkan akan rampung dalam waktu yang tidak terlalu lama dan segera dipublikasikan. Saat ini, tim Kelompok Kerja (Pokja) Yurisprudensi Mahkamah Agung telah membentuk tim pembahas dari masing-masing kamar yang ada di Mahkamah Agung RI untuk mencari dan mengajukan serta menganalisis putusan-putusan yang dianggap memenuhi kualifikasi untuk dijadikan yurisprudensi. Tim pokja sudah dibagi sesuai masing-masing kamar dan dibantu oleh beberapa peneliti baik dari MA maupun dari luar MA yang tugasnya mencari dan mengumpulkan putusan-putusan di setiap kamar kemudian mencari kaidah hukumnya. Lalu hasil pembahasan tim ini akan diajukan ke masing-masing Ketua Kamar yang mempunyai kewenangan, apakah hasil kajian tim ini disetujui ketua kamar demikian disampaikan oleh Ketua Pokja Yurisprudensi MA, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M dalam membuka kegiatan penyusunan yurisprudensi di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Kamis (18/10/18). Hadir pula dalam kegiatan tersebut Panitera Mahkamah Agung Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum dan tim kepaniteraan MA, para panitera muda Kamar pada MA, Hakim Yustisial dan Kepala Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Humas. Selanjutnya, hari ini masing-masing tim yang berasal dari kamar mempresentasikan hasil temuan dan kajian kaidah-kaidah putusan yang didapatkan di depan seluruh tim Pokja Yurisprudensi, untuk dibahas dan meminta masukan bersama. Setelah didapatkan masukan-masukan dari Tim Pokja Yurisprudensi, selanjutnya akan dibuatkan draft atau usulan yurisprudensi yang disertai dengan kajian secara komprehensif. Draft usulan yurisprudensi itulah yang akan diajukan ke ketua kamar, kita tidak berwenang untuk menentukan mana yang layak dan mana yang tidak layak jadi yurisprudensi, kita sebagai tim peneliti dan pengkaji saja, jelas Takdir rahmadi lebih lanjut. Rencananya, tim Pokja yurisprudensi akan melanjutkan pembahasan berikutnya dalam rangka mematangkan draft usulan serta melengkapi data-data yang ada usai menyerap berbagai usulan dari Tim Pokja. Ketua Pokja Yurisprudensi kembali menegaskan agar semua tim Pokja dapat melaksanakan tugas ini dengan bekerjasama sehingga Yurisprudensi yang lahir nantinya mampu menjadi salah satu acuan dan sumber hukum dalam memutus suatu perkara bagi para hakim di Pengadilan. (Abdurrahman Rahim)
| Selengkapnya |- SELEKSI CPNS MAHKAMAH AGUNG DIMINATI LEBIH DARI 35 RIBU PENDAFTAR
Selasa, 16 Oktober 2018 09:54 WIB.
Jakarta " Humas : Masa pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung telah berakhir pukul 23.59 Senin (15/10/2018). Formasi yang disediakan Mahkamah Agung diminati lebih dari 35 ribu pendaftar. Berdasarkan data yang dihimpun pada pukul 00.01 Selasa (16/10/2018), jumlah calon pelamar yang memenuhi syarat sebanyak 31.525 (tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima) orang pelamar. Sedangkan total keseluruhan pelamar yang memilih Mahkamah Agug adalah sebanyak 35.756 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam) pendaftar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34,879 (tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) pelamar atau setara dengan 97,5% yang menginput persyaratan. Selanjutnya dari jumlah yang menyerahkan persyaratan tersebut, sebanyak 2,359 (dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan) pelamar atau sekitar 6,8 % belum terverifikasi dan sebanyak 961 (sembilan ratus enam puluh satu) pelamar atau sebesar 2,8% dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Dari jumlah yang telah memenuhi syarat tersebut, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdapat 17.616 (tujuh belas ribu enam ratus enam belas) orang atau setara 50,5% berjenis kelamin perempuan dan sisanya sebanyak 17.263 (tujuh belas ribu dua ratus enam puluh tiga) orang atau setara 49,5% berjenis kelamin laki-laki. Jika dilihat berdasarkan jalur pendaftaran, sebanyak 33,867 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh) orang mendaftar dari jalur umum, sebanyak 912 (sembilan ratus dua belas) orang dari jalur cumlaude, 68 (enam puluh delapan) orang dari jalur disabilitas dan 32 orang dari jalur Papua dan Papua Barat. Beberapa jam sebelum pendaftaran ditutup, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo meninjau langsung proses verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikator di ruang Media Center Mahkamah Agung. Dalam kesempatan tersebut, Pudjoharsoyo mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh verfikator untuk melakukan percepatan proses verifikasi. Semoga proses verifikasi akhir ini berjalan lancar dan dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab, ujar Pudjoharsoyo. Dengan masih adanya pelamar yang belum terverifikasi, menjadi tugas tim verifikator untuk menyelesaikannya sesegara mungkin. Mereka yang belum terverifikasi agar segera diverifikasi sebelum kelulusan seleksi administrasi diumumkan, sambu Pudjoharsoyo. Setelah tahap seleksi administrasi, peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang akan dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu komputer (Computer Assisted Test). Jadwal pelaksanaannya nanti akan diumumkan melalui website Mahkamah Agung, ujar Pudjoharsoyo menjelaskan. Menerima 1.052 Formasi Pegawai Baru Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2018, Mahkamah Agung mendapatkan 1.052 (seribu lima puluh dua) orang CPNS dengan formasi 325 (tiga ratus dua puluh lima) orang analis perkara peradilan, 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang analis sumber daya manusia, 184 (seratus delapan puluh empat) orang pengelola sistem dan jaringan, 53 (lima puluh tiga) orang pranata komputer ahli pertama, dan 100 (seratus) orang analis kepegawaian ahli pertama. Dari jumlah 1.052 orang tersebut, sebanyak 914 (sembilan ratus empat belas) orang diperuntukkan untuk jalur umum, 105 (seratus lima) orang melalui jalur cumlaude, 11 orang formasi khusus Papua dan Papua Barat serta 22 orang untuk penyandang disabilitas. (Humas /MN/RS)
| Selengkapnya |- WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG BIDANG NON YUDISIAL MENERIMA KUNJUNGAN AKADEMISI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Jumat, 12 Oktober 2018 14:37 WIB.
Jakarta " Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr.H Sunarto,S.H.,M.H, didampingi Hakim Agung kamar perdata Syamsul Maarif, SH.,LL.M.,Ph.D menerima kunjungan Akademisi Universitas Brawijaya Malang, pada hari Jumat, 12 Oktober 2018. Para dosen Fakultas Hukum yang berjumlah 8 (Delapan) orang tersebut antara lain Eny Harjati S.H.,M.H., Dr.Lucky Endrawati,S.H.,M.H.,Dr. Nurini Aprilianda,S.H.,M.Hum, Mufatikhatul Farikhah,S.H.,M.H., Faizin Sulitstio S.H.,LL.M., Ardi Ferdian,S.H.,M.Kn, Ladito Risang,S.H.,M.H dan Solehuddin,S.H.,M.H. diterima Sunarto dengan didampingi Hakim Agung Syamsul Ma'arif,S.H.,LL.M.,Ph.D di ruang rapat pleno I. Dalam suasana akrab dan hangat, pengajar-pengajar tersebut berdiskusi dan berdialog tentang pola pengawasan hakim, kinerja memutus perkara, sistem pembaharuan lembaga dan juga sinergitas Mahkamah Agung dengan lembaga lain seperti KPK, KY dan Perguruan Tinggi. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial menegaskan bahwa Mahkamah Agung selalu membuka diri bagi institusi lain untuk bersama-sama menjaga marwah badan peradilan. "Tetapi ingat, bukan untuk mengintervensi pokok perkara maupun mempengaruhi proses persidangan dan hukum acara suatu proses peradilan" Tegas Mantan Ketua Kamar Pengawasan. Ketika salah seorang dosen bertanya tentang pola pengawasan dan rentannya mental pegawai pengadilan, Hakim Agung Syamsul Ma'arif memaparkan bahwa program mutakhir Mahkamah Agung adalah dengan melahirkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2018. "Perma 3 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik ini juga untuk meminimalisir kontak langsung antara pihak berperkara dengan aparatur pengadilan" Ujar Syamsul Ma'arif. Sebelum pertemuan ditutup, Syamsul Ma'arif berharap pihak universitas juga dapat berperan aktif untuk mewujudkan badan peradilan yang agung misalnya dengan cara membuat kajian dan penelitian tentang independensi badan peradilan melalui "one roof system"-nya dan juga tentang konsistensi putusan hakim untuk setiap perkara yang disidangkan. (humas/RS/fotopepy)
| Selengkapnya |- MAJELIS KEHORMATAN HAKIM BERIKAN SANKSI BERUPA PEMBERHENTIAN TETAP DENGAN HAK PENSIUN KEPADA HAKIM JWL
Kamis, 11 Oktober 2018 15:09 WIB.
Jakarta-Humas : Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI kembali mengadakan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH), pada hari Rabu, (10/10) di Ruang Wirjono Prodjodikoro, Gedung Mahkamah Agung RI. Duduk sebagai Terlapor adalah Hakim berinisial JWL yang saat ini bertugas sebagai hakim Non Palu di Pengadilan Tinggi Gorontalo. Persidangan kali ini adalah sidang ketiga bagi terlapor setelah pada persidangan yang lalu tanggal 26 September ditunda oleh Majelis Kehormatan Hakim untuk menghadirkan saksi dari Komisi Yudisial. Terlapor didampingi oleh tim pembela dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang terdiri dari Dr.Multiningdyah Elly Mariani, SH.,M.Hum. dan Abdurrahman Rahim, S.HI.,MH menyampaikan pembelaannya agar Majelis Kehormatan Hakim mempertimbangkan bahwa Terlapor sudah mengabdikan dirinya sebagai hakim selama 28 tahun. Saksi yang dihadirkan oleh Majelis Kehormatan Hakim berinisial A diduga sebagai pihak yang bertemu dan menyerahkan sejumlah uang kepada hakim Terlapor terkait perkara korupsi yang sedang diperiksa oleh hakim Terlapor di Pengadilan Negeri Manado. Setelah Majelis Kehormatan Hakim mengkonfrontir saksi dengan hakim terlapor serta memberikan kesempatan kepada Tim Pembela dari PP Ikahi untuk bertanya, kemudian Majelis Hakim MKH bermusyawarah dan akhirnya menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan hakim terlapor JWL terbukti bertemu dengan pihak yang berperkara yang sedang di periksanya saat menjadi hakim di PN manado pada tahun 2015 dan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Menurut Majelis MKH, hal yang memberatkan adalah terlapor pernah diperiksa dan dikenakan sanksi oleh KY dan saat ini hakim terlapor JWL sedang menjalankan sanksi dari Badan Pengawasan MA sebagai hakim Non Palu di Pengadilan Tinggi Gorontalo. Sedangkan hal yang meringankan terlapor adalah pertemuan dirinya dengan pihak yang sedang diperiksa perkaranya bukan atas inisiatif terlapor. Akhirnya sidang Mahkamah Kehormatan Hakim (MKH) yang dipimpin oleh Ketua Majelis Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H. secara bulat untuk menjatuhkan sanksi berat dengan pemberhentian tetap dengan hak pensiun terhadap terlapor. Putusan MKH ini lebih ringan dari rekomendasi rapat pleno komisi yudisial yang merekomendasikan Terlapor diberikan sanksi berat berupa pemberhentian tetap tidak dengan hormat. Setelah putusan MKH dibacakan, Ketua MKH kembali memberikan kesempatan kepada terlapor untuk memberikan tanggapannya atas putusan yang dijatuhkan dan terlapor menyatakan menerima segala keputusan yang dijatuhkan oleh MKH terhadap dirinya.(AR/RS)
| Selengkapnya | - 977 APARATUR PERADILAN DISIAPKAN MENGISI 85 PENGADILAN BARU
-
Berita Badan Peradilan Umum
- PELANTIKAN PEJABAT ESELON IV DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MARI
Kamis, 27 September 2018
Jakarta, Kamis, 27 September 2018. Bertempat di Gedung Sekretariat MARI lantai XII, dilaksanakan Pelantikan Pejabat Eselon IV dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MARI oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI. Pejabat yang dilantik adalah: 1. Kamaluddin, SH sebagai Kasi Pelayanan Peradilan pada Sub Dit Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum 2. Misra Dewita, SH, MH sebagai Kasi Bimbingan I pada Sub Dit. Bimbingan dan Monitoring Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum 3. Saenal Akbar, SH, MH sebagai Kasi Mutasi II pada Sub Dit Mutasi Panitera dan Jurusita Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum 4. Suwarni, SH sebagai Kasub Bag Umum Kepegawaian pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 5. Supeno, SH sebagai Kasi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali dan Grasi pada Sub Dit. Peninjauan Kembali dan Grasi Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana 6. Sigit Tri Nugroho, SE sebagai Kasi Arsip dan Dokumentasi pada Sub Dit. Data dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum 7. Yayat Sudrajat, SH, MH, MM sebagai Kasi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan pada Sub Dit. Kasasi Pidana Khusus Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana 8. Bambang Subekti, SH, MH sebagai Kasi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi pada Sub Dit. Kasasi Pidana Khusus Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana
| Selengkapnya |- PENYERAHAN SERTIFIKAT AKREDITASI DAN PIAGAM LOMBA PTSP OLEH KETUA MA DI NUSA DUA
Rabu, 12 September 2018
Nusa Dua - Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH. kembali menyerahkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) kepada satuan-satuan kerja Pengadilan di Nusa Dua, Denpasar, Senin (10/09/2018). Pada saat bersamaan, juga diserahkan piagam pemenang lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk 4 (empat) lingkungan peradilan yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Dalam sambutannya mewakili para direktur jenderal badan peradilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Heri Swantoro, SH., MH menyebutkan bahwa sertifikat akreditasi penjaminan mutu diberikan kepada 12 (dua belas) pengadilan di lingkungan peradilan umum yang terdiri dari 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri yang predikatnya naik dari predikat B (good performance) menjadi A (Excellent) yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Cirebon, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Dumai, Pengadilan Negeri Bangkinang, Pengadilan Negeri Kandangan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Sangatta, dan Pengadilan Negeri Ambon yang predikatnya naik dari predikat B (good performance) menjadi A (Excellent) sedangkan 2 (Dua) Pengadilan lainnya yakni Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Atambua turun dari peringkat A (Excellent) menjadi B (Good). Beliau juga menyampaikan bahwa PTSP adalah merupakan langkah kedua setelah APM sedangkan langkah ketiga adalah penerapan e-court berdasarkan Perma 3 Tahun 2018. Disamping penyerahan sertifikat akreditasi, Prof. Hatta Ali juga memberikan penghargan kepada pemenang lomba PTSP pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan. Untuk peradilan umum sendiri, terdapat 6 (enam) Pengadilan Tinggi dan 26 (dua puluh enam) Pengadilan Negeri yang menerima penghargaan PTSP. Untuk Pengadilan Tinggi, Juara 1 jatuh kepada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Juara 2 Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Juara 3 Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Juara Harapan 1 Pengadilan Tinggi Aceh, Juara Harapan 2 Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dan Juara Harapan 3 Pengadilan Tinggi Makassar. Untuk Kelas 1A Khusus Juara 1 diraih oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Juara 2 Pengadilan Negeri Surabaya, Juara 3 Pengadilan Negeri Bekasi dan Juara Harapan 1 Pengadilan Negeri Medan. Untuk Kelas 1A yang menjadi Juara 1 adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Juara 2 Pengadilan Negeri Pekanbaru, Juara 3 Pengadilan Negeri Cibinong, Juara Harapan 1 Pengadilan Negeri Ambon, Juara Harapan 2 Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Juara Harapan 3 Pengadilan Negeri Klaten. Pengadilan Negeri Kelas 1B Juara 1 adalah Pengadilan Negeri Depok, Juara 2 Pengadilan Negeri Selong, Juara 3 Pengadilan Negeri Wates, Juara Harapan 1 Pengadilan Negeri Martapura, Juara Harapan 2 Pengadilan Negeri Sengkang dan Juara Harapan 3 Pengadilan Negeri Bangko. Pengadilan Negeri Kelas 2 Juara 1 adalah Pengadilan Negeri Kuningan, Juara 2 Pengadilan Negeri Semarapura, Juara 3 Pengadilan Negeri Wonosari, Juara Harapan 1 Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Juara Harapan 2 Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Juara Harapan 3 Pengadilan Negeri Praya, Juara Harapan 4 Pengadilan Negeri Masohi, Juara Harapan 5 Pengadilan Negeri Oelamasi, Juara Harapan 6 Pengadilan Negeri Pandeglang, dan Juara Harapan 7 Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Untuk Juara Umum diraih oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
| Selengkapnya |- FOCUS GROUP DISCUSSION DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
Selasa, 21 Agustus 2018
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis melalui Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 14 Agustus 2018 s.d. 16 Agustus 2018. Acara dilaksanakan di Hotel Grand Clarion Kendari dan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dr. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum yang diikuti oleh 58 peserta terdiri dari para Panitera Pengganti dan Jurusita sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Narasumber yaitu Dr. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum (Direktur Binganis), Dr. Teuku Ilzanoor, S.H., M.Hum (Panitera PT Jakarta), H. Adi Wahyono, S.H., M.Hum (Panitera PT Kupang), dan Tavip Dwi Jatmiko, S.H., M.H. (Panitera PN Jakbar) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para Panitera Pengganti dan Jurusita dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (TPU)
| Selengkapnya |- UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN MAHKAMAH AGUNG RI KE-73 TAHUN 2018
Senin, 20 Agustus 2018
Minggu, 19 Agustus 2018 pukul 07.30 WIB, Mahkamah Agung RI mengadakan Upacara Bendera Memperingati Hari Ulang Tahunnya yang ke-73. Bertindak sebagai pembina upacara adalah Ketua Mahkamah Agung RI yang pada kesempatan ini mencanangkan e-court diberlakukan bagi 4 (empat) lingkungan peradilan dan diharapkan seluruh peradilan sudah memakai aplikasi ini setahun setelah dicanangkan. Dan untuk memeriahkan HUT MARI, setelah upacara bendera dilanjutkan dengan jalan santai bersama pimpinan MARI dan seluruh pegawai serta warga peradilan se Jabotabek.
| Selengkapnya |- PERESMIAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
Senin, 06 Agustus 2018
Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Tanjung Karang secara resmi dioprasionalkan ditandai dengan Penekanan Tombol Sirine, dilanjutkan Penandatanganan Sertifikat Peresmian dan Pengguntingan Pita oleh Dirjen Badilum MARI Bpk. Dr. Heri Swantoro S.H., M.H. Pada tanggal 27 juli 2018, di dampingi oleh KPT Tanjungkarang Bpk. Zaid Umar Bobsaid, S.H., M.H., Moh Hatta S.H., M.H. WKPT Tanjungkarang, Kejati Lampung, perwakilan Kemenkum Ham dan Walikota serta Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum dan Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Umum. Kehadiran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di PT Tanjungkarang disambut dengan tarian Selamat Datang Sekapursirih untuk tamu yang terhormat. KPT Tanjungkarang dalam sambutannya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kehadiran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum MARI dengan rombongan dalam acara Peresmian PTSP PT Tanjungkarang bersama PN Menggala, PN Sukadana, PN Liwa, dan PN Blambangan Umpu, enam Pengadilan Negeri lainnya telah diresmikan lebih dulu pada tanggal 8 februari 2018 oleh Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana. Dua Pengadilan Negeri di wilayah PT Tanjungkarang telah mendapat password E-Court, yaitu Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Pengadilan Negeri Metro dan siap untuk melaksanakan. Dalam sambutannya Direktur Jendral Badan Peradilan Umum menekankan tiga hal, yaitu mengenai Akreditasi Penjaminan Mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan E-Court. Setelah selesai peresmian Direktur Jendral Peradilan Umum MARI meninjau PTSP PT Tanjungkarang sekaligus berdialog dengan petugas layanan PTSP serta melihat MIS dan SIPP pada layar monitor yang tersedia di ruang lobi PT Tanjungkarang, dilanjutkan dengan wawancara via Teleconference dengan petugas PTSP di Wilayah Hukum PT Tanjungkarang. Kunjungan dilanjutkan ke PN Tanjungkarang, PN Metro, PN Sukadana, PN Gunung Sugih, PN Menggala yang dirangkai dengan kegiatan Bakti Sosial Operasi Katarak, Hernia, Khitanan dan Donor Darah di PN Gunung Sugih bekerjasama dengan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum, PT. Ariya Nobel dan Pemda Lampung Tengah. Dan pada kesempatan itu juga memecahkan Rekor MURI Operasi Hernia Terbanyak dengan jumlah 35 Orang (ssdk nurman).
| Selengkapnya | - PELANTIKAN PEJABAT ESELON IV DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MARI
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas