Pelayanan Prima Jadi Keutamaan Kami
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- MA - PT. TASPEN JALIN KERJASAMA DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
Selasa, 18 Desember 2018 13:22 WIB.
Jakarta " Humas : untuk meningkatkan keamanan data-data, baik perkara maupun non-perkara yang dimilikinya, Mahkamah Agung menjalin kerjasama dengan PT. Taspen. Kerjasama ini terkait dengan pemanfaatan Disaster Recovery Center (DRC) milik PT. Taspen yang berkedudukan di Denpasar. Dengan kerjasama ini, Mahkamah Agung akan bersinergi untuk menempatkan back up datanya sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran, banjir, tsunami, atau bencana alam lainnya, data-data Mahkamah Agung tetap terpelihara dan operasional sistem teknologi informasi tetap akan berjalan normal. Penandatangan kerjasama penempatan dan pemanfaatan DRC tersebut dilakukan antara Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo dengan Direktur Utama PT. Taspen, Iqbal Latanro di gedung Mahkamah Agung, Kamis (14/12/2018). Menurut Pudjoharsoyo, kerjasama ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan. Saat ini Mahkamah Agung sedang mengarah kepada proses elektronisasi di berbagai bidang, termasuk pengembangan pengadilan secara elektronik (e-court), jelas Pudjoharsoyo. Proses elektronisasi ini, lanjut Pudjoharsoyo, berdampak pada besarnya data elektronis yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Data tersebut bukan hanya data pegawai yang hampir mencapai 32.000 orang di seluruh Indonesia, melainkan juga data perkara yang setiap hari terus bertambah, ungkap Pudjoharsoyo. Data-data tersebut harus diamankan agar terhindar dari penyalahgunaan maupun hilang jika terjadi bencana alam. Kita tahu hari ini data menjadi komoditas yang sangat berharga, maka kami harus punya kepastian dan keyakinan akan keamanan data-data kami, papar Pudjoharsoyo. Meskipun saat ini Mahkamah Agung juga telah memiliki pengamanan data yang berpusat di Jakarta, kebutuhan terhadap peningkatan pengamanan data tetap diperlukan. Dan setelah melakukan peninjauan dan verifikasi lebih lanjut diputuskan untuk menjalin sinergi dengan PT. Taspen yang dalam pengembangan core business di bidang pengelolaan dana pensiun mengembangkan pendekatan digitalisasi dan elektronisasi. Teknologi pengamanan data yang dikembangkan oleh Disaster Recovery Center PT. Taspen memenuhi syarat-syarat yang kami butuhkan untuk back up data kami, ungkap Pudjoharsoyo menjelaskan. Bak gayung bersambut, PT. Taspen mendukung langkah-langkah Mahkamah Agung tersebut. Direktur Utama PT. Taspen, Iqbal Latanro kepada wartawan yang hadir dalam penandatanganan kerjasama tersebut mengungkapkan, Mahkamah Agung itu lembaga yang harus kita jaga, karena selain mempunyai data, Mahkamah Agung juga sebagai pengawal keadilan. Terlebih, lanjut Iqbal, PT. Taspen memiliki ruangan (space) yang cukup untuk mengakomodir kebutuhan Mahkamah Agung tersebut. Ia berharap, langkahnya tersebut menjadi wujud konkret aliansi dan sinergi PT. Taspen. Bagi kami beraliansi atau bekerjasama itu jauh lebih bagus daripada jalan sendiri-sendiri atau berhadap-hadapan, papar Iqbal. Berencana Tingkatkan Kerjasama Di bagian lain, Iqbal mengungkapkan bahwa kerjasama penempatan dan pemanfaatan Disaster Recovery Center ini merupakan langkah awal sinergi Antara PT. Taspen dengan Mahkamah Agung. Ia berharap kerjasama-kerjasama yang lain akan segera dibahas dan ditindak lanjuti, diantaranya kerjasama proses klaim secara online dan pemrosesan data-data tenaga honorer dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kedepan nanti kami akan melakukan kerjasama online system untuk proses klaim, ungkap Iqbal. Dengan sistem online ini, pegawai Mahkamah Agung di seluruh Indonesia tidak perlu lagi mengajukan klaim berbasis kertas, namun cukup diajukan secara online melalui sistem yang dimiliki oleh PT. Taspen dan klaim akan diproses. Yang ketiga, kami berharap dapat melakukan proses lebih cepat data-data yang terkait dengan PPPK dan honorer di Mahkamah Agung, ujar Iqbal yang kala itu memberikan keterangan pers bersama. Hal ini, lanjut Iqbal, merupakan langkah konkret untuk mewujudkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018. Menyasar Industri 4.0 Kerjasama-kerjasama ini, menurut Iqbal, merupakan wujud nyata pengembangan PT. Taspen dan Mahkamah Agung bergerak menuju industry 4.0. Sebagaimana diketahui, industri 4.0 berusaha mensinergikan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Mahkamah Agung, menurut Iqbal, sudah memenuhi syarat untuk kualifikasi industri 4.0. Selain memiliki data yang besar (big data), dalam banyak hal Mahkamah Agung telah mengembangkan teknologi otomatisasi dengan teknologi internet. Dan salah satu elemen dari industri 4.0 adalah integrasi proses. Dalam konteks ini PT. Taspen dan Mahkamah Agung akan mengembangkan integrasi proses pada bidang-bidang yang memungkinkan sinergi tersebut dilakukan, seperti di bidang pengembangan otomatisasi pengambangan sumber daya manusia. Atas penilaian Iqbal tersebut, Pudjoharsoyo mengamini pengembangan otomatisasi di lembaganya. Kecuali sekedar merespons era industri 4.0, otomatisasi Mahkamah Agung yang nir kertas (paperless) menegaskan komitmen Mahkamah Agung untuk go green, pungkas Pudjoharsoyo. (Humas / Mohammad Noor / RS / foto pepy)
| Selengkapnya |- KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN PROVINSI JAWA BARAT
Senin, 17 Desember 2018 12:59 WIB.
BANDUNG" HUMAS. Senin, 17 Desember 2018 Rapat Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019 dilaksanakan di Kantor POLDA Jawa Barat dengan Ketua Rombongan Erma Suryani Manik, SH dari Fraksi Partai Demokrat. Rapat yang dimulai pada pukul 09.00 WIB dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat beserta para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat beserta para Ketua Pengadilan Agama sewilayah Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan (11) sebelas anggota Komisi III diantaranya: Risa Mariska, SH dari Fraksi Partai PDI Perjuangan Drs. M. Nurdin, MM dari Fraksi Partai PDI Perjuangan Drs. M. Erwin TPL Tobing dari Fraksi Partai PDI Perjuangan Drs. H. Ahmad Zacky Siradj dari Fraksi Partai Golkar Dr. Saiful Bahri Ruray, SH ., M.Si dari Fraksi Partai Golkar H. Bahrudin Nasori, SSI., MM dari Fraksi Partai PKB H. TB. Soenmandjaja dari Fraksi Partai PKS H. M. Amir Uskara, M. Kes dari Fraksi Partai PPP H. M. Ali Umri, SH ., M.Kn dari Fraksi Partai Nasdem Samsudin Siregar, SH dari Fraksi Partai Hanura Ir. H. Mulyadi dari Fraksi Partai Demokrat H. Ateria Dahlan, ST., SH., MH dari Fraksi Partai PDI Perjuangan Setelah rapat kerja dibuka oleh ketua tim komisi III DPR, paparan pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat H. Arwan Byrin, SH., MH yang menjelaskan tentang penghargaan yang diterima PT Bandung dan pengadilan tingkat pertama sewilayah Jawa Barat diantaranya: PT Bandung memperoleh sertifikat ISO 9001:2015. PT Bandung dan PN sewilayah Jawa Barat mendapat akreditasi Penjaminan Mutu Sebanyak 22 satker. Penghargaan untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari Ditjen Badilum seperti PN Bekasi, PN Cibinong, PN Depok dan PN Kuningan. PT Bandung mendapat penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dari KemenPAN RB. Selain penghargaan yang diperoleh, KPT Jawa Barat menjelaskan kendala yang dihadapi seperti belum memadainya kantor yang baru diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane yaitu PN Cikarang dan PN Banjar. PN Cikarang hanya mempunyai tempat sidang lama dengan gudang dibelakangnya sedangkan jumlah perkara pidana 130, perdata 34 dan 8 perkara anak sampai saat ini. Kantor PN Banjar merupakan rumah yang dikontrak oleh Pemda dan listrik yang di curi. Menanggapi paparan KPT Jawa Barat, ketua Rombongan Erma meminta Polres Ciamis untuk menjamin keamanan kantor PN Banjar dan Polda Metro Jaya untuk para penegak hukum PN Cikarang. Selanjutnya paparan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Drs. H. Bahrussam Yunus, SH ., MH yang menjelaskan tentang kendala yang dihadapi yaitu mayoritas tidak adanya rumah dinas hakim untuk pengadilan tingkat banding dan pertama wilayah Jawa Barat. Menanggapi paparan dari KPTA Jawa Barat, ketua rombongan Erma menyarankan agar PTA berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk membangun rumah dinas bagi para hakim dengan menyesuaikan spesifikasi bangunan rumah dinas pada pengadilan tingkat banding sampai tingkat pertama. Paparan dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Kolonel Chk Budi Purnomo, SH., MH yang menjelaskan kendala yang dihadapi yaitu kurangnya anggaran untuk perawatan gedung seperti ketika musim hujan kantor Dilmil II-09 banjir setinggi lutut dan atap yang bocor sehingga berdampak pada penyimpanan arsip dan sudah 4 tahun tidak ada anggaran untuk membayar tim ahli untuk menyelasaikan perkara dan ahli pembaca jejak teroris. Paparan dari KPTUN Bandung, Dr. H. Hari Sugiharto, SH ., MH yang menjelaskan kendala yang dihadapi diantaranya tidak layaknya rumah dinas hakim TUN, kurangnya personel SDM dan kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran tugas. Acara rapat kerja diakhiri pada pukul 13.00 WIB dengan foto bersama mitra kerja komisi III DPR RI. (humas / YH / RV)
| Selengkapnya |- PEMBINAAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SE WILAYAH DKI JAKARTA
Senin, 17 Desember 2018 10:18 WIB.
Jakarta - Humas: Aparatur pengadilan dari empat lingkungan peradilan se-wilayah DKI Jakarta mengikuti acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial dari Pimpinan Mahkamah Agung pada hari Jum'at 14 Desember 2018 di ball room Hotel Swis Bell Jakarta. Sebanyak 385 Jumlah peserta yang hadir dalam acara tersebut terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Hakim Ad Hoc, Panitera dan Sekretaris dari Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di wilayah DKI Jakarta dan juga para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia. Pembinaan di Jakarta ini merupakan pembinaan yang kedua kalinya di tahun 2018 ini, sebelumnya dilakukan pada bulan Maret 2018, hal ini dilakukan karena tugas aparatur pengadilan di wilayah Jakarta sangat berat dan karena perkara"perkaranya sangat sensitif. Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung, Prof Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., menginggatkan kepada seluruh peserta yang hadir bahwa apabila sudah merasa berat dalam menjalankan tugasnya / banyak godaannya untuk segara mengajukan pengunduran diri untuk ditempatkan ditempat lain. Hatta mengatakan bahwa hal ini disebabkan karena masih adanya aparatur pengadilan yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hatta Ali menambahkan bahwa banyaknya capaian yang telah diraih oleh Mahkamah Agung, baik prestasi ataupun inovasi menjadi sirna oleh segelintir orang yang melakukan penyimpangan, Seperti pepatah yang mengatakan nila setitik rusak susu sebelanga. Mantan Ketua Muda Pengawasan tersebut menyarankan agar promosi dan mutasi hakim, panitera dan sekretaris serta pejabat eselon I melalui fit and proper test dan agar regulasi tentang pengawasan menjadi prioritas yang utama. Di acara pembinaan yang juga dihadiri oleh para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung ini Ketua MA meminta agar setiap aparatur bisa saling mengingatkan satu sama lain tentang kode etik hakim dan pegawai. ( Humas / RS / Foto pepy )
| Selengkapnya |- KETUA MAHKAMAH AGUNG DIANUGERAHI GELAR PEMIMPIN PERUBAHAN
Rabu, 12 Desember 2018 15:46 WIB.
Jakarta " Humas : Apresiasi dan penghargaan atas keberhasilan meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada 205 unit kerja pemerintahan yang berlangsung Senin (10/12/2018) kemarin juga disertai dengan pemberian penghargaa kepada 7 (tujuh) pimpinan lembaga yang unit-unit kerja tersebut. Ketujuh pimpinan lembaga tersebut, adalah Moermahadi Soerja Djanegara (Ketua Badan Pemeriksa Keuangan), YM. Prof. DR. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Muhammad Prasetyo (Jaksa Agung), Tito Karnavian (Kapolri) dan Airlangga Hartanto (Menteri Perindustrian). Ketujuh pimpinan lembaga tersebut dianugerahi gelar Pemimpin Perubahan. Gelar Pemimpin Perubahan ini diberikan kepada 7 pimpinan lembaga tersebut dengan pertimbangan bahwa pemimpin ini dinilai memiliki komitmen dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan lebih baik di instansinya. Selain itu, penganugerahan tersebut diberikan atas pertimbangan keberhasilan mereka mendorong pembangunan zona integritas secara massif dan terkoordinir. Atas penganugarahan gelar pemimpin perubahan tersebut, Mahkamah Agung melalui Sekretarisnya, A. S. Pudjoharsoyo menyampaikan ucapan terima kasih atas pemberian gelar tersebut. Paling tidak, ini merupakan pengakuan terhadap upaya-upaya reformatif yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan dibawahnya, ujar Pudjoharsoyo. Langkah-Langkah Reformasi Birokrasi Di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, ikhtiar untuk melaksanakan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) telah diupayakan melalui berbagai langkah dan pendekatan. Langkah-langkah tersebut, menurut Pudjoharsoyo meliputi pelaksanaan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu (SAPM), pengembangan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pengunggahan putusan pengadilan yang sudah mencapai lebih dari tiga juta putusan, implementasi pengadilan elektronik (e-court) untuk menunjang terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan serta kemudahan berusaha (ease of doing business), pengembangan sistem informasi kepegawaian (SIKEP) terintegrasi, proses mempertahankan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan penilaian mandiri reformasi birokrasi yang pada tahun 2018 mencapai nilai 88,43 atau meningkat dari 74,05 pada tahun 2017, 74,42 pada tahun 2016, 73,44 pada tahun 2015 dan 48,33 pada tahun 2014. Akreditasi Pengadilan, Ruh Reformasi Birokrasi Untuk melaksanakan reformasi birokrasi di pengadilan, akreditasi pengadilan merupakan salah satu langkah strategisnya. Menurut Pudjoharsoyo, kebijakan akreditasi telah memberikan dampak positif dalam kinerja pelayanan pengadilan kepada masyarakat. Kebijakan akreditasi telah memberikan warna tersendiri sehingga badan peradilan di seluruh Indonesia telah mereformasi diri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat para pencari keadilan, lanjut Pudjoharsoyo. Dengan kontribusi akreditasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan di pengadilan, Pudjoharsoyo menyebutnya sebagai ruh dari reformasi birokrasi di pengadilan. Dengan adanya akreditasi sebagai ruh dari reformasi birokrasi, maka akan terbangun suatu birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, imbuhnya. Sebagaimana diketahui, implementasi akreditasi penjaminan mutu memiliki 3 (tiga) fokus utama yakni fokus pimpinan, manajemen proses dan pengguna. Fokus pimpinan berorientasi pada kemampuan pimpinan pengadilan dalam menterjemahkan dan mengimplementasikan segala kebijakan yang dibuat oleh organisasi/lembaga. Fokus manajemen proses berorientasi pada bagaimana seluruh unsur di pengadilan bersinergi dalam menjalankan kinerja utama dan juga kinerja pendukung. Adapun fokus pengguna berorientasi pada pelayanan yang diberikan pengadilan kepada pengguna pengadilan. Hingga saat ini hampir seluruh unit organisasi pengadilan di Indonesia telah terakreditasi. Di lingkungan peradilan umum untuk pengadilan tinggi seluruhnya sudah terakreditasi dan mencapai nilai A (Excellent) dan pengadilan negeri sudah seluruhnya terakreditasi, pengadilan negeri yang sudah mecapai A (Excellent) sebanyak 296 (84%) dan yang mencapai B (Good Performance) sebanyak 55 (15,6). Adapun lingkungan peradilan lainnya saat ini tengah merampungkan proses akreditasi tersebut. Kedepan, pengadilan-pengadilan yang telah memperoleh akreditasi A (Excellent) tersebut didorong untuk mengikuti penilaian Zona Integritas agar jumlah unit kerja pengadilan yang meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani terus bertambah. (Humas/Mohammad Noor / RS )
| Selengkapnya |- MA BEKERJASAMA DENGAN BNN MELAKUKAN TEST URINE DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
Rabu, 12 Desember 2018 12:35 WIB.
Jakarta-Humas, Dalam Rangka Memberantas Penyalahgunaan NARKOBA , Mahkamah Agung bekerja sama dengan BNN melakukan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan , Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dan Tes Urine. Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori extraordinary crime dan serius (serius crime) . sehingga masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik didunia masih menjadi salah satu masalah penting di berbagai Negara yang berpotensi merusak sumber daya manusia kapanpun dan dimanapun. Diindonesia menurut hasil survey Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional di 34 Provinsi atau diestimasikan 3,36 juta penduduk Indonesia usia 10-59 tahun penyalahgunaan narkotika , dengan angka kematian 30 orang perhari. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan peran aktif semua komponen bangsa untuk ikut ambil bagian dalam upaya P4GN dan mengoptimalkan peran mereka dilingkungan di mana mereka berada. Acara ini dibuka oleh Sekretaris Mahkamah Agung A.S PUDJOHARSOYO, Kepala Badan Pengawasan Nugroho Setiadji,SH, dan muhamad jupri,MM Direktur Peran serta Masyarakat dariBNN . (humas)
| Selengkapnya | - MA - PT. TASPEN JALIN KERJASAMA DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
-
Berita Badan Peradilan Umum
- PERTEMUAN DEWAN PENGARAH SUSTAIN 2018
Selasa, 11 Desember 2018
Selasa, 11 Desember 2018, pukul 09.30, bertempat dilantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, diselenggarakan Pertemuan Dewan Pengarah SUSTAIN 2018. Acara dibuka dengan sambutan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non-Yudisial, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Bagian Kerjasama Uni Eropa dan Direktur UNDP Indonesia. Agenda acara adalah: - Pemaparan pencapaian proyek tahun 2018 serta Pemaparan dan persetujuan atas rencana kegiatan dan anggaran tahun 2019yang disampaikan oleh Direktur Nasionl Proyek - Penyampaian rencana evaluasi akhir proyek dan penutupan proyek oleh perwakilan UNDP - Sesi tanya jawab - Kesimpulan dan penutup oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non-Yudisiai
| Selengkapnya |- PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II PADA MAHKAMAH AGUNG RI
Kamis, 06 Desember 2018
Pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 pukul 09.30 WIB bertempat di Tower Mahkamah Agung RI lantai 2 di selenggarakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II pada Mahkamah Agung RI Pejabat Eselon II yang diambil sumpahnya dan dilantik : 1. Zahlisa Vitalisa, S.H. Sebagai Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamag Agung RI 2. Dr. Candra Boy Seroza, A.Ag., M.Ag. Sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamag Agung RI 3. H. Sahwan, S.H., M.H. Sebagai Kepala Biro Keuangan pada Badan Urusan Administrasi Mahkamag Agung RI
| Selengkapnya |- PENDALAMAN TEKNIS UNTUK HAKIM NIAGA 2018
Rabu, 05 Desember 2018
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I pada tanggal 29 November s.d. 1 Desember 2018 telah menyelenggarakan Kegiatan Pendalaman Materi Teknis untuk Hakim Niaga di Lingkungan Peradilan Umum, bertempat di Badan Diklat Kumdil Mega Mendung Bogor yang diikuti oleh 58 (lima puluh delapan) orang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang membahas masalah-masalah di Pengadilan Niaga antara lain Kepailitan, PKPU dan Hakim Pengawas.
| Selengkapnya |- SOSIALISASI DAN PENYERAHAN PENYERAHAN PENGHARGAAN KEPADA PENGADILAN TINGKAT BANDING
Jumat, 30 Nopember 2018
Mahkamah Agung di Ballroom Novotel Lampung (22/11/2018) menyerahkan penghargaan Nasional kepada para pimpinan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia di lingkungan peradilan umum Mahkamah Agung. Anugerah penghargaan nasional tersebut di hadiri oleh 30 Pimpinan Pengadilan Tinggi se-Indonesia mewakili 352 Pengadilan Negeri seluruh Indonesia. Apresiasi dan Penghargaan MA atas penerapan e-Court kepada Pengadilan-Pengadilan Tinggi sewilayah Provinsi seluruh Indonesia tersebut adalah penghargaan bergengsi di dunia peradilan. Penghargaan tersebut menjadi indikator pengadilan mana di Indonesia yang sudah sangat siap menyambut modernisasi dan digitalisasi perkara online guna pengajuan dan penyelesaian perkara gugatan perdata di Pengadilan Indonesia Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA.RI Herri Swantoro mengatakan bahwa penerapan e-Court cepat atau lambat harus di laksanakan di dunia peradilan Indonesia. Revolusi teknologi dan Informasi yang sedemikian masif kini telah mewarnai setiap lini kehidupan masyarakat. Transaksi perdagangan, pelayanan jasa, sosial media, aplikasi teknologi pekerjaan hingga penggunaan teknologi guna pelaksanaan kegiatan keagamaan tidak luput dari teknologi informasi. Maka oleh karenanya MA harus juga merespon revolusi teknologi informasi itu guna menunjang kinerja peradilan guna memenuhi prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. MA telah cukup lama melakukan kajian terhadap aplikasi teknologi e-Court dibeberapa peradilan di luar negeri terutama pelaksanaan e-Court di Singapura yang telah memulainya sejak Tahun 2000. Saat ini capaian penerapan e-Court di Indonesia telah mencapai 96%, tersisa 7 Pengadilan Negeri di wilayah Bengkulu, 1 Pengadilan Negeri di Jambi dan 4 Pengadilan Negeri di Jayapura. Sehingga sebelum habis tahun 2018 Dirjen Badilum yakin seluruh pengadilan di bawah peradilan umum akan mencapai 100% dalam penerapan e-Court. "Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong Lembaga Mahkamah Agung menjadi peradilan yang modern dan Profesional berdiri sejajar dengan peradilan modern di dunia internasional. Selamat kepada Pengadilan-pengadilan yang meraih penghargaan MA ini" demikian Herri yang di kenal sebagai perintis Akreditasi dan penjaminan pengadilan Indonesia tersebut menjelaskan. Pada anugerah penghargaan Nasional penerapan e-Court tersebut Mahkamah Agung memberikan penghargaan kepada 27 Pengadilan Tinggi yang telah menerapkan e-Court di Indonesia. Pada anugerah tersebut Mahkamah Agung memberikan penghargaan terbaik kepada 4 Pengadilan Tinggi yakni Jakarta meraih Ranking 1, Pengadilan Tinggi Semarang Jawa Tengah Ranking 2, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Lampung meraih Ranking 3 dan Pengadilan Tinggi Makassar meraih Rangking 4. Penghargaan terbaik itu diberikan oleh karena Pengadilan Tinggi tersebut sukses mendorong jajarannya pada pengadilan tingkat pertama di wilayahnya menerapkan e-Court pada bulan September lalu. Ketua Pengadilan Tanjungkarang, Zaid Umar Bob Said mengatakan bahwa dirinya merasa bangga atas raihan lenghargaan yang diterimanya tersebut. "Penghargaan ini adalah hasil kerja keras, cerdas dan iklas dari seluruh jajaran Pengadilan Tinggi dan jajaran Pengadilan Negeri di wilayah Provinsi Lampung, salute dan bangga" ucap Bob, disambut tepuk tangan meriah seluruh jajaran peradilan di Provinsi Lampung. (SA)
| Selengkapnya |- PEMBINAAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA YANG MODERN
Kamis, 29 Nopember 2018
Bandar Lampung, 21 November 2018 Optimisme Mahkamah Agung mewujudkan tekad menuju peradilan Modern nampaknya akan tercapai sebelum Tahun 2018 selesai. Dalam evaluasi dan pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA, Herri Swantoro di Novotel Lampung Rabu Malam (21/11/2018) memaparkan bahwa aplikasi pengajuan gugatan perdata secara online di Pengadilan Negeri (e-Court) saat ini telah mencapai 86%. Tersisa 5 Pengadilan Negeri di wilayah hukum PT Bengkulu, 1 Pengadilan Negeri diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi, 1 Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo dan 6 Pengadilan Negeri di wilayah hukum PT Jayapura saat ini yang belum menerapkan aplikasi e-Court. Dalam kesempatan evaluasi dan Pembinaan Dirjen Badilum tersebut Herri Swantoro mengingatkan secara tegas jika Ketua-Ketua Pengadilan Tinggi yang tidak mampu melaksanakan penggunaan e-Court maka Mahkamah Agung akan mengevalusi kepemimpinan Ketua-Ketua PT tersebut. e-Court adalah langkah awal bagi dunia peradilan untuk memulai langkah modernisasi dan digitalisasi persidangan di Pengadilan Indonesia. e-Court adalah aplikasi teknologi yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan Modernisasi pengadilan melalui pendaftaran gugatan secara online (e-Filling), pembayaran gugatan secara online (e-Payment melalui mekanisme e-Skum) dan mekanisme pengiriman berkas Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara online (e-Summons) adalah bentuk kongkrit dari pelaksanaan Peraturan MA (Perma) No. 3/2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Saat ini, pembayaran secara elektronik dapat dilakukan melalui bank-bank pemerintah yaitu Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI 46, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah. Keuntungan penggunaan e-Court adalah untuk para pencari Keadilan. Beda pengajuan gugatan secara online ini dengan gugatan manual yakni pengajuan secara datang langsung ke Pengadilan Negeri adalah adanya efesiensi waktu dan efesiensi biaya. "Advokat domisili di Surabaya bisa mengajukan gugatan di PN Tanjungkarang tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri diluar kota domisilinya dan e-Court tidak ada Prosedur panggilan delegasi serta biaya proses pengiriman fisik. Sehingga asas peradilan yang cepat, seserhana dan biaya ringan dapat tercapai", tandas Herri Swantoro yang dikenal sebagai Perintis Akreditasi dan Penjaminan Mutu Peradilan di1 Indonesia. Pada kesempatan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Lampung, Zaid Umar Bob Said mengatakan bahwa seluruh Pengadilan di Lampung saat ini sudah menerapkan aplikasi teknologi e-Court, sehingga PT Tanjungkarang Lampung sangat optimis jajarannya dalam menyambut suksesnya modernisasi peradilan Indonesia. "9 dari 10 PN-PN di Lampung saat ini sudah ada gugatan perkara perdata yang masuk didaftarakan advokat secara online. Silahkan lihat di sistem aplikasi e-Court dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)di pengadilan kami" ucap Bob, yang dikenal sangat dekat dan tegas dengan jajaran anak buahnya di Pengadilan-Pengadilan Negeri di Lampung tersebut. (SA)
| Selengkapnya | - PERTEMUAN DEWAN PENGARAH SUSTAIN 2018
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas