Pelayanan Prima Jadi Keutamaan Kami
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- SILATURAHMI DAN DIALOG HUKUM KETUA MAHAKAMAH AGUNG R.I. BERSAMA WARGA NEGARA INDONESIA DI RIYADH
Jumat, 18 Oktober 2019 20:08 WIB.
Riyadh " Humas : Dalam rangkaian kunjungan kerja Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, YM Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., di Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 11-16 Oktober 2019, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh mengundang Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk bersilaturahmi sekaligus berdialog terkait masalah hukum dengan Warga Negara Indonesia yang berdomisli di Riyadh dan sekitarnya. Kegiatan yang berlangsung di KBRI di Riyadh pada Sabtu (12/10/2019) tersebut diawali dengan jamuan makan malam untuk menyambut kedatangan delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dialog hukum yang diselenggarakan KBRI Riyadh dihadiri oleh kurang lebih 200 orang Warga Negara Indonesia baik yang sedang menuntut ilmu maupun yang bekerja di Arab Saudi, dan kegiatan tersebut dibuka oleh Deputy Chief of Mission (DCM) KBRI Riyadh, Dicky Yunus. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung R.I. memperkenalkan delegasi Mahkamah Agung R.I. yang terdiri atas Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.I., Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., Sekretaris Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.I., Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M., Kabag Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.I., Arief Gunawansyah, S.H., M.H., serta Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M (Hakim Yustisial / PP Mahkamah Agung R.I.) dan Dr. H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc, LL.M (Hakim Yustisial pada Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.I.). Pada sesi pemaparan, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan tujuan kunjungan ke Arab Saudi yaitu dalam rangka memperkuat hubungan kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawah Dewan Peradilan Agung / Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi serta membuka peluang dibukanya kembali kerjasama Pendidikan dan Pelatihan di bidang Ekonomi Syariah bagi Hakim-hakim Peradilan Agama dari Indonesia di Mahad Aly Lil Qadha (Lembaga Pendidikan Tinggi Peradilan) Universitas Al-Imam Muhammad Ibn Suud Riyadh. Selain itu, Ketua mahkamah Agung juga menyampaikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh badan-badan peradilan di Indonesia khususnya layanan peradilan yang sudah menerapkan e-court dan telah diluncurkannya aplikasi e-litigation yang diharapkan bisa diberlakukan secara serentak pada seluruh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Januari 2020. Dalam sesi dialog, beberapa Warga Negara Indonesia menanyakan masalah hukum yang dihadapi selama berada di Arab Saudi serta perkembangan-perkembangan hukum dan politik terbaru di Indonesia. Para penanya berharap kiranya kunjungan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat membantu meringankan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Warga Negara Indonesia di Arab Saudi. Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa ada beberapa prinsip yang harus dipegangi terkait persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Indonesia, yang pertama bahwa WNI yang berada di luar Indonesia sebaiknya mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan di tempat dimana dia berada di luar wilayah Indonesia. Hal ini penting karena hukum yang berlaku di suatu Negara tidak hanya untuk warga Negara yang bersangkutan namun semua penduduk yang berada di wilayah Negara tersebut. Selain itu, proses peradilan suatu Negara merupakan kedaulatan Negara yang bersangkutan sehingga tidak bisa dilakukan intervensi karena terkait dengan Independensi Lembaga Peradilan. Namun ada sarana-sarana bersahabat yang bisa difungsikan untuk membantu Warga Negara Indonesia yang sedang menghadapi masalah hukum di luar wilayah Indonesia. Salah seorang warga juga menanyakan kedudukan alat bukti pengakuan di sistem hukum pidana Indonesia karena dalam sistem hukum pidana di Kerajaan Arab Saudi, pengakuan merupakan alat bukti sempurna. Ketua Mahkamah Agung menjelaskan bahwa dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, keterangan terdakwa saja tidaklah bisa menjadi dasar terbuktinya tindak pidana karena sesuai ketentuan Pasal 183 dan 189 ayat (4) KUHAP, keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan dirinya bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain, dan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dengannya Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Selain itu beberapa warga juga menyampaikan keluhan terkait layanan pengadilan di Indonesia yang masih birokratis dan berbelit-belit. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa saat ini layanan peradilan Indonesia sudah semakin maju dan modern sehingga administrasi yang birokratis dan berbelit di lembaga peradilan sudah jarang ditemukan dan jika hal tersbeut masih ditemukan silahkan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan dari lembaga peradilan terkait. Warga lainnya juga menanyakan tentang penetapan waris dari pengadilan di Indonesia yang tidak diakui di kerajaan Arab Saudi. Terkait hal tersebut, ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.I., Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., menjawab bahwa perbedaan sistem hukum dalam penetapan waris yang menyebabkan suatu produk pengadilan tidak berlaku di negara lainnya misalnya dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia dikenal istilah ahli waris pengganti dan anak perempuan tidak menghijab saudara laki-laki pewaris, sedangkan dalam sistem hukum waris di Kerajaan Arab Saudi tidak mengenal ahli waris pengganti tersebut. Mengenai penetapan ahli waris ini, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, YM Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., juga menyampaikan bahwa khusus di Pengadilan Negeri tidak ada lagi penetapan ahli waris karena untuk hal tersebut cukup dengan keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah karena merekalah yang lebih mengenal warganya dibandingkan lembaga peradilan, sedangkan Pengadilan Agama masih ada Penetapan Ahli Waris namun hal tersebut biasanya dikaitkan dengan suatu masalah yang membutuhkan penetapan ahli waris sehingga diperlukan kehati-hatian oleh pengadilan agama dalam memberikan penetapan ahli waris tersebut. Silaturahmi dan dialog hukum antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, YM Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. dengan Warga Negara Indonesia di Riyadh dan sekitarnya tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan masih banyak pertanyaan yang hendak disampaikan namun karena keterbatasan waktu dan adanya agenda delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada keesokan harinya sehingga dialog tersebut diakhiri pada pukul 22.30 waktu Riyadh. Acara diakhiri dengan tukar menukar cindera mata serta foto bersama antara delegasi Mahkamah Agung R.I. dengan keluarga besar KBRI Riyadh dan Warga Negara Indonesia yang mengikuti kegiatan dialog hukum tersebut. (humas / FS)
| Selengkapnya |- DELEGASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KUNJUNGI PENGADILAN UMUM (MAHKAMAH AL-AMMAH) MAKKAH
Jumat, 18 Oktober 2019 08:19 WIB.
Riyadh " Humas : Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yag dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., mengadakan kunjungan kerja ke Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 11 " 16 Oktober 2019 dalam rangka memperkuat hubungan kerja sama kedua negara dalam bidang hukum dan peradilan serta kerjasama dalam bidang Pendidikan dan pelatihan hakim terkait ekonomi syariah. Salah satu lembaga peradilan yang dikunjungi adalah Pengadilan Umum (Mahkamah Al-Ammah) Makkah, dimana dalam kunjungan pada hari Senin (14/10/2019) tersebut, Ketua Mahkamah Agung R.I didampingi oleh delegasi yang terdiri atas Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.I., Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., Sekretaris Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.I., Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M., Kabag Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.I., Arief Gunawansyah, S.H., M.H., serta Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M (Hakim Yustisial / PP Mahkamah Agung R.I.) dan Dr. H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc, LL.M (Hakim Yustisial pada Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.I.). Dalam kunjungan ini Ketua Mahkamah Agung R.I. beserta delegasi yang didampingi oleh KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Umum Makkah YM Syeikh Dr.Solah Ashowi. Pengadilan umum merupakan salah satu pengadilan yang berada dalam sistem peradilan di Kerajaan Arab Saudi yang menangani semua perkara yang tidak ditangani oleh pengadilan lainnya atau pengadilan khusus seperti pengadilan pidana atau pengadilan ketenagakerjaan atau pengadilan niaga, dan juga kewenangan yang tidak masuk dalam kewenangan Notaris Publik dan Badan Banding. Jika dalam suatu wilayah tidak terdapat pengadilan pidana atau pengadilan khusus lainnya, maka semua perkara akan ditangani oleh pengadilan umum. Pengadilan Umum Makkah memiliki kewenangan terhadap gugatan-gugatan yang terkait dengan properti, sengketa kepemilikan yang timbul dari sengketa properti, hak yang timbul dari sengketa properti, kasus kerugian terhadap properti dan penerima manfaat dari kerugian tersebut, gugatan untuk membatasi campur tangan atas kepemilikan atau pengembalian atas kepemilikan, pengosongan, pembayaran sewa, angsuran, penerbitan hak kepemilikan atau pendaftaran waqaf, dan gugatan yang timbul dari kecelakaan lalu lintas atau pelanggaran terhadap aturan lalu lintas dan keputusan-keputusan pemerintah. Perkara yang mendominasi di pengadilan umum Makkah saat ini adalah sengketa-sengketa terkait bangunan dan apartemen karena tingginya harga bangunan dan apartemen di Kota Makkah. Pengadilan Umum Makkah tidak menangani perkara pidana dan perkara ketenagakerjaan karena di Makkah telah terdapat pengadilan pidana dan pengadilan ketenagakerjaan. Pada tahun 2018, Pengadilan Umum Makkah menangani kurang lebih 24.000 perkara yang ditangani oleh 30 orang Hakim. Ketua Pengadilan Umum Makkah YM Syeikh Syeikh Dr.Solah Ashowi menjelaskan bahwa sejak tahun 2001, pengadilan tersebut sudah menerapkan administrasi perkara secara elektronik yang diikuti dengan penerapan persidangan secara elektronik pada tahun 2009. Dalam implementasi administrasi perkara secara elektronik, para pihak dapat mendaftarkan perkara dari rumah mereka, dan setelah mendapatkan nomor perkara, para pihak bisa mengunggah dokumen-dokumen terkait perkara tersebut melalui sistem elektronik pengadilan yang tersedia. Dalam kesempatan kunjungan tersebut, Ketua Mahkamah Agung R.I., Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., beserta delegasi menyaksikan langsung salah satu persidangan dimana Hakim memanfaatkan sarana komputer untuk memeriksa dokumen-dokumen yang telah diunggah para pihak demi kepentingan persidangan. Dalam sidang tersebut, Hakim dibantu oleh dua orang Panitera Pengganti, dimana salah satu Panitera Pengganti berperan sebagai PP utama yang fokus ke perkara yang sedang diperiksa sedangkan PP kedua merupakan PP yang menunjang kerja PP utama dimana jika ada proses persidangan yang terlewatkan dalam catatan PP utama, maka Hakim akan melihat catatan yang dibuat oleh PP kedua. Dalam setiap sidang juga Hakim akan langsung membacakan Berita Acara yang telah diketik langsung oleh Kedua PP yang mendampingi Hakim yang catatan PP tersebut terhubung dengan komputer di depan Hakim untuk mendapatkan tanggapan dari para pihak di persidangan jika ada catatan yang tidak sesuai dengan hal yang terjadi di persidangan. Berdasarkan keterangan pihak pengadilan umum Makkah, bahwa jumlah PP yang mendampingi Hakim sangat tergantung jumlah pihak yang terlibat dalam persidangan karena semakin banyak pihak yang bersengketa maka semakin banyak PP yang membantu Hakim di persidangan. Persidangan perkara di pengadilan umum dilakukan oleh Hakim Tunggal kecuali dalam perkara-perkara yang termasuk kategori berat dan sulit. Dalam kesempatan tersebut, delegasi Mahkamah Agung juga memperoleh informasi bahwa jumlah halaman putusan pengadilan tidaklah terlalu banyak karena hanya berisikan pokok perkara serta alasan pertimbangan hakim, bahkan pada tingkat banding dan Kasasi jumlah halaman putusan semakin berkurang karena Hakim tidak lagi memeriksa seperti pada pengadilan tingkat pertama kecuali dalam perkara-perkara tertentu. Pada pengadilan tingkat pertama tidak dikenal istilah Dissenting Opinion dan hal tersebut hanya dikenal pada pengadilan tingkat banding serta pendapat dari Hakim yang berbeda harus dimuat dalam putusan. Jangka waktu memutus perkara yang masuk dalam kategori sulit oleh pengadilan umum tidak boleh melebihi jangka waktu satu tahun, dan untuk perkara lainnya tidak melebihi 30 hari kerja. Dalam kesempatan dialog dengan Ketua Pengadilan Umum Makkah YM Syeikh Dr.Solah Ashowi, pihak Mahkamah Agung juga menanyakan hal terkait dengan rekrutmen serta pembinaan hakim. Ketua Pengadilan Umum Makkah YM Syeikh Dr. Ahmad ibn Jaman al-Umari menjelaskan bahwa untuk menjadi Hakim di Kerajaan Arab Saudi tidaklah melalui sistem pendaftaran namun para Calon Hakim diusulkan oleh Kampus dari para mahasiswa yang telah dipantau oleh Kampus sejak awal masuk baik dari segi moral dan nilai akademisnya dimana sang calon haruslah lulus dengan Cum Laude. Calon Hakim yang diusulkan oleh Kampus kepada Dewan Peradilan Agung / Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi haruslah menempuh Pendidikan hakim selama 3 (tiga) tahun di Mahad Aly Lil Qadha (Lembaga Pendidikan Tinggi Peradilan) di Universitas Al-Imam Muhammad Ibn Suud Riyadh. Sistem Pendidikan tersebut mengenal sistem gugur dimana jika Calon Hakim gagal dalam ujian pada tahun pertama maka tidak bisa mengulang dan tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutya serta dinyatakan tidak layak untuk menjadi Hakim. Untuk menjadi Hakim pengadilan tingkat banding, maka setidaknya sudah berpengalaman sebagai Hakim Tingkat Pertama serta beusia minimal 40 tahun dan diusulkan kepada Raja melalui Dewan Peradilan Agung / Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi. Untuk menjadi Hakim Agung, maka seorang calon haruslah pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan usia minimum 45 tahun serta lulus seleksi yang dilakukan oleh Dewan Peradilan Agung / Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi. Pengadilan di Arab Saudi tidak memiliki Hakim Perempuan sesuai dengan Fatwa dari Kerajaan Arab Saudi. Dalam hal seorang Hakim terindikasi melakukan pelanggaran Kode etik Hakim, maka Ketua Pengadilan akan memberikan peringatan dini namun untuk pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kepada hakim yang bersangkutan dilakukan oleh Dewan Peradilan Agung / Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi. Di akhir kunjungan, Ketua Mahkamah Agung R.I., Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., beserta delegasi diberikan kesempatan untuk melihat arsip-arsip yang tersimpan di pengadilan umum Makkah dimana dalam arsip tersebut terdapat Putusan yang berasal dari 800 tahun yang lalu dalam Bahasa Turki serta Putusan yang berasal dari 200 tahun yang lalu dalam Bahasa Arab. Pihak Pengadilan Umum Makkah juga memperlihatkan kepada Delegasi Mahkamah Agung R.I. dokumen berupa akta waqf yang berasal dari 150 tahun lalu dari salah seorang bersuku Jawa di Arab Saudi yang mewaqfkan bangunan yang dekat dengan Masjidil Haram. Dalam hal waqf, jika tidak ada nadzir sebagai pengurus waqf yang ditunjuk dalam akta waqf, maka pengadilan umum yang akan menetapkan pengurus waqf tersebut. Waqf merupakan perbuatan hukum yang banyak ditemukan di Makkah terutama pada tanah atau bangunan yang dekat dengan Masjidil Haram dan banyak orang Indonesia yang membeli tanah dan bangunan di seputar Masjidil Haram untuk diwaqfkan ke Masjidil Haram. (Humas / FS)
| Selengkapnya |- KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI KUNJUNGI PENGADILAN KETENAGAKERJAAN MAKKAH
Kamis, 17 Oktober 2019 21:18 WIB.
Riyadh " Humas : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., mengadakan kunjungan kerja ke Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 11 " 16 Oktober 2019 dalam rangka memperkuat hubungan kerja sama kedua negara dalam bidang hukum dan peradilan serta kerjasama dalam bidang Pendidikan dan pelatihan hakim terkait ekonomi syariah. Salah satu institusi yang dikunjungi adalah Pengadilan Ketenagakerjaan (Mahkamah Al-Ummaliyah) Makkah, dimana dalam kunjungan pada hari Senin (14/10/2019) tersebut, Ketua Mahkamah Agung R.I didampingi oleh delegasi yang terdiri atas Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.I., Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., Sekretaris Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.I., Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M., Kabag Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.I., Arief Gunawansyah, S.H., M.H., serta Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M (Hakim Yustisial / PP Mahkamah Agung R.I.) dan Dr. H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc, LL.M (Hakim Yustisial pada Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.I.). Dalam kunjungan ini Ketua Mahkamah Agung R.I. beserta delegasi yang didampingi oleh KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Ketenagakerjaan Makkah YM Syeikh Muhammad Bin Abdullah Bin Ibrahim Al- Iyaf. Pengadilan Ketenagakerjaan Makkah merupakan salah satu dari 7 pengadilan sejenis yang terdapat di kota-kota utama di Arab Saudi yaitu Riyadh, Jeddah, Dammam, Madinah, Abha, dan Buraidah. Pengadilan ini merupakan pengadilan khusus yang dibentuk untuk pertama kali pada tanggal 25 November 2018 sebagai bagian dari inistiaf untuk melakukan revitalisasi iklim berusaha, menarik investasi, dan akselerasi pembangunan ekonomi yang merupakan Visi 2030 Kerajaan Arab Saudi. Pembentukan pengadilan ketenagakerjaan ini diharapkan bisa mencapai empat tujuan utama yaitu mendorong peluang investasi, mencapai tujuan peradilan yang agung, mempercepat putusan dalam perkara-perkara terkait ketenagakerjaan, dan mendatangkan berbagai manfaat yang timbul dari database yang disediakan oleh pengadilan. Dalam pemaparannya Ketua Pengadilan Ketenagakerjaan Makkah YM Syeikh Muhammad Bin Abdullah Bin Ibrahim Al- Iyaf menyampaikan bahwa pengadilan ketenagakerjaan merupakan peradilan yang ditujukan baik untuk pekerja perusahaan maupun pegawai negeri sipil serta pekerja domestik maupun ekspatriat di Arab Saudi. Berdasarkan data statistik bahwa di Saudi saat ini terdapat kurang lebih 10 juta pekerja ekspatriat dan 3 juta pekerja yang merupakan warga Arab Saudi dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah karena banyaknya mega proyek yang sedang dikerjakan di Arab Saudi dan besarnya permintaan terhadap tenaga kerja. Secara umum, sengketa yang diajukan ke pengadilan ketenagakerjaan dibagi atas tiga kategori yaitu sengketa antara pekerja dan pemberi kerja, kasus terkait dengan pekerja rumah tangga, dan keberatan yang diajukan oleh pekerja atau pemberi kerja terhadap keputusan yang diambil oleh Organisasi Umum untuk Asuransi Sosial (GOSI) terkait dengan iuran, pendaftaran, dan kompensasi. Untuk kategori pertama, pekerja dan pemberi kerja harus memasukkan gugatan ke salah satu kantor ketenagakerjaan (dinas ketenagakerjaan) sesuai yurisdiksinya untuk memohon penyelesaian secara damai sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan Kementerian. Jika dalam 21 hari tidak tercapai kesepakatan damai, kantor ketenagakerjaan harus melaporkan secara elektronik status dari sengketa tersebut kepada pengadilan ketenagakerjaan untuk dilakukan pemeriksaan secara yudisial. Dalam hal sengketa terkait dengan pekerja rumah tangga, maka keberatan diajukan kepada Panitia Rekonsiliasi yang selanjutnya akan memberikan waktu 5 hari untuk dilakukannya rekonsiliasi sejak didaftarkannya gugatan. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam rekonsiliasi, maka Panitia Rekonsiliasi akan mengumumkan Putusannya dalam waktu 10 hari, dan para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas putusan Panitia tersebut secara elektronik ke pengadilan ketenagakerjaan. Keberatan oleh pekerja atau pemberi kerja terhadap keputusan Organisasi Umum untuk Asuransi Sosial (GOSI) harus menempuh tiga tahap yaitu tahap pertama pekerja atau pemberi kerja harus mengajukan keberatan dahulu ke badan khusus yang berada di bawah GOSI, dan jika para pihak tidak menerima putusan Badan di bawah GOSI tersebut barulah ke tahap kedua dengan mengajukan keberatan kepada GOSI, dan jika GOSI memutuskan untuk membatalkan putusan Badan di bawah GOSI, maka pekerja atau pemberi kerja dapat mengajukan gugatan secara elektronik kepada pengadilan ketenagakerjaan. Pengadilan ketenagakerjan memutuskan sengketa ketenagakerjaan lebih cepat dibandingkan ketika sengketa tersebut masih ditangani oleh Komisi Ketenagakerjaan sebelum terbentuknya pengadilan ketenagakerjaan yang bisa memakan waktu antara 12 sampai 18 bulan. Dengan terbentuknya pengadilan ketenagakerjaan, perkara dapat diputus dalam hitungan hari atau minggu atau kurang lebih 7 sampai 8 kali persidangan bahkan jika dalam suatu perkara yang diajukan dokumennya sudah tersedia secara lengkap, maka pengadilan bisa memutusnya dalam sidang pertama. Keberatan atas Putusan pengadilan Ketenagakerjaan dapat diajukan dalam tenggang waktu 30 hari sejak putusan pengadilan ketenagakerjaan dijatuhkan, dan terhadap putusan pengadilan banding juga dapat diajukan Kasasi dalam tenggang waktu 30 hari sejak keadaan-keadaan yang disebutkan dalam hukum acara pengadilan. Pengadilan ketenagakerjaan Makkah hingga saat ini telah memutus 15.000 perkara dengan 8 orang Hakim, dimana hanya 20 % dari jumlah tersebut yang diajukan banding dengan salah satu syarat banding yaitu sengketa tersebut tidak boleh kurang dari nilai uang SR 20.000, dan hanya sebagian kecil perkara yang sampai ke tingkat Kasasi yang hingga saat ini hanya sekitar 5 perkara karena ketatnya peraturan untuk mengajukan Kasasi di Kerajaan Arab Saudi. Ketua Pengadilan Ketenagakerjaan Makkah YM Syeikh Muhammad Bin Abdullah Bin Ibrahim Al- Iyaf juga menyampaikan bahwa semua proses di Pengadilan Ketenagakerjaan Makkah saat ini dilakukan secara elektronik yang merupakan bagian dari proyek paperless-court yang dicanangkan oleh Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi untuk mengurangi prosedur yang birokratis dan dan memperpendek jangka waktu untuk melakukan eksekusi atas putusan pengadilan. Ketua Mahkamah Agung R.I., Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., beserta delegasi juga sempat menyaksikan langsung salah satu persidangan dimana Hakim membaca dokumen yang diajukan kepada para pihak melalui layar komputer yang berada di depannya serta para pihak tidak lagi membawa dokumen-dokumen ke persidangan. Selain itu, delegasi Mahkamah Agung R.I. juga melihat secara langsung prosedur administratif peradilan mulai dari penerimaan perkara hingga penyampaian putusan yang semuanya sudah dilakukan secara elektronik. Prosedur peradilan berbasis elektronik ini juga terhubung dengan institusi-institusi lainnya yang terkait dengan ketenagakerjaan seperti kementerian perekonomian dan industri, kementerian ketenagakerjaan, dan lembaga asuransi. Pencari keadilan juga bisa memanfaatkan media sosial seperti twitter, snap, dan facebook untuk memantau perkembangan perkaranya, serta untuk putusan dapat diunduh melalui barcode yang diberikan oleh pengadilan. Sistem elektronik ini juga diterapkan dalam memilih hakim yang akan memeriksa perkara karena semua latar belakang keahlian para hakim pengadilan ketenagakerjaan telah masuk dalam database elektronik pengadilan sehingga ketika ada perkara yang masuk ke pengadilan maka sistem informasi pengadilan akan membaca berkas perkara dan mendistribusikan perkara tersebut ke hakim pengadilan sesuai dengan latar belakang keahliannya. Semua hakim pengadilan ketenagakerjaan mempunyai keahlian khusus seperti sengketa ketenagakerjaan terkait kepailitan dan investasi. Dalam hal upaya hukum banding pun, para pihak cukup menekan tombol banding dalam sistem informasi pengadilan sehingga dengan menekan tombol tersebut dianggap sudah sama dengan pernyataan banding. Bagi para pihak yang tidak familiar dengan sistem elektromik pengadilan, maka pihak pengadilan telah menyiapkan petugas pelayanan di bagian penerimaan perkara yang akan memasukkan semua dokumen yang dibutuhkan untuk berperkara di pengadilan ketenagakerjaan Makkah. Di akhir kunjungan tersebut, Ketua Mahkamah Agung R.I., Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., beserta Ketua Pengadilan Ketenagakerjaan Makkah YM Syeikh Muhammad Bin Abdullah Bin Ibrahim Al- Iyaf saling bertukar cendera mata dan melakukan foto bersama. (Humas)
| Selengkapnya |- KETUA MA PANDU SUMPAH JABATAN 5 ANGGOTA BPK TERPILIH PERIODE 2019-2024
Kamis, 17 Oktober 2019 13:50 WIB.
Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, memandu 5 Anggota terpilih Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2019-2024 mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis siang, 17 Oktober 2019 di gedung Kusumah Atmadja Mahkamah Agung RI. Pengucapan sumpah dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 101/P Tahun 2019 tanggal 9 Oktober 2019. Acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla. Kelima Anggota BPK terpilih yang mengucapkan sumpah yaitu: Achsanul Qosasi jabatan sebelumnya adalah Anggota VII BPK periode Oktober 2014 " April 2017 dan Anggota III BPK periode April 2017 " Oktober 2019. Daniel Lumban Tobing. Sebelum terpilih menjadi Anggota BPK, merupakan Anggota DPR periode 2009-2014 dan 2014-2019. Harry Azhar, jabatan sebelumnya di BPK yaitu pernah menjadi Ketua BPK periode Oktober 2014 - April 2017 dan Anggota VI BPK periode April 2017 " Oktober 2019. Hendra Susanto. Sebelum terpilih menjadi Anggota BPK, Hendra menjabat sebagai Kepala Auditorat Keuangan Negara I.B di BPK. Pius Lustrilanang. Sebelum terpilih menjadi Anggota BPK Pius adalah Anggota DPR periode 2009-2014 dan 2014-2019. Dalam sumpahnya Lima Anggota BPK terpilih berjanji akan sungguh-sungguh untuk menjadi Anggota BPK langsung atau tidak langsung tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun. Mereka juga berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini serta tidak akan menerima langsung atau tidak langsung sesuatu janji atau pemberian. Dalam kesempatan yang sama, Lima Anggota Terpilih ini juga berjanji akan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban sebagai anggota BPK dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa taggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan Anggota BPK. Mereka juga berjanji akan setia kepada Negara Kesatuan RI dan UUD 1945 Kelima Anggota BPK terpilih tersebut menggantikan Anggota BPK yang berakhir masa jabatannya, yaitu Moermahadi Soerja Djanegara (Ketua merangkap Anggota BPK), serta Anggota BPK Achsanul Qosasi, Rizal Djalil, Harry Azhar Azis, dan Anggota BPK yang meninggal dunia pada 7 Januari 2019 yaitu Eddy Mulyadi Soepardi. Achsanul Qosasi dan Harry Azhar Azis terpilih kembali dan memasuki periode jabatan ke-2 sebagai Anggota BPK. Setelah peresmian ini, maka keanggotaan BPK saat ini berjumlah 9 orang, bersama Agung Firman Sampurna, Agus Joko Pramono, Bahrullah Akbar, dan Isma Yatun. Pelaksanaan tugas dan wewenang kesembilan Anggota BPK ini akan ditentukan kemudian sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK RI. Acara yang ditutup dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri bersama ini dihadiri juga oleh para pimpinan Mahkamah Agung, Ketua Kamar Mahkamah Agung, Ketua DPD RI, Menteri Kelautan, Menteri BUMN, Mentri Keuangan, dan undangan lainnya. (azh/RSphoto:PN/DS)
| Selengkapnya |- SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TINJAU IMPLEMENTASI E-COURT DI PN PALANGKA RAYA
Rabu, 16 Oktober 2019 16:19 WIB.
Palangka Raya - Humas : Kesempatan melakukan kunjungan kerja dalam rangka evaluasi lapangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Palangka Raya dimanfaatkan juga oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo untuk mengunjungi Pengadilan Negeri Palangka Raya, Selasa (15/10/2019). Namun demikian, fokus perhatian Pudjoharsoyo bukan pada program Pembangunan Zona Integritas di satuan kerja tersebut, melainkan pada implementasi pengadilan elektronik (e-court). Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah satu dari satuan-satuan kerja yang ditunjuk sebagai pengadilan percontohan untuk e-court pasca keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan. Memasuki pengadilan negeri yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro No. 21 Palangkaraya tersebut, masyarakat akan disuguhkan pertama kali dengan counter Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang lumayan bagus. Dan disebelah kanannya, terdapat sebuah ruang khusus yang diperuntukkan sebagai pojok e-court (e-court corner). Bak sebuah klinik, ruangan tersebut difungsikan sebagai tempat masyakarat, khususnya pengguna lainnya menanyakan segala hal ihwal beracara secara elektronik (e-litigasi), seperti pendaftaran perkara, meminta bantuan menghadapi kesulitan mengoperasikan e-court, hingga meminta informasi pengadilan elektronik secara keseluruhan. Menurut Ketua PN Palangka Raya, Kurnia Yani Darmono, sejak pihaknya ditunjuk sebagai salah satu pengadilan percontohan pada bulan Agustus 2019 hingga saat ini, telah diterima 61 perkara dengan menggunakan e-court. Perkara tersebut terdiri dari 51 perkara perdata gugatan, 1 perkara perdata bantahan, 4 perkara perdata gugatan sederhana dan 5 perkara perdata permohonan, ungkap Kurnia menjelaskan. Dari 61 perkara tersebut, semuanya beracara secara elektronik dan satu diantaranya sudah memasuki tahapan pembuktian. Kurnia kemudian menunjukkan sebuah video yang merekam bagaimana proses peradilan secara elektronik tersebut dilakukan di satuan kerjanya. Dua Kendala Meski demikian proses persidangan elektronik tersebut tidaklah berjalan semulus yang dibayangkan. Pernah terjadi kendala yang kemudian dikonsultasikan dengan Helpdesk yang disediakan oleh Mahkamah Agung. Pernah virtual account (VA) untuk pembayaran tambahan panjar biaya mengalami permasalahan dengan mengeluarkan nomor VA yang sama dengan nomor VA yang sudah dikeluarkan sebelumnya dan untuk pihak dalam perkara yang lain, ungkap Laili Rahmah, penanggung jawab e-court PN Palangka Raya. Selain itu lanjutnya, pernah terjadi di akun para pihak tidak bisa diupload jawaban dari pihak Tergugat, padahal batas akhir penyampaian jawaban secara elektronik tersebut sudah dekat, sambung Laili. Berkat kerjasama dengan para pihak dan Helpdesk Mahkamah Agung kedua persoalan tersebut dapat teratasi dan prosesnya saat ini berlangsung normal. Apresiasi Sekretaris Mahkamah Agung Setelah meninjau langsung fasilitas dan pengimplementasian pengadilan elektronik di PN Palangka Raya, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo menyampaikan apresiasinya atas usaha-usaha yang dilakukan satker tersebut, mulai dari penyediaan ruangan untuk pojok e-court, penyediaan sumber daya manusia yang mengelolanya, hingga langkah-langkah yang ditempuh ketika ada permasalahan (troubleshoot). Pudjoharsoyo meminta agar permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan segera dilaporkan agar dapat segera diatasi. Mahkamah Agung memiliki Helpdesk yang bisa membantu setiap saat, ujarnya menjelaskan. Di bagian lain Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tersebut berharap agar pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi e-court dapat menelaah ketepatan antara peraturan dan pelaksanaannya. Hal ini penting untuk memastikan kedepannya tidak ada kendala atau permasalahan, mengingat sesuai arahan Ketua Mahkamah Agung, per tanggal 1 Januari 2020 aplikasi e-court dengan tambahan menu e-litigasi sudah bisa berjalan dengan baik. [Humas/Mohammad Noor]
| Selengkapnya | - SILATURAHMI DAN DIALOG HUKUM KETUA MAHAKAMAH AGUNG R.I. BERSAMA WARGA NEGARA INDONESIA DI RIYADH
-
Berita Badan Peradilan Umum
- PISAH SAMBUT DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Kamis, 03 Oktober 2019
Pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2019 pukul10:00 WIB, telah dilaksanakan Pisah Sambut Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, antara Dirjen Badilum yang bAru Dr Prim Haryadi SH MH, dengan Dirjen Badilum yang lama sekaligus Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Dr Herri Swantoro SH MH. Kegiatan ini dhadiri seluruh pejabat dan staf Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Turut hadir para undangan, antara lain, Kepala Balitbang DIklat Kumdil MA RI, Dr. Zarof Ricar SH, S.Sos, M.Hum, Kepala Badan Pengawasan MA RI, Nugroho Setiadji, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H dan Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH, serta para pimpinan pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum.
| Selengkapnya |- SURAT PERMOHONAN MAAF ATAS TINDAKAN MEREKAYASA DAN MENYEBARLUASKAN BERITA PALSU (HOAX) TENTANG HASIL TPM HAKIM 8 AGUSTUS 2019
Jumat, 09 Agustus 2019
Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF.pdf 32 kB2992
| Selengkapnya |- PEMANGGILAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) 3.2.0.-6 UNTUK WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR DAN SEKITARNYA TAHUN ANGGARAN 2019
Kamis, 08 Agustus 2019
Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 3.2.0.-6 untuk Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2019 Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads Jadwal Acara Bimtek Makassar 2019.pdf 132 kB276 SK Peserta Bimtek SIPP Makassar 2019.pdf 1233 kB609 ST Peserta Bimtek SIPP Makassar 2019.pdf 979 kB454 Surat Undangan Bimtek Makasssar 2019.pdf 516 kB350
| Selengkapnya |- PENINGKATAN KUALITAS TENAGA TEKNIS BAGI JURUSITA
Selasa, 06 Agustus 2019
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Jurusita pada tanggal 31 Juli s.d. 2 Agustus 2019. Acara dilaksanakan di Prime Plaza Hotel Sanur " Bali di Kota Denpasar dan dibuka secara bersamaan dengan kegiatan Penyusunan Pagu Indikatif DIPA 03 T.A. 2020 di Lingkungan Peradilan Umum oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. kegiatan diikuti oleh 41 peserta Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Tinggi Mataram dengan Narasumber Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. (Direktur Binganis), H. Adi Wahyono, S.H., M.Hum (Panitera PT Kupang), Yan Witra, S.H., M.H. (Panitera PN Tanggerang) dan Tavip Dwi Jatmiko, S.H., M.H. (Panitera PN Jakbar) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sehari-hari, kegiatan ditutup oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. dengan menekankan pentingnya profesionalitas dan kedisiplinan diri yang tinggi dalam menjalankan tugas. (TPU)
| Selengkapnya |- PEMBAHASAN ROADMAP SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
Rabu, 24 Juli 2019
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan Kegiatan Pembahasan Roadmap Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tahun 2019. Acara yang dilaksanakan di Hotel Rocky Bukittinggi pada tanggal 16 s.d. 18 Juli 2019 dibuka oleh Direktur Jenderal Badilum, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H dan diikuti oleh 45 orang peserta yang ditunjuk. Berbagai masukan dan rencana pengembangan dalam roadmap diharapkan akan menjadikan SIPP semakin mudah untuk diimplementasikan, termasuk mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam setiap template yang ada. Dengan penyusunan roadmap diharapkan pengembangan SIPP dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan waktu yang ditentukan, ungkap Dirjen Badilum ketika membuka acara. Hal yang sama juga diungkapkan kembali oleh Zahlisa Vitalita, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum ketika menutup acara, karena pengembangan SIPP yang baik dan terencana akan dapat menjadi sarana percepatan terwujudnya badan peradilan yang agung. (SEG)
| Selengkapnya | - PISAH SAMBUT DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas