Senin, 17 Juni 2019 16:13 WIB.

JAKARTA - HUMAS: Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H, didampingi oleh segenap Pimpinan dan Juru Bicara Mahkamah Agung menerima audensi dari Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK masa jabatan 2019-2024 yang terdiri dari Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H, Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H., Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Hamdi Muluk, Dr. Diani Sadia Wati, S.H., LL.M, Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H, Hendardi, dan Al Araf, S.H., M.T.Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 di Ruang Kerja Ketua Mahkamah Agung Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-12 Jakarta Pusat. Pansel yang dipimpin oleh Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H,meminta masukan dari Ketua Mahkamah Agung terkait mekanisme proses untuk mendapatkan kriteria calonPimpinan KPK yang berintegritas dan memiliki komitmen tinggi dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu Pansel juga membuka kesempatan kepada para hakim untuk mengikuti seleksi calon Pimpinan KPK untuk masa jabatan 2019-2024 dan mengharapkan Ketua Mahkamah Agung agar mendorong para hakim yang terbaik di seluruh Indonesia untuk mengikuti seleksi tersebut. Pada akhir pertemuan, baik Mahkamah Agung maupun Pansel Pimpinan KPK berharap agar proses seleksiyang dilakukan bisa menjaring paraCalon Pimpinan KPK terbaiksebagaimana yang diharapkan oleh Bangsa Indonesia untukmelanjutkan agenda reformasi di bidang pemberantasan korupsi.Seusai audensi Pimpinan Mahkamah Agung dan Pansel Pimpinan KPK berfoto bersama di depan Gedung Mahkamah Agung. (RS/Humas)

Senin, 17 Juni 2019 15:45 WIB.

Jakarta - Humas. Bertempat di Auditorium gedung Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretaris Mahkamah Agung Menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2019 Pada Auditorat utama Keuangan Negara III oleh Anggota III BPK Achsanul Qosasi. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini juga diikuti oleh 8 Menteri Pimpinan Kementerian, 1 Wakil Sekretaris Kabinet, 12 Kepala Lembaga Negara, 15 Sekjen/Sestama, dan 2 Direktur Utama. (lh/rs)

Senin, 17 Juni 2019 12:45 WIB.

Jakarta " Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, menerima kunjungan Ketua Federal Court Australia, Hon James L Allsop di ruang kerjanya pada Senin 17 Juni 2019. Kunjungan ini merupakan salah satu agenda implementasi Nota Kesepahaman 2017-2022 melalui pertukaran informasi dan dialog strategis. Pertemuan diisi dengan ramah tamah mengenai kemajuan kerja sama yudisial antar kedua negara, dan masalah terkini yang dihadapi masing-masing pengadilan. Prof. Hatta Ali mengatakan bahwa Mahkamah Agung banyak mengadopsi program kerja yang dilakukan oleh Federal Court Australia salah satunya adalah pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan, di antaranya yaitu: penggunaan E-court, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan yang lainnya. Pada kesempatan, Prof. Hatta Ali mengatakan bahwa terkait masalah yang dihadapi Mahkamah Agung saat ini adalah volume perkara yang selalu meningkat namun jumlah hakim terbatas. Meskipun begitu, Mahkamah Agung selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia. Tutur Prof. Hatta Ali. Dalam kunjungan ini, Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. M. Syarifuddin, SH., MH, Waki Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH., M.Hum, Ketua Kamar Pembinaan, Prof. Takdir Rahmadi, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Dr. Supandi, SH., M.Hum, Ketua Kamar Pidana, Dr. Suhadi, SH., MH, Ketua Kamar Agama, Dr. Amran Suadi, SH., MH., MM, Ketua Kamar Militer, Dr. Burhan Dahlan, SH., MH dan Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum. Sedangkan Ketua Federal Court of Australia didampingi oleh Warwick Soden, Chief Executive Officer Federal Court of Australia, Sia Lagos, Senior Registrar Federal Court of Australia, Perwakilan Kedutaan Besar Australia, AIPJ 2 dan Tim Asistensi Pembaruan Peradilan. 15 TAHUN BEKERJA SAMA Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan Australia sudah bekerja sama selama 15 tahun. Sejak pertama kali ditandatangani tahun 2004, Nota Kesepahaman Kerja sama Yudisial antara Mahkamah Agung RI dengan peradilan Australia (Federal Court of Australia dan Family Court of Australia) telah mengalami berkali-kali penyempurnaan dan pembaruan dan pembaruan kerja sama terakhir ditanda tangani 31 Juli 2017 di Melbourne, Australia. Selama 15 tahun itu, kerja sama antar peradilan ini telah berkembang meliputi berbagai aspek yang meliputi manajemen perkara, manajemen perubahan dan kepemimpinan, kemudahan berusaha, kepercayaan dan keyakinan publik, Reformasi Mediasi, Reformasi Pengadilan Sederhana, reformasi kepailitan dan sebagainya. Selain itu di bawah payung kerja sama, maka pengadilan-pengadilan juga aktif terlibat dalam dialog timbal balik untuk membicarakan berbagai agenda reformasi yang diperlukan. Pada Nota Kesepahaman tahun 2017 tercatat beberapa aspek penting yang disepakati untuk dikerja samakan antara peradilan Indonesia dan peradilan Australia. Di antaranya yaitu, terkait Kemudahan Berusaha Pembaruan Hukum Perdata dan Sistem Eksekusi Penyelesaian Sengketa Pembaruan dalam Penyempurnaan Pengadilan Sederhana Pembaruan dalam peningkatan Yurisdiksi Pengadilan Niaga Dialog terkait Pengadilan Elektronik (e-filing, e-payment, e-summons) dan E-litigation kepercayaan dan keyajinan publik Selepas melakukan ramah tamah dengan Ketua Mahkamah Agung, Hon James L Allsop beserta rombongan melanjutkan pertemuan dengan Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung RI untuk berdiskusi tentang Kemudahan Berusaha di ruang pertemuan Tower Lt. 2. (azh/RS)

Kamis, 13 Juni 2019 21:05 WIB.

Jakarta " Humas: Mahkamah Agung menyelenggarakan acara sillaturrahim Forum Sekretaris (Forses) pada Kamis, 13 Juni 2019 di Balairung Mahkamah Agung. Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko), Sekretaris Jenderal (Sekjen), Sekretaris Utama (Sestama), Sekretaris Menteri Kementerian/Lembaga, Kepala Staf Umum TNI, Asisten Perencanaan (ASRENA) TNI AD, ASRENA TNI AL, ASRENA TNI AU dan ASRENA POLRI hadir pada acara ini. Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo, selaku tuan rumah dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini untuk lebih menguatkan koordinasi dan komunikasi antar pengambil kebijakan. Meskipun acara ini tidak formal dan terkesan santai, namun menjadi media yang sangat baik untuk melaksanakan koordinasi dan komunikasi antar sekretaris dan juga memiliki nilai strategis dalam kerjasama antara kementerian/lembaga. Terang Pudjoharsoyo. Selain para Sekretaris, acara ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH., M.Hum., Ketua Kamar Pidana, Dr. Suhadi, SH., MH., Ketua Kamar Agama, Amran Suadi, SH., MH., MM, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Dr. Supandi, SH., M.Hum, Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, SH., MH dan undangan lainnya. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung, Dr. Sunarto mengatakan bahwa pertemuan ini memiliki setidaknya dua sisi penting. Pertama, dalam konteks hubungan dan sinergitas antar lembaga dan kedua, dalam konteks peranan sekretaris kementerian/lembaga terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Sunarto menambahkan bahwa pertemuan yang dilaksanakan secara periodik ini mempunyai banyak manfaat. Diantaranya sebagai ajang komunikasi yang saling menguntungkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sebagai ajang untuk membangun sinergitas dalam penyusunan dan pelaksanaan program serta kegiatan antar Kementrian Lembaga, dalam rangka mendukung terwujudnya visi misi pemerintah. FORSES YANG UNIK Forses adalah forum bagi para sekretaris Kementrian/Lembaga, organisasi ini unik karena terbentuk begitu saja, tanpa perencanaan dan tidak memiliki aturan sebagaimana organisasi lain. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Koordinator Polhukam, Let. Jend. TNI Agus Surya Bakti selaku Ketua Pengarah Forses ketika memberikan sambutan. Meski begitu, menurut Agus, walaupun terbentuk tanpa rencana, Forses menjadi organisasi yang guyub dan memudahkan para sekretaris untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Suasana guyub inilah yang membuat kita bersama-sama bisa melaksanakan koordinasi yang baik. Terang Agus. Lebih lanjut Agus mengatakan bahwa karena organisasi ini terbentuk tanpa perencanaan, ketuanya pun terpilih tanpa surat perintah, tanpa open bidding, Maka semua anggota Forses yang hadir malam ini sepakat memilih Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Kementrian PAN RB sebagai ketua forses. Kata Agus yang disambut tepuk tangan para tamu yang hadir. Agus melanjutkan bahwa Dwi Wahyu Atmadji menggantikan ketua Forses sebelumnya yaitu Ukus Kuswara, Sekretaris Kementerian Pariwisata, yang telah meninggal Mei 2019 lalu. Pada kesempatan itu pula, Agus mengajak para hadirin untuk mendoakan Ukus agar diterima di sisi Allah dan ditempatkan di tempat terbaikNya. (azh/RS)

Rabu, 12 Juni 2019 18:09 WIB.

Jakarta"Humas: Mahkamah Agung secara resmi menyerahkan nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kepada Kementeraian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku leading sector dalam PMPRB. Penyerahan dilakukan secara elektronis oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum., selaku penanggung jawab Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung di Ruang Rapat Tower, Gedung Mahkamah Agung, Lt. II, Rabu (12 Juni 2019). Penyerahan tersebut dilakukan sesaat setelah Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Nugroho Setiadji, selaku koordinator assessor internal menyerahkan hasil penilaian kepada Sekretaris Mahkamah Agung. Turut hadir dalam acara penyerahan nilai PMPRB tersebut pejabat eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tinggi dan Tingkat Pertama di wilayah DKI Jakarta, tim assessor internal, serta tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung. Dalam pengarahannya sebelum dilakukan penyerahan, Pudjoharsoyo menyampaikan bahwa Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung merupakan kewajiban kementerian/lembaga karena hal tersebut berkaitan dengan kinerja lembaga yang pada akhirnya akan dijadikan oleh pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan besaran tunjangan kinerja pegawai pada lembaga tersebut. Bagi kita, persoalannya bukan hanya berimplikasi pada kesejahteraan, tetapi juga percepatan pencapaian visi pembaruan peradilan, yakni mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, ujar Pudjoharsoyo menegaskan. Mahkamah Agung, menurut Pudjoharsoyo, berusaha menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan nilai reformasi birokrasinya. Salah satu indikatornya adalah kesungguhan Mahkamah Agung mempersiapkan perangkat regulasi untuk mendukung keberhasilan program reformasi birokrasi, urai mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu. Ditahun 2019, Mahkamah Agung setidaknya telah mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 75A/KMA/SK/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Regulasi ini diteruskan ke bawah oleh Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung yang berusaha mengintegrasikan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas, ujar Pudjoharsoyo lebih lanjut. Disandingkan dengan PMPZI Kecuali melakukan penilaian di bidang reformasi birokrasi, penilaian juga dilakukan terhadap pembangunan Zona Integritas terhadap unit-unit kerja yang memiliki setidak-tidaknya tiga kriteria. Pertama, unit kerja yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik. Kedua, mengelola sumber daya yang cukup besar; dan ketiga, memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut. Dari hasil penilaian mandiri pelaksanaan zona integritas ini Mahkamah Agung kemudian mengusulkan 174 unit kerja ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Keseluruhan unit tersebut, terdiri dari tiga kategori. Pertama, unit kerja mandatory yang ditentukan oleh Kemenpan RB berdasarkan strategi nasional pemberantasan korupsi sebanyak 16 unit kerja. Kedua, unit-unit kerja yang telah diajukan ke Kemenpan RB tahun 2018 tetapi belum lolosa untuk mendapatkan predikat WBK sebanyak 15 unit. Dan ketiga, unit kerja yang diusulkan pada tahun 2019 sebanyak 143 unit kerja. Berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung memperoleh nilai 88,05, sedangkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan zona integritas tertinggi diraih oleh PA. Mojokerto dengan nilai 96,34 dan terendah diraih oleh Pengadilan Negeri Tondano dengan nilai 80,05. (Humas/Mohammad Noor)

Selasa, 11 Juni 2019

Jakarta, 11 Juni 2019 pukul 09.00 WIB, dilaksanakan Halal Bihalal Pejabat/Pegawai MARI di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI dan para pejabat serta pegawai MARI di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Kamis, 16 Mei 2019

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Panitera Pengganti pada tanggal 10 s.d. 12 April 2019. Acara dilaksanakan di Hotel Golden Tulip Kota Banjarmasin dan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Narasumber Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. (Direktur Binganis), H. Heru Pramono, S.H., M.Hum (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin), H. Adi Wahyono, S.H., M.Hum. (Panitera PT Kupang) dan Tavip Dwi Jatmiko, S.H., M.H. (Panitera PN Jakbar) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (TPU)

Kamis, 16 Mei 2019

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I. bekerjasama dengan Japan International Cooporation Agency (JICA) pada tanggal 28 s.d. 30 April 2019 menyelenggarakan Kegiatan Shortcourse Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bertempat di Natsepa Resort & Conference Center Ambon yang diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta. Kegiatan Pembinaan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Bapak Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. dilanjutkan dengan pembinaan. Peserta Kegiatan mendapatkan materi mengenai Pengantar HKI Secara Umum, Pengantar HKI di Indonesia, Rahasia Dagang dan Sesi Tanya Jawab dari para pemateri yang berkompeten di bidangnya yaitu Yugo Ishigami, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Didik Trisulistya, S.H., M.H. (MRF)

Sabtu, 27 April 2019

Senin, 22 April 2019

Pada tanggal 5-12 April 2019, jajaran DIrektorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengadakan kunjungan dalam rangka studi banding ke Spanyol. Rombongan dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Herri Swantoro, dan diikuti para pejabat Eselon II, dan beberapa ketua Pengadilan Negeri. Studi banding bertujuan untuk mepelajari pengelolaan peradilan di Spanyol dalam rangka dalam Modernisasi Tata Kelola Peradilan.