Pelayanan Prima Jadi Keutamaan Kami
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- KETUA MA PIMPIN UPACARA PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN RI KE " 73
Jumat, 17 Agustus 2018 09:18 WIB.
JAKARTA-HUMAS. Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH. Minggu (17/8) pagi tepat pada pukul 07.30 WIB menjadi Pembina Upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-73 dengan mengusung tema "Kerja Kita Prestasi Bangsa" dihalaman depan gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta. Upacara tersebut diikuti oleh para Pimpinan, Hakim Agung, para Pejabat eselon I sampai IV dan seluruh pegawai pada lingkungan Mahkamah Agung serta Pengurus dan anggota Dharmayukti Karini Mahkamah Agung RI. Prosesi upacara diawali dengan penghormatan umum kepada Pembina Upacara kemudian laporan Pemimpin Upacara kepada Pembina Upacara di lanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera. Mengheningkan cipta di pimpin Pembina Upacara, dilanjutkan dengan pembacaan naskah Pancasila oleh Pembina Upacara yang di ikuti oleh seluruh peserta upacara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Panca prasetya Korpri. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Zainal Agus Mutaqin. membacakan Surat Keputusan dari Presiden Republik Indonesia dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya dan Sewindu. 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia dengan Nomor 73/TK/Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya. Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan Satyalencana Karya Satya Tiga Puluh Tahun Kepada Untung Suharto, S.Sos., MM. (Kepaniteraan Mahkamah Agung RI), Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan Satyalencana Karya Satya Dua Puluh Tahun Kepada Sutarno, S.I.P., MM. (Pada Dirjen Badilag). Dan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya Sepuluh Tahun Kepada Mila Karima, SE. (Pada Biro Perencananaan dan Organisasi BUA MARI). 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 107/KMA/SK/V/ 2018. Tentang Penganugerahan Piagam Satya Karya. Kepada DR. Candra Boy Seroza, S. Ag., M. Ag. (Pada Biro Hukum dan Humas BUA MARI. Dengan Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan Piagam Satya Karya Sewindu. dan Kepada Fajar Ardiansyah, ST. (Pada Biro Kepegawaian BUA MARI) dengan Kehormatan yang Dianugerahkan Piagam Satya Karya Dewindu. Pada kesempatan ini, Ketua MA Hatta Ali secara simbolis menyematkan tanda jasa Satyalancana Karya Satya" 30 tahun Kepada Untung Suharto, S.Sos., MM. (Kepaniteraan Mahkamah Agung RI), Satyalancana Karya Satya 20 tahun kepada Kepada Sutarno, S.I.P., MM. (Pada Dirjen Badilag). Dan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun Kepada Mila Karima, SE. (Pada Biro Perencananaan dan Organisasi BUA MARI). Ketua MA juga memberikan Piagam "Satya Karya Sewindu kepada DR. Candra Boy Seroza, S. Ag., M. Ag. (Pada Biro Hukum dan Humas BUA MARI. dan satya Karya" Dwiwindu kepada Fajar Ardiansyah, pada Biro Kepegawaian BUA MARI. Pemberian penghargaan tersebut sebagai bentuk kesetiaan dan ketekunan dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Mahkamah Agung, sehingga dapat dijadikan tauladan bagi pegawai lainnya. Usai penyematan prosesi upacara di tutup dengan pembacaan Doa dan foto bersama.(ds,rs)
| Selengkapnya |- KETUA MAHKAMAH AGUNG HADIRI ACARA PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI PADA SIDANG TAHUNAN MPR 2018
Jumat, 17 Agustus 2018 06:52 WIB.
Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH menghadiri acara pidato kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR 2018 di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis,16/8/2018. Dalam pidatonya, Presiden RI Joko Widodo, mengapresiasi capaian yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam pembangunan bidang hukum. Mahkamah Agung, menurut Jokowi dalam pidatonya, terus berinovasi guna meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan dan layanan publik. Salah satunya yaitu penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Melalui Perma itu, penyelanggaraan administrasi peradilan diubah dari yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi sistem elektronik melalui aplikasi e-court. Dengan begitu, pencari keadilan memperoleh berbagai kemudahan dan efesiensi yang cukup signifikan, mulai dari biaya pengajuan gugatan, waktu, dan lain " lain. Acara pidato kenegaraan ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI, para Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Kerja, para Mantan Presiden dan Wakil Presiden dan para Duta Besar Negara " Negara sahabat. (humas)
| Selengkapnya |- MAHKAMAH AGUNG KELUARKAN KEPUTUSAN PERIHAL AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA SERTIFIKASI MEDIATOR NON HAKIM
Kamis, 16 Agustus 2018 11:10 WIB.
Jakarta"Humas: Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi di Indonesia, khususnya mediasi di Pengadilan (Court Connected Mediation) yang lakukan oleh mediator non hakim, Mahkamah Agung mengeluarkan Ketupusan Ketua Mahkamah Agung mengenai tata cara pemberian dan perpanjangan akreditasi lembaga penyelenggara sertifikasi mediator bagi mediator non hakim. Keputusan bernomor 117/KMA/SK/VI/2018 ditetapkan berdasarkan hasil rapat pimpinan pada tanggal 26 Juni 2018 yang lalu. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk dapat menjalankan fugsinya sebagai mediator, setiap mediator harus mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi. Akreditasi itu sendiri dilakukan Mahkamah Agung atau tim yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Dengan ketentuan ini, maka persyaratan, prosedur dan tata cara pengajuan serta perpanjangan akreditasi sudah diseragamkan dan diproses melalui satu pintu sekretariat yang ditunjuk oleh Keputusan tersebut. Nantinya Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung akan membawahi sekretariat tersebut, Ujar DR. Abdullah, SH., MS, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung sekaligus Sekretaris Tim Akreditasi, Rabu (15/08/2018). LIMA ATURAN POKOK Secara substansi, Keputusan tentang akreditasi lembaga penyelenggara sertifikasi mediator tersebut memuat setidaknya lima aturan pokok tentang akreditasi. Kelima aturan pokok tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, keputusan ini mengatur bahwa tujuan pelaksanaan akreditasi tersebut adalah untuk memberikan pembinaan dan penjaminan kualitas penyelenggaraan sertifikasi mediator oleh lembaga sertifikasi mediator. Lembaga sertifikasi mediator secara sederhana adalah lembaga penyelenggara pelatihan sertifikasi mediator di luar Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Ujar Abdullah menjelaskan. Kedua, mengenai tim akreditasi yang akan menjalankan proses akreditasi sebagai perpanjangan tangan Ketua Mahkamah Agung. Tim ini diketuai oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung dan beranggotakan perwakilan dari satuan-satuan kerja di Mahkamah Agung, ujar Abdullah. Ketiga, mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga penyelenggara sertifikasi mediator yang hendak mengajukan permohonan akreditasi. Persyaratan ini mencakup eksistensi lembaga, ketersediaan kurikulum pelatihan, tenaga pengajar, pengalaman menyelenggarakan pelatihan dan kode etik bagi mediator yang berada di bawah naungannya, papar Abdullah menjelaskan. Keempat, mengenai prosedur pengajuan permohonan akreditasi, termasuk didalamnya proses verifikasi permohonan dan masa berlakunya status akreditasi yang diperoleh oleh lembaga penyelenggara sertifikasi mediator. Bagian ini lebih mengacu kepada proses bisnis akreditasi yang akan dilakukan oleh pemohon dan tim akreditasi sampai keluarnya keputusan Ketua Mahkamah Agung mengenai akreditasi suatu lembaga, ujar Abdullah. Kelima, mengenai prosedur pengajuan perpanjangan akreditasi bagi yang telah mendapatkan status akreditasi berdasarkan keputusan ini. MENGATUR TATA CARA MONITORING DAN EVALUASI Selain mengatur tentang tata cara pemberian dan perpanjangan akreditasi lembaga penyelenggara sertifikasi mediator, keputusan ini juga mengatur tentang tata cara monitoring dan evaluasi terhadap lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Ketentuan ini ingin mengatur tentang kepatuhan lembaga sertifikasi mediator dalam menyelenggarakan pelatihan mediasi agar dapat menghasilkan output dan outcome sebagaimana diharapkan, pungkas Abdullah. Tata cara monitoring dan evaluasi mencakup kewajiban pelaporan dan konsekuensi-konsekuensi apabila dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi ditemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan sertifikasi mediator. (Humas/Mohammad Noor)
| Selengkapnya |- KETUA MAHKAMAH AGUNG MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAH 2 HAKIM AGUNG
Rabu, 15 Agustus 2018 14:27 WIB.
Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) orang Hakim Agung pada hari Rabu, 15 Agustus 2018 pukul 11.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung lantai 14. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 132/P Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018. Dua Hakim Agung yang akan dilantik dan diambil sumpahnya adalah: Dr. Drs. H. Abdul Manaf, MH. sebagai Hakim Agung pada Kamar Agama Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH. sebagai Hakim Agung pada Kamar Perdata. Dua nama Hakim Agung ini sebelumnya diajukan oleh Komisi Yudisial ke Komisi III DPR RI untuk mengikuti fit and proper test. Selanjutnya setelah mengikuti fit and proper test, melalui surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: 7/DPRRI/V/2017-2018 tanggal 26 Juli 2018 DPR memutuskan Abdul Manaf lolos sebagai Hakim Agung pada Kamar Agama dan Pri Pambudi Teguh lolos pada Kamar Perdata. Abdul Manaf sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sedangkan Pri Pambudi sebelumnya menjabat sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang. (Humas/AZ/RS/foto Pepy)
| Selengkapnya |- UPACARA HUT KE-73 MARI TETAP DILAKSANAKAN HARI MINGGU
Selasa, 14 Agustus 2018 17:00 WIB.
Jakarta"Humas: Hari ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-73 tanggal 19 Agustus 2018 akan jatuh pada hari libur, yakni hari minggu. Meski demikian, upacara dalam rangka peringatan tersebut tetap akan dilaksanakan pada hari itu juga, tanpa bergeser ke hari kerja. Demikian disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum di Jakarta, Selasa (14/08/2018). Sesuai dengan instruksi YM Ketua Mahkamah Agung sekaligus untuk kebersamaan seluruh aparatur pengadilan, pelaksanaan upacara tetap sesuai jadwal, ungkap Pudjoharsoyo. Penetapan pelaksanaan upacara hari libur tersebut ditetapkan melalui rapat pimpinan Mahkamah Agung beberapa waktu lalu. Terkait dengan hal tersebut, Pudjoharsoyo menginstruksikan kepada segenap pimpinan pengadilan tingkat pertama dan banding di seluruh Indonesia agar melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun Mahkamah Agung di tempat masing-masing pada hari itu juga dimulai pukul 07.30 atau disesuaikan dengan keadaan setempat. Nuansa yang Berbeda Peringatan hari ulang tahun Mahkamah Agung ke-73 ini mengambil tema Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. Tema ini setidaknya merefleksikan suasana kebatinan dunia peradilan Indonesia yang baru saja memulai era baru dengan mengembangkan sistem peradilan berbasis elektronik (e-court) sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Oleh karena jatuh pada hari libur, peringatan hari ulang tahun kali ini dilaksanakan dalam nuansa yang berbeda, yakni menghadirkan suasana olahraga. Kita menyadari bahwa dengan menjalankan aktifitas olahraga, maka tubuh akan menjadi sehat dan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat mens sana in corpore sano, demikian bunyi salah satu penggalan amanat Ketua Mahkamah Agung yang akan dibacakan pada hari itu. Selain itu, demikian bunyi amanat tersebut, sebagai aparatur lembaga peradilan, kita harus tetap prima dan tangguh kesehatannya dalam menghadapi berbagai tantangan dan problematika yang akhir-akhir ini banyak menjadi sorotan publik. (Humas/Mohammad Noor)
| Selengkapnya | - KETUA MA PIMPIN UPACARA PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN RI KE " 73
-
Berita Badan Peradilan Umum
- PERESMIAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
Senin, 06 Agustus 2018
Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Tanjung Karang secara resmi dioprasionalkan ditandai dengan Penekanan Tombol Sirine, dilanjutkan Penandatanganan Sertifikat Peresmian dan Pengguntingan Pita oleh Dirjen Badilum MARI Bpk. Dr. Heri Swantoro S.H., M.H. Pada tanggal 27 juli 2018, di dampingi oleh KPT Tanjungkarang Bpk. Zaid Umar Bobsaid, S.H., M.H., Moh Hatta S.H., M.H. WKPT Tanjungkarang, Kejati Lampung, perwakilan Kemenkum Ham dan Walikota serta Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum dan Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Umum. Kehadiran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di PT Tanjungkarang disambut dengan tarian Selamat Datang Sekapursirih untuk tamu yang terhormat. KPT Tanjungkarang dalam sambutannya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kehadiran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum MARI dengan rombongan dalam acara Peresmian PTSP PT Tanjungkarang bersama PN Menggala, PN Sukadana, PN Liwa, dan PN Blambangan Umpu, enam Pengadilan Negeri lainnya telah diresmikan lebih dulu pada tanggal 8 februari 2018 oleh Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana. Dua Pengadilan Negeri di wilayah PT Tanjungkarang telah mendapat password E-Court, yaitu Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Pengadilan Negeri Metro dan siap untuk melaksanakan. Dalam sambutannya Direktur Jendral Badan Peradilan Umum menekankan tiga hal, yaitu mengenai Akreditasi Penjaminan Mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan E-Court. Setelah selesai peresmian Direktur Jendral Peradilan Umum MARI meninjau PTSP PT Tanjungkarang sekaligus berdialog dengan petugas layanan PTSP serta melihat MIS dan SIPP pada layar monitor yang tersedia di ruang lobi PT Tanjungkarang, dilanjutkan dengan wawancara via Teleconference dengan petugas PTSP di Wilayah Hukum PT Tanjungkarang. Kunjungan dilanjutkan ke PN Tanjungkarang, PN Metro, PN Sukadana, PN Gunung Sugih, PN Menggala yang dirangkai dengan kegiatan Bakti Sosial Operasi Katarak, Hernia, Khitanan dan Donor Darah di PN Gunung Sugih bekerjasama dengan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum, PT. Ariya Nobel dan Pemda Lampung Tengah. Dan pada kesempatan itu juga memecahkan Rekor MURI Operasi Hernia Terbanyak dengan jumlah 35 Orang (ssdk nurman).
| Selengkapnya |- PEMBINAAAN DAN EVALUASI KINERJA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 2018
Senin, 06 Agustus 2018
Jumat, tanggal 3 Agustus 2018 bertempat di Hotel Intercontinental, jalan Dago Pakar, Bandung, Jawa Barat,Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengadakan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 3 hingga tanggal 4 Agustus 2018 yang dihadiri oleh para Pejabat Eselon II, III, IV dan seluruh Pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
| Selengkapnya |- MAHKAMAH AGUNG RI MERESMIKAN APLIKASI E-COURT
Senin, 16 Juli 2018
Perkara Pertama Yang Didaftarkan Secara Elektronik diterima serentak pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat PembaruanPeradilan.net, Balikpapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan telah disahkan pada 29 Maret 2018 lalu. Kini melanjutkan inovasi tersebut, akhirnya aplikasi Pengadilan Elektronik (e-court) diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M Hatta Ali S.H., M.H. di Balikpapan pada Jumat (13/8) siang lalu. Acara peluncuran aplikasi e-court dilaksanakan berbarengan dengan Pembinaan Teknis Yudisial dan penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada 4 lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Prosesi peresmian penggunaan aplikasi e-court dilakukan secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Agung RI di depan tidak kurang 1.000 orang warga peradilan yang menerima sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dan para undangan, yang antara lain terdiri dari perwakilan mitra pembayaran uang perkara pengadilan (Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI 46, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah). Ketua MA menekan tombol peresmian yang kemudian dilanjutkan dengan menyaksikan secara langsung proses penerimaan perkara dengan elektronik pada tiga pengadilan secara langsung, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Acara kemudian dilanjutkan dengan tele-conference antara Ketua MA dengan para tiga pengadilan yang menerima pendaftaran dan para advokat yang melakukan pendaftaran secara online untuk mengetahui kesan dan pengalaman mereka menjadi salah satu pendaftar pertama perkara dengan menggunakan aplikasi e-court. Tercatat saat ini sudah ada 2 perkara diajukan secara elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 1 perkara di PN Surabaya, serta 1 perkara pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Lompatan Besar Bagi Layanan Peradilan Ketua MA dalam sambutannya menyatakan bahwa peresmian e-court merupakan lompatan besar dalam keseluruhan upaya besar melakukan perubahan administrasi di pengadilan. Sistem e-court Mahkamah Agung memungkinkan penggugat melakukan permohonan atau gugatan perdata/perdata agama/TUN di seluruh Indonesia secara elektronik tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan. Pembayaran juga jadi makin ringkas, karena sistem e-payment memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut. Pemanggilan elektronik (e-summons) juga sangat meringkas proses dan menghemat biaya, karena pemanggilan bisa dilakukan langsung ke domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah yang berbeda. Hal ini memungkinkan biaya panggilan ditekan se-minimal mungkin sampai nol rupiah. Khusus untuk e-summons, sesuai Perma No.3 Tahun 2018, prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui untuk dilakukan panggilan secara elektronik, untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Ke depannya sistem e-court sudah diarahkan ke penggunaan yang lebih luas, yaitu implementasi litigasi elektronik, mengingat Pasal 5 Perma No.3 Tahun 2018 telah mencantumkan juga jenis dokumen yang bisa dikirim secara elektronik meliputi jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Hanya saja implementasi penuhnya menunggu pengaturan teknis. Ketua MA dalam sambutannya mengatakan bahwa bentuk e-litigation masih perlu dikembangkan, dan bentuk akhirnya bisa sangat beragam tergantung pengembangan yang dilakukan Mahkamah Agung nantinya. Satu Tahun Harus Sudah Terimplementasi di Seluruh Pengadilan Perma Nomor No.3 Tahun 2018 sudah menetapkan bahwa administrasi perkara di pengadilan secara elektronik berlaku bagi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara, namun saat ini pendaftaran baru dapat diberlakukan pada peradilan umum, agama dan TUN. Mengingat perkara Tata Usaha Militer pada Peradilan Militer belum operasional. Selanjutnya, mengingat banyak prakondisi yang harus dipenuhi untuk dapat dilaksanakannya aplikasi e-court, untuk tahap ini Sekretaris Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 menunjuk 32 Pengadilan dari peradilan umum, agama, dan TUN untuk melaksanakan uji coba implementasi e-court untuk tahap ini. Adapun pengadilan percontohan meliputi PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Utara, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Barat, PN Tangerang, PN Bekasi, PN Bandung, PN Karawang, PN Surabaya, PN Sidoarjo, PN Medan, PN Makassar, PN Semarang, PN Surakarta, PN Palembang, PN Metro. Sementara itu di lingkungan peradilan agama meliputi, PA Jakarta Pusat, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Barat, PA Depok, PA Surabaya, PA Denpasar, PA Medan. Untuk Pengadilan TUN pengadilan percontohan meliputi PTUN Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Serang, PTUN Denpasar, PTUN Makassar dan PTUN Tanjung Pinang. Ketua MA dalam sambutannya berharap agar dalam waktu tepat satu tahun sejak peresmian aplikasi e-court ini, maka aplikasi e-court harus sudah bisa diaplikasikan di seluruh pengadilan di Indonesia. Sekaligus menantang kesiapan para pimpinan badan peradilan untuk memenuhi target tersebut yang langsung disambut positif oleh para peserta. Beliau juga meminta agar para direktur jenderal untuk bisa melaporkan hasil uji coba tahap pertama ini dalam waktu 6 bulan. Penerimaan Pendaftaran Perkara Secara Live Dalam kesempatan peresmian tersebut dilakukan pula demonstrasi penerimaan perkara secara live di tiga pengadilan secara simultan. Para pengacara yang melakukan pendaftaran perkara mengklaim bahwa mereka sangat mengapresiasi inisiatif Mahkamah Agung dalam membuka sistem pelayanan e-court. Juniver Girsang dari PERADI Jakarta menyatakan bahwa advokat sangat berterima kasih kepada peluncuran sistem ini. Advokat kini bisa beracara di banyak tempat tanpa perlu harus hadir langsung, dan tentunya ini memotong biaya. Pembayaran perkara bisa dilakukan dari bank manapun dengan saluran apapun, terlepas dari mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan. Pengacara di Surabaya juga mengaku bahwa proses pendaftaran perkara sangat cepat, proses pendaftaran, pembayaran sampai keluar nomor perkara dapat diselesaikan dalam hitungan satu jam. Salah satu advokat yang berpartisipasi, Juniver Girsang mewakili PERADI menyatakan bahwa PERADI yang dipimpinnya sangat menghargai inisiatif Mahkamah Agung ini, dan berjanji untuk membantu melakukan sosialisasi dan pengenalan e-court ini ke segenap anggotanya. Ketua MA dalam dialog live juga memberikan pesan bahwa ke depannya para pihak tidak perlu lagi terlalu sering untuk bolak balik ke gedung pengadilan, yang dengan sendirinya memotong biaya dan waktu. Bagian Dari Inisiatif Kemudahan Berusaha Reformasi pelayanan perkara ini tidak lepas dari upaya Mahkamah Agung untuk mendorong tingkat daya saing RI dalam Survei Kemudahan Berusaha. Survei Kemudahan berusaha adalah suatu survei global yang dilakukan oleh World Bank Group terhadap tidak kurang dari 180 negara di seluruh dunia sejak tahun 2012. Survei dilakukan untuk mengukur seberapa kondusif kerangka regulasi dan kebijakan pada suatu negara terkait dengan dimulainya berusaha dan kegiatan usaha di lokal di negara tersebut. Pemerintah RI sejak tahun 2016 sudah menetapkan target strategis untuk mendongkrak peringkat kemudahan berusaha dari peringkat 120 pada tahun 2016 menjadi peringkat 40. Pada tahun 2018 peringkat RI tercatat berhasil dinaikkan ke peringkat 72. Mahkamah Agung bertanggung jawab atas dua komponen survei, yaitu Penegakan Kontrak dan Penyelesaian Kepailitan. Pada dua parameter tersebut telah terjadi peningkatan peringkat yang cukup baik dalam dua tahun terakhir, tercatat peringkat Penegakan Kontrak berhasil naik dari peringkat 166 pada tahun 2017 ke peringkat 145 pada tahun 2018. Sementara itu peringkat Penyelesaian Kepailitan berhasil dinaikkan dari peringkat 76 pada tahun 2017 ke peringkat 38 pada tahun 2018. Dengan disahkannya Perma No.3 Tahun 2018 dan diresmikannya fasilitas e-court, maka diharapkan pada survey kemudahan berusaha selanjutnya akan ada peningkatan pada parameter Penegakan Kontrak khususnya dalam sub parameter Indeks Kualitas Proses Berperkara, dimana pada poin otomatisasi perkara akan diperoleh tambahan dari indikator E-Filing, E-Payment dan E-Summons. Untuk mendorong peningkatan peringkat kemudahan berusaha, Mahkamah Agung telah membentuk mekanisme koordinasi melalui kelompok kerja Kemudahan Berusaha berdasarkan SK KMA Nomor 043 KMA/SK/II/2017 Pembentukan Kelompok Kerja Dalam Rangka Koordinasi Peningkatan Kemudahan Berusaha. Kelompok Kerja ini dipimpin oleh YM Ketua Kamar Perdata MARI H. Sultoni Mohdally S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M. Kelompok Kerja ini akan terus mendorong perbaikan sistemis dalam berbagai agenda guna mendorong peringkat kemudahan berusaha.(*) SUMBER
| Selengkapnya |- PERESMIAN PTSP PENGADILAN TINGGI SUMATERA BARAT DAN PENGADILAN NEGERI SE SUMATERA BARAT
Kamis, 05 Juli 2018
Pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018. Bertempat di Pengadilan Negeri Padang Panjang, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang diwakili oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Dr. H. Haswandi, SH, SE, meresmikan PTSP (one gate integrated service) Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Pengadilan Negeri Se wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, yang terdiri dari PT Sumbar, PN Padang, PN Bukittinggi, PN Pariaman, PN Batusangkar, PN Lubuk Basung, PN Lubuk Sikaping, PN Padang Panjang, PN Payakumbuh, PN Solok, PN koto Baru, PN Muaro, PN Sawahlunto, PN Pasaman Barat, PN Painan dan PN Tanjung Pati. Hadir dalam acaran tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Drs.H.Wahyudin, M.Si., Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat H. Husni Rizal, SH., MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Gatot Supramono, SH, M.Hum, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Padang Panjang beserta seluruh Pimpinan Empat Pilar Pengadilan Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Barat. Acara berlangsung khidmat dan meriah, diakhiri dengan bersalam-salaman dan foto bersama. (sumber : MUS/IT PT)
| Selengkapnya |- PERESMIAN PTSP PENGADILAN TINGGI PONTIANAK DAN PENGADILAN NEGERI SE KALIMANTAN BARAT
Kamis, 05 Juli 2018
Pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018 Bertempat di Pengadilan Tinggi Pontianak, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Drs.H.Wahyudin, M.Si. meresmikan PTSP Pengadilan Tinggi Pontianak dan Pengadilan Negeri Se Kalimantan Barat.
| Selengkapnya | - PERESMIAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas