Kompensasi Pelayanan
Berikut bentuk Kompensasi yang ada Pada Pengadilan Negeri Jambi :
MENINGKATKAN INTERGRITAS DAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PENGADILAN MELALUI SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- KETUA MA LANTIK DIRJEN BADILAG DAN DIRJEN BADIMILTUN BARU
Senin, 18 Maret 2024 07:54 WIB.
Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. melantik Drs. Muchlis, S.H., M.H. sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Badan Peradilan Agama (Badilag) dan Marsma TNI Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. sebagai Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (BadimilTUN) di ruang Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung lantai 14 pada Senin, 18 Maret 2024. Pelantikan dua dirjen tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 14/TPA Tahun 2024 Tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung. Menurut Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. MA/Sek/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, tugas Direktur Jenderal yaitu membantu Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana dari lingkungan Peradilan masing-masing pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan peradilan masing-masing. Terkait hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa jabatan dirjen bukanlah amanah yang ringan. Karena hal tersebut merupakan bagian penting dari supporting unit Mahkamah Agung. Terlebih lagi, menurutnya, menjaga amanah bukanlah sekadar tugas, tetapi juga merupakan bagian integral dari keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pundak Saudara terpikul tanggung jawab untuk membangun dan memajukan peradilan Indonesia di masa depan, di tangan Saudara tersimpan kewenangan, yang menjadi tumpuan bagi keberlanjutan program-program strategis Mahkamah Agung di masa yang akan datang, khususnya di lingkungan peradilan yang saudara pimpin. Laksanakanlah amanah ini dengan sebaik-baiknya pesannya. Guru Besar Universitas Diponegoro ini berpesan kepada dua Dirjen yang dilantik tentang pentingnya dua pilar utama yang mendukung integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yaitu transparansi dan akuntabilitas. Khususnya terkait dengan penyerapan anggaran, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran negara dipergunakan. Saya meminta kepada seluruh Pejabat Eselon I, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, agar wajib mengawasi pelaksanaan pembayaran APBN pada satuan kerja masing-masing dengan melakukan pemeriksaan mendadak minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasilnya langsung kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial. katanya. Lebih Dekat dengan Dua Dirjen Muchlis merupakan pria kelahiran Lubuk Linggau pada 10 Agustus 1966. Sebelum dilantik menjadi Dirjen Badilag, ia merupakan Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Ia menggantikan Dr. Drs. Aco Nur S.H., M.H. yang telah habis masa jabatannya sebagai Dirjen Badilag. Muchlis mengawali karir hakimnya sebagai staf di Pengadilan Agama Lubuk Linggau pada 1993. Selanjutnya ia menjadi calon hakim pada pengadilan yang sama pada 1994. Di tempat yang sama pula, tiga tahun setelahnya yaitu pada 1997, Muchlis diangkat menjadi Hakim Tingkat Pertama. Sebelum menjadi Dirjen Badilag, Alumnus Universitas Bengkulu ini pernah menjabat beberapa jabatan, di antaranya: Wakil Ketua Pengadilan Agama Kayuagung (2010) Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan (2012) Ketua Pengadilan Agama Muara Enim (2013) Wakil Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau (2015) Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau (2017) Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu (2020) Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat (2020) Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi (2021) Sedangkan Yuwono Agung Nugroho merupakan pria kelahiran Wonogiri 14 Juni 1969. Sebelumdilantik menjadi Dirjen BadimilTUN, ia menjabat Kepala Biro Peraturan dan Perundang-Undangan pada Sekretariat JenderalKementerian Pertahanan. Ia menggantikan Lulik Tri Cahyaningrum S.H., M.H. Dirjen Badilum sebelumnya, yang telah menjadi Hakim Agung. Lulusan Universitas Padjajaran ini mengawali karirnya sebagai Kaurbankum Pakum Lanud Hasanuddin pada 1995. Setelah itu ia menjadi Pakum Lanud Palembang pada 1996. Sebelum menjabat Dirjen BadimilTUN, ia pernah menjabat beberapa jabatan, di antaranya yaitu: PS Kasubsi Karplin Sidatakara Subdis Dargakumau (1999) PS Kasi Tarkum Subdis Dargakum Diskumau (2004) Pamen Diskumau (2004) Kakum Lanud Atang Senjaya (2005) Kasi Bankumil Subdis Bankum Diskumau (2005) Kasi Bankumperda Subdis Bankum Diskumau (2009) Kakum Korpaskhas (2013) Kakum Kohanudnas (2016) Sesdikumau (2019) Pada kesempatan yang sama, pada penutup sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, dan H. Bambang Myanto, S.H., M.H., selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah menunjukkan pengabdian tulusnya kepada lembaga, dengan memimpin roda organisasi di unit eselon I ini dengan baik dan penuh dedikasi, selama lebih dari 1 tahun lamanya, hingga dilantiknya pejabat baru yang definitif. Semoga pengabdian Saudara mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT, harapnya. Acara pelantikan ini dihadiri oleh jajaran Pimpinan Mahkamah Agung, Para hakim agung, para Pejabat Eselon 1-4 pada Mahkamah Agung, serta undangan lainnya. (azh/RS/photo:Adr, Sno,Yrz)
| Selengkapnya |- PLT. SEKRETARIS MA MELANTIK 17 PEJABAT STRUKTURAL DAN 15 PEJABAT FUNGSIONAL
Senin, 04 Maret 2024 08:51 WIB.
Jakarta-Humas: Plt Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H., M.H melantik 17 Pejabat Struktural dan 15 Pejabat Fungsional, pada hari Senin, 4 Maret 2024, bertempat digedung Tower lantai 2 Mahkamah Agung. Dalam sumpahnya, pejabat Struktural dan Fungsional berjanji akan melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban.Mereka juga bersumpah akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Akan bekerja sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Mereka juga berjanji akan menjaga integritas dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela, tutur pejabat Struktural dan Fungsional yang dilantik Sementara itu, Plt Sekretaris Mahkamah Agung dalam sambutannya mengatakan Jabatan yang kalian sandang merupakan amanah (kepercayaan) yang diberikan kepada kalian, untuk itu kalian harus jaga dengan bekerja sebaik baiknya. Dan juga mengenai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengawas dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan MA harus kalian terapkan dilingkungan tempat saudara bekerja, sehingga nantinya kalian bisa menjadi Role model yang artinya bisa menjadi teladan yang baik dari segi pola pikir maupun perilaku yang dilakukan sehari-hari. Berikut nama Pejabat Struktural yang dilantik Arif Setiadi, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring A pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Antonius Adhi Irianto, S.S. sebagai Kepala Sub Bagian Statistik dan Laporan pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Budi Hendrasti, S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Ratna Yunita, S.T., M.M. sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring C pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Nur Rahmat Baskara, S.E. sebagai Kepala Sub Bagian Evaluasi Pengadaan Barang I pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Endang Setyo Hartanti, S.E., M.M.sebagai Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Neraca pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Devi Amelia, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Standarisasi Pengadaan Barang II pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mohd. Dedy Aprilan, S.P., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Penghapusan pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi Agung Priyombodo, S.Kom., M.Kom. sebagai Kepala Sub Bagian Persuratan pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi Gandit Wahyudi Satrio, S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Rachmad Triapto, S.Kom. sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi I B pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Fita Rusfandari, S.E., M.M. sebagai Kepala Sub Bagian Akuntansi I A pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Anita Novianti, S.E., M.Ak. sebagai Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi I B pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Vika Pratiwi, S.E. sebagai Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi I A pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Purwanto, S.P. sebagai Kepala Sub Bagian Organisasi pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Bintang Puwan Permata, S.H.sebagai Kepala Sub Bagian Rohani dan Sosial pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi. Amir Mahmud, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Kearsipan dan Dokumentasi pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi. Dan nama Pejabat Fungsional yang dilantik: Sukriadi Tanjung, S.Kom. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama Novan Pujimahaputra, S.Kom., S.H. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama Tessa Yulisa Dewi Nurnaningrum, S.H., M.Kn. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama Rizky Amelia Kusuma Wardani, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama Riyadhy Fauzy, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama Putri Dea Larasati, S.Ak. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama Probo Widyaningrum, S.E., M.M. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama Izni Wuyanti, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama Harmini, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama Aris Nurul Wahyu Hidayah, S.H. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama Ahmad Supriyadi, S.H. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama Adji Budi Susilo, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama Deagestano Hendika Saputra, S.Kom. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama Febri Susanto, S.Pd. sebagai Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama Julian Mahardika, S.Pd.sebagai Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama Turut hadir dalam acara tersebut, Para pejabat Eselon II, III dan IV dilingkungan Mahkamah Agung, serta para undangan lainnya (Humas)
| Selengkapnya |- KETUA KAMAR PENGAWASAN : INTEGRITAS ADALAH KONSISTENSI ANTARA TINDAKAN DENGAN NILAI DAN PRINSIP
Senin, 04 Maret 2024 07:43 WIB.
Jakarta " Humas : Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Hal tersebut disampaikan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum, pada acara Pembinaan dan Penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Senin, 4 Maret 2024 di lantai 2 Gedung Wirdjono Mahkamah Agung. Menurutnya, dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan dari tindakan seseorang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini mengatakan, kita semua berubah ke arah yang lebih baik, untuk mengembalikan Marwah Mahkamah Agung, semua hanya bisa dapat dilakukan jika kita menjadikan integritas sebagai pilar utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk itu dibutuhkan; komitmen pribadi untuk meneguhkan integritas, dengan di mulai saat Ini juga, dimulai dari hal yang paling sederhana sampai dengan hal paling besar, ujar Tuakawas. Dalam kesempatan yang sama, Panitera Mahkamah Agung, Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum mengatakan sebagai tindak lanjut atas instruksi Pimpinan Mahkamah Agung dalam rangka Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, dinilai perlu dilakukan penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh Hakim dan Aparatur Peradilan yang berada di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Hal tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa setiap Hakim dan Aparatur Peradilan wajib membuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksakanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sementara itu dalam laporan kegiatan, Sekretaris Panitera Mahkamah Agung Dr. H. Iyus Suryana, S.H., M.H menyampaikan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya; dan Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, serta Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penandatanganan Pakta Integritas. Acara ini dihadiri Panitera Muda Perkara, Hakim Tinggi Pemilah Perkara, Panitera Muda Kamar, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti, Pejabat Struktural, serta Pejabat Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara virtual. (enk/PN/photo:bgs,vt,tfk)
| Selengkapnya |- KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI KE BANTEN
Senin, 04 Maret 2024 03:04 WIB.
Tangerang-Humas: Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 dengan Tiga (3) Lingkungan Peradilan se-wilayah Provinsi Banten pada Senin, 4 Maret 2024 di Ballroom Mahogany Hotel Aryaduta Lippo Village Tangerang. Rapat kerja yang dipimpin oleh Dr. Habiburokhman, S.H., M.Hum didampingi oleh 14 anggota Komisi III DPR seperti Drs. M. Nurdin, M.M, Johan Budi Sapto Pribowo, Ichsan Soelistio, Dr. I. Wayan Sudirta, S.H., M.H, Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si, Dr. Wihadi Wiyanto, S.H., M.H, Bimantoro Wiyono, S.H, Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M, Drs. Y. Jacky Uli, M.H, H. Moh. Rano Al Fath, S.H., M.H, H. Agung Budi Santoso, S.H., M.H, Komjen (Purn) Drs. H. Adang Daradjatun, Habib Aboe Bakar Al Habsy, S.E, Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. Habiburokhman menyampaikan kunjungan kerja ini sebagai tugas konstitusional Komisi III DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran, penegakan hukum terhadap semua sektor dan penanganan kasus perkara di wilayah provinsi Banten yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam Rapat Kerja serta Rapat Dengar Pendapat dengan para mitra kerja. Rapat kerja dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H beserta jajarannya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Drs. Helmy Thohir, M.H beserta jajarannya dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Kusman, S.IP., S.H., M.Hum. Pada kesempatan ini KPT Banten menyampaikan perkara yang menonjol yaitu perkara narkotika dengan jumlah perkara terbanyak di wilayah hukum PT Banten dan kendala dalam proses eksekusi seperti ketidaksesuaian objek dengan nilai kewajiban dari Termohon Eksekusi. Selanjutnya pemaparan dari KPTA Banten menjelaskan kurangnya SDM hakim di PTA Banten dikarenakan hanya memiliki 4 orang hakim dan perlunya penambahananggaran untuk sidang terpadu. Sedangkan KPTUN Serang menyampaikan inovasi yang mendukung peningkatan pelayanan publik seperti kemudahan akses bagi pengguna layanan pengadilan melalui aplikasi e-BaskaraTUN (Surat Keterangan Bebas Berperkara) secara online. Rapat kerja diakhiri pada pukul 12.00 WIB dengan tukar menukar plakat dan foto bersama. (rv/em/im)
| Selengkapnya |- MENINGKATKAN KUALITAS BADAN PERADILAN, MAHKAMAH AGUNG RI MENYEPAKATI KERJASAMA DENGAN STANFORD UNIVERSITY
Senin, 04 Maret 2024 01:25 WIB.
San Fransisco-Humas: Pada tanggal 29 Februari 2024 Mahkamah Agung RI dan Stanford University mencapai kesepakatan untuk mulai menjalin Kerjasama strategis dalam area penelitian, pertukaran pengetahuan dan pelatihan. Hal ini dituangkan dalam Letter of Intent untuk Kerjasama antara Mahkamah Agung RI dan Stanford University yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Latihan Hukum dan Kebijakan Mahkamah Agung RI (BSDK MARI) Bambang Hery Mulyono, SH., MH dan Professor David Cohen Direktur Stanford Center for Human Rights and International Justice. Penandatanganan Letter of Intent Kerjasama ini dilakukan di Palo Alto, California, disaksikan langsung oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr Muhammad Syarifuddin, SH., MH, dan Konsul Jenderal RI di San Fransisco Bapak Prasetyo Hadi. Turut hadir dalam upacara penandatanganan tersebut, YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Dr. Sunarto, SH., MH, YM Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM., YM Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH yang didampingi oleh delegasi yang terdiri dari Hakim Agung dan pejabat badan peradilan. Kerjasama dengan Stanford Center for Human Rights and International Justice merupakan kerjasama yang sudah berlangsung cukup lama. Selama ini, seperti halnya kerjasama dengan mitra pembangunan internasional lainnya, Stanford Center for Human Rights and International Justice memiliki rekam jejak yang cukup panjang dalam area peningkatan kapasitas Hakim dalam sektor HAM, Hukum Lingkungan, dan beberapa aspek teknis lainnya. Penandatanganan LoI ini dimaksudkan untuk memperkuat kerjasama dalam aspek hukum lingkungan, keberlanjutan, Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana, Proses peradilan dan pembaruan Peradilan, dengan rencana untuk meningkatkan kerjasama yang ada tersebut ke tingkat lebih jauh dalam bentuk Memorandum of Understanding yang rencananya akan ditandatangani dalam waktu satu tahun ke depan. YM Ketua Mahkamah Agung RI dalam sambutannya menekankan betapa pentingnya pengembangan lebih lanjut kerjasama dengan Stanford University, penandatangan LoI hanyalah awal dari kerjasama berkelanjutan ke depan, beliau berharap ke depannya kerjasama tersebut bisa ditingkatkan menjadi kerjasama yang lebih berkelanjutan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding, dan secara khusus berharap agar para hakim Indonesia juga bisa menempuh pendidikan di Stanford untuk mempelajari dan mendalami berbagai area prioritas tersebut. Sementara itu Konsul Jenderal Prasetyo Hadi menyambut baik kesepakatan ini sebagai pencapaian monumental dan menyampaikan harapannya atas kerja sama ini. Selamat atas kerja sama hukum dan penelitian yang dicapai oleh Mahkamah Agung dengan Stanford. Diharapkan dapat mendukung berbagai upaya Mahkamah Agung untuk semakin meningkatkan kapasitas para penegak hukum di bawah naungan Mahkamah Agung se-Indonesia, ujar Prasetyo Hadi. Kunjungan Kerja ke Stanford University Penandatangan Kerjasama ini dilakukan bersamaan dengan kunjungan kerja Mahkamah Agung RI ke Negara Bagian California, dimana delegasi Mahkamah Agung RI mengunjungi berbagai instansi peradilan, penegak hukum dan pendidikan tinggi di kawasan California dalam rangka pengembangan kebijakan dan kerjasama internasional di kawasan California Utara dan Selatan. Di Stanford University delegasi Mahkamah Agung RI mengadakan dialog dengan berbagai Pusat Studi di Stanford seperti Stanford Center for Ocean Solutions, Environmental Law Clinic, dan Stanford Criminal Justice Center dengan dikoordinasi dan di fasilitasi oleh Stanford Center for Human Rights and International Justice. Dengan berbagai pusat studi tersebut, dialog meliputi issue tentang Penegakan Hukum Lingkungan, Restorative Justice, dan Keamanan Persidangan. Secara khusus issue Restorative Justice menjadi perhatian YM Ketua Mahkamah Agung RI, mengingat saat ini Mahkamah Agung RI tengah mempersiapkan kerangka kebijakan Restorative Justice di peradilan, sehingga ragam pemikiran tentang praktek restorative justice di Amerika Serikat yang didapat dari diskusi ini bisa akan sangat membantu pimpinan MARI dalam mempercepat pembahasan kerangka hukum tersebut. YM Ketua MARI juga berkesempatan untuk melakukan audiensi dengan Presiden Stanford University President Richard Saller, the President of Stanford University untuk membicarakan pengembangan kerjasama berkelanjutan. Selain itu untuk lebih memperkenalkan capaian pembaruan Mahkamah Agung RI selama 15 tahun terakhir, juga diadakan sesi tentang sistem peradilan Indonesia bagi Mahasiswa Stanford University yang mendalami kajian di Bidang Studi Asia Tenggara, dimana dipaparkan tentang sistem peradilan Indonesia dan pengalaman Indonesia dalam melakukan pembaruan peradilan selama 20 tahun terakhir. Diskusi berlangsung interaktif dengan nara sumber Bambang Hery Mulyono, SH., MH, Kepala BSDK MARI dan Dr. Aria Suyudi, SH., LLM, Staf Khusus Ketua MARI. Kunjungan ke Pengadilan di San Fransisco dan Los Angeles Selain itu dengan difasilitasi oleh Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT) Kementerian Kehakiman Amerika Serikat, delegasi Mahkamah Agung juga melakukan dialog dengan US Marshall Service, serta mengunjungi dua pengadilan, yaitu Nothern California Federal District Court di San Fransisco, dan Southern California Federal District Court di Los Angeles untuk melakukan observasi tentang pengamanan pengadilan dan persidangan, serta dialog di beberapa topik teknis, yang meliputi Restorative Justice, Pelaksanaan Kepailitan, dan Benturan Kepentingan. (AS / Humas)
| Selengkapnya | - KETUA MA LANTIK DIRJEN BADILAG DAN DIRJEN BADIMILTUN BARU
-
Berita Badan Peradilan Umum
- KELUARGA BESAR DITJEN BADILUM MENGUCAPKAN SELAMAT MENJALANKAN TUGAS KEPADA DIRJEN BADILAG DAN DIRJEN BADILMILTUN YANG BARU
Senin, 18 Maret 2024 17:00 WIB.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia YM. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. telah melantik Drs. Muchlis, S.H., M.H. sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) dan Marsma TNI Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. sebagai Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) yang baru. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung lantai 14 pada Senin, 18 Maret 2024. Segenap keluarga besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengucapkan selamat menjalan tugas kepada para pimpinan yang baru dilantik, dan semoga dapat menjalankan amanah dengan baik, serta kiranya akan terus dapat terbangun keselarasan antara unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI
| Selengkapnya |- MENUJU PERADILAN UMUM UNGGUL DAN TANGGUH, DITJEN BADILUM SOSIALISASIKAN PROGRAM AMPUH KEPADA PENGADILAN TINGGI
Selasa, 12 Maret 2024 17:00 WIB.
Pengadilan sebagai salah satu instansi penegak hukum tidak hanya berperan dalam membantu para pencari keadilan melalui pelayanan publik, tetapi juga memiliki berbagai proses bisnis, seperti manajemen peradilan dan administrasi perkara. Untuk mendukung dan meningkatkan core business tersebut, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah meluncurkan program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh atau dikenal dengan AMPUH. Menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program AMPUH, maka Ditjen Badan Peradilan Umum menyelenggarakan sosialisasi pedoman AMPUH dan aplikasi si AMPUH secara daring kepada Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia pada 13 Maret 2024. Melalui Ruang Command Center Ditjen Badilum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi tersebut. Turut hadir mendampingi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H., dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum turut memaparkan secara singkat mengenai pelaksanaan program AMPUH, di antaranya predikat penilaian, perbedaan antara AMPUH dengan Akreditasi Penjaminan Mutu beserta perubahannya, dan proses serta prosedur yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan AMPUH tersebut. Pada sosialisasi tersebut juga terdapat penjelasan singkat mengenai cara penggunaan aplikasi si AMPUH yang digunakan dalam penilaian secara elektronik sebagai salah satu komponen penilaian dalam pelaksanaan AMPUH. Sosialisasi diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan para peserta yang hadir dalam sosialisasi.
| Selengkapnya |- BERSAMA PARA PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG RI, DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM HADIRI UNDANGAN DARI UNIVERSITAS STANFORD DAN PENGADILAN FEDERAL AMERIKA SERIKAT
Jumat, 08 Maret 2024 17:00 WIB.
Mahkamah Agung RI melakukan kunjungan ke Amerika Serikat untuk memenuhi undangan dari Center for Human Rights and International Justice (CHRIJ, Pusat Hak Asasi Manusia dan Keadilan Internasional) Universitas Stanford. Program kunjungan ini berlangsung dari tanggal 27 Februari hingga 7 Maret 2024, dengan bertempat di Universitas Stanford, Negara Bagian California, Amerika Serikat. Delegasi Mahkamah Agung RI terdiri dari Prof. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung RI), Dr. Sunarto, S.H., M.H. (Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial), Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. (Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI), I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH (Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI), Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. (Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI), Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum (Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI), H. Bambang Myanto, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum) dan Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. (Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan) . Di Universitas Standord, delegasi Mahkamah Agung RI mengikuti lokakarya tentang pelaksanaan putusan perkara terkait lingkungan, keadilan restoratif dan pengamanan persidangan. Kemudian, delegasi juga mengunjungi kota San Francisco untuk bertemu dengan perwakilan para hakim dari Pengadilan Federal Amerika Serikat Wilayah California Bagian Utara (United States District Court for the Northern District of California). Mahkamah Agung RI juga bertukar pengalaman tentang pengamanan persidangan dengan US Marshall Service, sebuah lembaga penegakan hukum Amerika Serikat yang bertugas menjamin keamanan gedung pengadilan, perlindungan hakim dan menjalankan program perlindungan saksi. Kunjungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara Mahkamah Agung RI dengan peradilan di Amerika Serikat dan Universitas Stanford, khususnya dengan CHRIJ, dan berbagi pengalaman dan pengetahuan hak asasi manusia, hukum lingkungan hidup, dan topik lainnya yang relevan dengan peradilan dan reformasi hukum di Indonesia. Selain itu, kunjungan dan pertukaran pengetahuan ini juga bertujuan berbagi pengalaman terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan pengadilan, hukum komersial, dan konflik kepentingan di yurisdiksi lain di Amerika Serikat.
| Selengkapnya |- DITJEN BADILUM BAHAS PERMASALAHAN EKSEKUSI DAN PENANGANAN PERKARA DALAM FGD KEPANITERAAN
Kamis, 07 Maret 2024 17:00 WIB.
Permasalahan dalam pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tak lepas dari kendalam dalam penanganan perkara, terutama dalam eksekusi perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Seringkali perkara yang sudah putus tidak bisa ditindak lanjuti dengan eksekusi untuk memulihkan hak para pihak berperkara. Hal ini dapat menimbulkan berbagai kendala seperti ketidakpastian hukum. Membahas isu tersebut, Ditjen Badilum kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum yang dilaksanakan pada 4 s.d. 6 Maret 2024 bertempat di Four Point by Sheraton Medan. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H. dengan dihadiri Panitera dan Panitera Muda Perdata dari pengadilan negeri di wilayah provinsi Sumatera Utara dan apatrat penegak hukum seperti dari Polresta Medan. Materi dan Narasumber dalam kegiatan ini adalah: "Gambaran umum tentang eksekusi bidang perdata" oleh Dr. Drs. H. Panusunan Parahap, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Medan); "Prosedur Penyelesaian Eksekusi bidang Perdata" dan "Kendala eksekusi dan penyelesaiannya" oleh Dr. Subiharta, S.H., M.Hum (Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta) "Jenis Eksekusi dan pelaksanaan" dan "Ulasan mengenai rancangan Perma Eksekusi" oleh Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum (Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung)
| Selengkapnya |- BERSAMA BKN, DITJEN BADILUM LAKSANAKAN PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT HAKIM DAN TENAGA TEKNIS
Kamis, 07 Maret 2024 17:00 WIB.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan Rapat mengenai kenaikan Pangkat Hakim dan Tenaga Teknis dengan Badan Kepegawaian Negara. Acara diselenggarakan di Vasaka Hotel, Jakarta, pada tanggal 7-10 Maret 2024. Kegiatan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H. Selain mengerjakan penyelesaian kenaikan pangkat, kegiatan bersama Badan Kepegawaian Nasional (BKN) ini juga menyelesaikan administrasi pencantuman gelar bagi hakim dan tenaga teknis peradilan umum. Diharapkan degan kegiatan ini, para hakim di daerah dapat tepat watu dalam memperoleh hak-haknya yang berkaitan dengan kenaikan pangkat.
| Selengkapnya | - KELUARGA BESAR DITJEN BADILUM MENGUCAPKAN SELAMAT MENJALANKAN TUGAS KEPADA DIRJEN BADILAG DAN DIRJEN BADILMILTUN YANG BARU
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas