PROSEDUR EKSEKUSI
PROSEDUR EKSEKUSI
Eksekusi dalam perkara perdata merupakan proses yang melelahkan, menyita energy, biaya dan pikiran. Putusan perdata belum memiliki makna apapun ketika pihak yang dikalahkan tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Kemenangan yang sesungguhnya baru dapat diraih setelah melalui proses yang panjang dengan eksekusi untuk mewujudkan kemenangan tersebut. Proses eksekusi menjadi lama dan rumit karena pihak yang dikalahkan sulit untuk menerima putusan dan tidak mau menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Puncak dari suatu perkara perdata adalah ketika putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dapat dilaksanakan.
Dalam pelaksanaan eksekusi, terdapat asas-asas yang digunakan dalam pelaksanaan eksekusi. Asas-asas tersebut antara lain:
- Putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Adapun keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat berupa:
- Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan pemeriksaan ulang (banding) atau kasasi karena telah diterima oleh para pihak yang berperkara.
- Putusan pengadilan tingkat banding yang telah tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.
- Putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung.
- Putusan verstek dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukumnya.
- Putusan hasil perdamaian dari dua pihak yang berperkara.
Putusan yang dapat dilakukan eksekusi pada dasarnya hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam putusan tersebut telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (res judicata) dan pasti antara pihak yang berperkara. Akibat wujud hubungan hukum tersebut sudah tetap dan pasti sehingga hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak yang kalah. Terhadap asas ini terdapat beberapa pengecualian yaitu:
a. Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu
Bentuk pelaksanaan putusan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) merupakan salah satu pengecualian terhadap asas menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 180 ayat (1) HIR, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan, sekalipun putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap. Pasal tersebut memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi.
b. Pelaksanaan putusan provisi
Pasal 180 ayat (1) HIR juga mengenal putusan provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok-pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan sekalipun perkara pokoknya belum diputus
c. Akta perdamaian
Pengecualian ini diatur dalam pasal 130 HIR. Akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh hakim dapat dijalankan eksekusi seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sejak tanggal lahirnya akta perdamaian, telah melekat pula kekuatan eksekutorial pada dirinya meskipun ia bukan merupakan putusan yang memutus sengketa.
d. Eksekusi terhadap grosse akta
Grosse akta ini sesuai dengan Pasal 224 HIR. Eksekusi grosse akta merupakan eksekusi yang dijalankan untuk memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal ini memperbolehkan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk grosse akta. Jadi perjanjian dengan bentuk grosse akta telah dilekati oleh kekuatan eksekutorial
2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela
Dalam menjalankan isi putusan, terdapat 2 (dua) cara yaitu dengan jalan sukarela dan dengan jalan eksekusi. Pada dasarnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan menjadi pilihan untuk dilakukan apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Sedangkan menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang kalah memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Pihak yang kalah, tanpa paksaan dari pihak lain, menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Dengan sukarela pihak yang kalah memenuhi secara sempurna segala kewajiban dan beban hukum yang tercantum dalam amar putusan. Dengan dilaksanakannya ketentuan putusan oleh pihak yang kalah, maka tindakan paksa tidak dapat lagi diberlakukan kepada pihak yang kalah.
3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat condemnatoir
Putusan condemnatoir yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman” dan dengan sendirinya melekat kekuatan hukum eksekutorial sehingga putusan tersebut dapat dieksekusi apabila tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.
4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.
Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1), jika terdapat putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri dan telah berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam asas ini, yaitu:
a. Penentuan pengadilan mana yang berwenang melaksanakan eksekusi putusan. Pedoman menentukan kewenangan tersebut didasarkan atas faktor di Pengadilan Negeri mana perkara (gugatan) diajukan dan di Pengadilan Negeri mana perkara diperiksa dan diputus pada tingkat pertama. Satu-satunya faktor penentu kewenangan eksekusi semata-mata didasarkan pada pengajuan dan penjatuhan putusan pada tingkat pertama. Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus suatu perkara dalam tingkat pertama adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menjalankan eksekusi atas putusan yang bersangkutan, tanpa mengurangi hak dan wewenangnya untuk melimpahkan delegasi eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang lain, apabila objek yang hendak dieksekusi terletak di luar daerah hukumnya.
b. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri. Tidak menjadi suatu permasalahan ketika suatu putusan yang hendak dieksekusi tersebut merupakan hasil putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung, eksekusinya tetap berada di bawah kewenangan Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama
c. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin eksekusi merupakan kewenangan formal secara ex officio. Atas dasar kewenangan itulah Ketua Pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi berbentuk surat penetapan (beschikking) setelah adanya permintaan dari pihak yang menang. Kemudian yang menjalankan eksekusi adalah Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri.
Terhadap pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) dalam perkara perdata, terdapat 3 (tiga) jenis eksekusi, yaitu:
- Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang;
- Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan;
- Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk pengosongan barang tidak bergerak (eksekusi riil)
Dalam pelaksanaan eksekusi, terdapat tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikut:
- Adanya permohonan eksekusi
Setelah adanya putuan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka pada dasarnya pemenuhan amar putusan tersebut harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarela. Eksekusi akan dapat dijalankan apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putuan dengan sukarela, dengan mengajukan permohonan eksekusi oleh pihak yang menang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.
b..Aanmaning
Permohonan eksekusi merupakan dasar bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan peringatan atau aanmaning. Aanmaning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara berupa “teguran” kepada Tergugat (yang kalah) agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari Penggugat. Pihak yang kalah diberikan jangka waktu 8 (delapan) hari untuk melaksanakan isi putusan terhitung sejak debitur dipanggil untuk menghadap guna diberikan peringatan
c. Permohonan sita eksekusi
Setelah aanmaning dilakukan, ternyata pihak yang kalah tidak juga melakukan amar dari putusan maka pengadilan melakukan sita eksekusi terhadap harta pihak yang kalah berdasarkan permohonan dari pihak yang menang. Permohonan tersebut menjadi dasar bagi Pengadilan untuk mengeluarkan Surat Penetapan yang berisi perintah kepada Panitera atau Juru Sita untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat, sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Pasal 197 HIR. Penetapan sita eksekusi merupakan lanjutan dari penetapan aanmaning. Secara garis besar terdapat 2 (dua) macam cara peletakan sita yaitu sita jaminan dan sita eksekusi. Sita jaminan mengandung arti bahwa, untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain. Sedangkan sita eksekusi adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam sita eksekusi harus dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Sita eksekusi baru diperkenankan menjangkau barang tidak bergerak sepanjang harta bergerak tidak lagi mencukupi nilai jumlah yang harus dilunasi.
Sita eksekusi terhadap barang bergerak meliputi segala jenis barang berupa uang tunai, surat berharga dan barang yang berada di tangan pihak ketiga.
Yang dilarang adalah dua hewan dan perkakas yang dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagai alat (sarana) menjalankan mata pencaharian.
d. Penetapan eksekusi
Setelah adanya permohonan sita eksekusi maka tahap selanjutnya adalah dikeluarkannya Penetapan Eksekusi yang berisi perintah Ketua Pengadilan Negeri kepada Panitera dan juru sita untuk menjalankan eksekusi.
e. Lelang
Setelah Pengadilan mengeluarkan Penetapan Eksekusi berikut Berita Acara Eksekusi maka tahap selanjutnya adalah lelang. Lelang merupakan penjualan di muka umum harta kekayaan termohon yang telah disita eksekusi atau menjual di muka umum barang sitaan milik termohon yang dilakukan di depan juru lelang atau penjualan lelang dilakukan dengan perantaraan atau bantuan kantor lelang dan cara penjualannnya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat atau semakin menurun melalui penawaran secara tertulis (penawaran dengan pendaftaran). Tujuan lelang ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si tergugat. Penggunaan kantor lelang dimaksudkan agar harga yang didapat tidak merugikan si tergugat dan sesuai dengan harga yang sewajarnya di pasaran. Hasil lelang digunakan untuk membayar kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan hakim.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- KMA : PENGURUS PTWP BARU HARUS MEMILIKI VISI YANG JAUH KEDEPAN
Jumat, 03 Desember 2021 21:17 WIB.
Bandung " Humas : Kongres PTWP ke- XVIII ini akan terpilih pengurus PTWP baru yang memiliki visi jauh ke depan, serta semangat yang kuat untuk memajukan organisasi PTWP untuk menjadi organisasi modern yang mampu beradaptasi dengan pesatnya perkembangan zaman pada saat ini, khususnya di bidang teknologi informasi, tutur Ketua MA dalam acara pembukaan kongres Persatuan Tenis Lapangan Warga Peradilan (PTWP) ke XVIII, yang diselenggarakan pada Hari Jumat (3/12/2021) bertempat dibolroom Hotel InterContinental Dago Pakar Bandung. Dalam sambutan pembukaan Kongres PTWP ke XVIII, Ketua Mahkamah Agung menyatakan PTWP merupakan organisasi olah raga yang tertua di lingkungan peradilan dengan jumlah anggota terbanyak, terdiri dari para hakim dan pengawai pengadilan pada empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Sebagai organisasi yang besar, tentu diperlukan adanya regenerasi di tubuh organisasi untuk dapat terus melanjutkan visi dan misi organisasi sesuai yang diamanatkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi PTWP. Lebih lanjut, mantan Kepala Badan Pengawasan ini menyatakan Kongres ini sejatinya akan menentukan langkah dan arah kebijakan organisasi PTWP ke depannya, karena dalam kongres ini akan ditentukan keputusan- keputusan strategis, yaitu diterima atau tidaknya pertanggungjawaban pengurus sebelumnya, pemilihan kepengurusan yang baru dan penyusunan program kerja untuk periode berikutnya. Oleh karena itu, saya berpesan kepada seluruh peserta yang menjadi utusan delegasi dari setiap pengurus daerah bisa memberikan kontribusi pemikiran dan menyampaikan aspirasi dari seluruh anggota PTWP di daerah. Transformasi teknologi sangat diperlukan oleh sebuah organisasi besar seperti PTWP yang anggotanya tersebar diseluruh pelosok Indonesia. Teknologi dapat memudahkan komunikasi dan koordinasi di antara para pengurus, sekaligus untuk menunjang kebutuhan dalam tata kelola organisasi dewasa ini. Selain itu, sebagai organsisasi non kedinasan, PTWP juga diharapkan mampu menjadi pendorong terbentuknya aparatur peradilan yang sehat jasmani maupun rohani, karena hanya dengan aparatur yang sehat, kemajuan badan peradilan dapat terwujud. Ungkap Prof Syarifuddin. Diakhir sambutan KMA berpesan, Tentukan setiap keputusan dengan bijaksana, karena apa yang kita putuskan saat ini, akan menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Acara kongres PTWP yang mengambil tema kita tingkatkan semangat peradilan untuk mendukung terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung ini di hadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I dan pengurus Pusat dan daerah PTWP dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat (Humas)
| Selengkapnya |- KETUA MA: AGAR SETIAP PEMAIN SENANTIASA MENJUNGJUNG TINGGI SPORTIFITAS
Jumat, 03 Desember 2021 11:47 WIB.
Bandung - Humas : Lazimnya dalam setiap pertandingan, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Begitu pun dalam turnamen kali ini, tidak mungkin semuanya akan menjadi pemenang, oleh karena itu, saya berpesan agar setiap pemain senantiasa menjunjung tinggi sportifitas. Bagi yang menang, tidak perlu bersombong diri dan bagi yang kalah juga tidak perlu berkecil hati, karena tujuan yang terpenting dari penyelenggraan turnamen ini adalah untuk memupuk rasa kekompakan diantara warga peradilan, serta membangun insan peradilan yang sehat jasmani dan rohani,ujar Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH dalam acara Pembukaan Turnamen Tenis Lapangan Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung yang berlangsung dari tanggal 3-5 Desember 2021 bertempat di Lapangan tenis Indor Siliwangi Bandung. Lebih lanjut, KMA mengatakan untuk meraih kemenangan dalam permainan tenis, tidak hanya dituntut terampil memukul bola ke area permainan lawan, namun diperlukan juga stamina yang kuat, pengalaman, kesabaran, dan keuletan, termasuk kekompakan dengan pasangan satu sama lain dalam permainan ganda. Semua itu, dapat diperoleh berkat proses latihan yang panjang dan jam terbang yang tinggi dalam bertanding, karena kemenangan sesungguhnya adalah buah dari perjuangan dan kerja keras dalam berlatih. turnamen ini terselenggara sepenuhnya dari biaya kita sendiri, tanpa melibatkan donatur maupun sponsor, karena semua biaya pelaksanaan turnamen ini berasal dari iuran bulanan kita semua sebagai anggota PTWP. Oleh karena itu, saya berharap agar kita senantiasa disiplin untuk membayar iuran setiap bulan dan mengirimkan iuran tersebut secara rutin kepada Pengurus PTWP pusat, sesuai prosentase yang telah ditentukan, tutur guru besar Universitas Diponogoro. Diakhir sambutan Prof Syarifuddin menyatakan Kemenangan yang sesungguhnya bukanlah ketika berhasil menaklukan lawan dalam sebuah pertandingan, melainkan ketika mampu menaklukan kesombongan dalam diri kita di saat menang dan berani mengakui keunggulan lawan di saat mengalami kekalahan. Acara turnamen yang diikuti oleh seluruh pengurus PTWP daerah ini dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung, pejabat eselon I dilingkungan Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung Periode 2012-2020, pengurus PTWP pusat dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan yang ketat. (ERW/PN)
| Selengkapnya |- TUTUP PELATIHAN, KETUA MA INGATKAN HAKIM UNTUK PEKA TERHADAP SITUASI DAN KONDISI MASYARAKAT
Kamis, 02 Desember 2021 15:05 WIB.
Bogor-Humas: Sebanyak 107 hakim karir dan hakim ad hoc dari peradilan umum seluruh Indonesia telah mengikuti pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan XXIII selama kurang lebih satu bulan. Hari ini, Kamis, 2 Desember 2021 Ketua Mahkamah Agung menutup acara tersebut secara resmi. Dalam sambutan penutupnya, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., berharap seluruh peserta dapat mengamalkan semua ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama masa pelatihan ini dalam penanganan perkara yang sesungguhnya. Ia menambahkan bahwa lebih baik bercucuran keringat di medan latihan, daripada bercucuran darah di medan perang. Karena menurutnya, pelatihan ini hanya sebagai medan latihan, karena medan perang yang sesungguhnya adalah nanti ketika para peserta menangani perkara tipikor yang sesungguhnya. Lebih baik merasa lelah ketika belajar dan melatih diri, daripada nanti karena ketidaktahuan kita, mengakibatkan malapetaka dan kerusakan bagi orang lain yang kita adili, jelas mantan Kepala Badan Pengawasan itu. Pada kesempatan yang sama, Prof. Syarifuddin juga mengingatkan bahwa seorang hakim, selain harus memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, juga dituntut untuk peka terhadap situasi dan kondisi masyarakat yang ada disekitarnya, bukan berarti harus mengikuti semua keinginan masyarakat, namun sedapat mungkin sikap yang diambil tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Ia berpesan kepada para peserta bahwa ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama menjalani masa pelatihan ini akan menjadi bekal bagi para peserta dalam menyelesaikan setiap persoalan yang timbul ketika menangani suatu perkara. Saya mengingatkan kepada saudara, agar tidak cepat berpuas diri dengan apa yang diperoleh saat ini. Jangan berhenti belajar dan mengasah kemampuan serta keterampilan yang dimiliki, karena ilmu pengetahuan selalu berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Selain itu, setiap perkara yang ditangani juga selalu memiliki karakteristik hukum yang beraneka ragam, sehingga para hakim harus selalu bersikap terbuka atas setiap pengetahuan- pengetahuan yang baru, ujar Ketua Mahkamah Agung. Sebelum menutup sambutannya, mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial tersebut menyampaikan sebuah pesan kepada seluruh peserta dan undangan yang hadir, yaitu keadilan seringkali tidak dapat disandingkan untuk kedua belah pihak yang berperkara. Oleh karena itu, putuskanlah setiap perkara secara adil, dengan cara yang paling bijaksana. Acara penutupan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Kepala Badan Diklat Mahkamah Agung dan yang lainnya. (azh/RS)
| Selengkapnya |- KETUA MA: DIBUTUHKAN HAKIM BERINTEGRITAS DALAM MEMBERANTAS KORUPSI
Kamis, 02 Desember 2021 12:00 WIB.
Bogor-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menyampaikan Pidato Kunci pada Kelas Inspirasi Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi angkatan XXIII pada Kamis pagi, 2 Desember 2021. Acara tersebut dilaksanakan di Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung, Mega Mendung, Bogor. Pidato Kunci tersebut bertema Perkembangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Hakim Agung asal Baturaja ini menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari tahap pencegahan, yaitu dengan memberikan pendidikan antikorupsi dari sejak dini melalui pendekatan spiritual keagamaan. Sedangkan pada tahap penegakan hukum, selain menggunakan pendekatan penal, juga harus menekankan pada upaya pemulihan kerugian negara, sehingga para penegak hukum dapat lebih optimal dalam mengejar harta kekayaan si pelaku yang diperoleh dari tindak pidana korupsi untuk mengganti kerugian yang dialami negara, tidak hanya dengan menggunakan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi namun juga dengan menggunakan UU Pencucian Uang. Selain itu, tutur Ketua Mahkamah Agung, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 67 UU Pencucian Uang. Perma tersebut menjadi solusi bagi penentuan status harta kekayaan yang telah disita oleh penyidik dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya, namun tersangkanya melarikan diri atau tidak ditemukan. Pada kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Agung mengatakan bahwa selengkap apapun dan sebagus apapun regulasi yang telah diterbitkan jika dijalankan oleh hakim yang tidak berintegritas, maka semuanya akan sia-sia. Karena semakin banyak regulasi dikeluarkan dan semakin tinggi ilmu yang dimiliki justru akan semakin banyak celah untuk melakukan tindakan menguntungkan dan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Oleh karena itu, regulasi tetap diperlukan, kemampuan keilmuan dan kapabilitas juga dibutuhkan. Namun, integritas jauh lebih penting untuk dimiliki seorang hakim, karena hakim yang berintegritas tinggi dan dekat dengan Tuhannya melalui ibadah-ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya akan selalu dituntun oleh hati nuraninya dalam menjatuhkan setiap putusan. Insya Allah, putusan yang dijatuhkan atas hati nurani yang bersih akan senantiasa mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, kata Prof. Syarifuddin. Hadir sebagai pembicara pada kegiatan yang diikuti oleh 107 peserta baik secara luring maupun daring yaitu, Hakim Agung Suharto, S.H., M.H., Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Komisioner Komisi Yudisial RI, Dr. hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H, dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pamolangi, S.H., M.H. Turut hadir pada acara yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat ini yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Kepala Badan Diklat Mahkamah Agung dan yang lainnya. (azh/RS)
| Selengkapnya |- SAMPAIKAN PIDATO KUNCI, KETUA MA AJAK SEMUA PIHAK MEMERANGI KORUPSI
Kamis, 02 Desember 2021 11:00 WIB.
Bogor-Humas: Saya ingin mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama memerangi korupsi di negeri ini, sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing. Memerangi korupsi harus dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu dari lingkungan diri kita sendiri, kemudian secara bertahap ke lingkungan yang lebih besar. Jika semua komponen bangsa bersinergi untuk memberantas korupsi di negeri ini, maka peran-peran kecil yang kita lakukan akan menjadi kekuatan besar yang bisa mengubah kondisi bangsa ini. Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat menyampaikan Pidato Kunci pada Kelas Inspirasi Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi angkatan XXIII pada Kamis pagi, 2 Desember 2021 di Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung, Mega Mendung, Bogor. Pada kesempatan itu, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan Pidato Kunci tentang Perkembangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Mantan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah ini menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, tindak pidana korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan, baik secara jumlah perkara, maupun modus operandi yang dilakukan oleh para pelakunya. Peningkatan angka korupsi tersebut, akan membawa pengaruh besar bagi kehidupan perekonomian nasional, serta kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Di berbagai belahan dunia, tambah Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro tersebut, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi, mengingat dampak negative yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan membahayakan sendi-sendi kehidupan bernegara di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas suatu bangsa. Jika kondisi tersebut terjadi secara terus- menerus dalam waktu yang lama, maka akan menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat kepada hukum dan para penegak hukum. Untuk itu, mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung menyampaikan bahwa upaya pemberantasan korupsi, harus terus dilakukan dengan melibatkan semua komponen bangsa. Hadir sebagai pembicara pada kegiatan yang diikuti oleh 107 peserta baik secara luring maupun daring yaitu, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Dr. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung Suharto, S.H., M.H., Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pamolangi, S.H., M.H., dan Komisioner Komisi Yudisial RI, Dr. hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H. Turut hadir pada acara yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat ini yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Kepala Badan Diklat Mahkamah Agung dan yang lainnya. (azh/RS)
| Selengkapnya | - KMA : PENGURUS PTWP BARU HARUS MEMILIKI VISI YANG JAUH KEDEPAN
-
Berita Badan Peradilan Umum
- RASIONALISASI TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM
Jumat, 03 Desember 2021
Pada tanggal 30 November 2021, telah diselenggarakan kegiatan rasionalisasi tenaga teknis peradilan umum yang bertempat di Lausanne Ballroom II, Swisshotel Jakarta, PIK Avenue, Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Biro Pusat Statistik.
| Selengkapnya |- UJIAN PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TAHAP II DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Jumat, 03 Desember 2021
Pada tanggal 2 Desember 2021, telah dilaksanakan ujian penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahap kedua. Kegiatan bertempat di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, lantai 4 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta. Pada tahap ini, peserta melakukan wawancara bersama tim penguji.
| Selengkapnya |- SURVEILAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG
Kamis, 02 Desember 2021
Setelah melaksanakanan surveilans dan bimbingan teknis asesor Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di Pengadilan Tinggi Jawa Barat, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Negeri Bandung. Kegiatan diadakan di kota Bandung, pada Jumat, 26 November 2021. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.. Tim asesor Ditjen Badilum dipimpin oleh DIrektur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, SH, MH, dan didampingi anggota dari pejabat dan staf DItjen Badilum. Asesmen bertujuan memastikan bahwa pelayanan dan administrasi pada Pengadilan Negeri Bandung sesuai denagn standar yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI.
| Selengkapnya |- UJIAN PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) TAHAP I DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Rabu, 01 Desember 2021
Pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, telah dilaksanakan ujian penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tahap pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Bertempat di Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, pada tahap pertama ini, peserta diuji kemampuannya dalam hal pemahaman/teori dan kemampuan teknis. Ujian ini diikuti oleh lima peserta, tetapi pada saat ujian hanya empat peserta yang hadir. Ujian diawasi dan dinilai langsung oleh tim penguji dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
| Selengkapnya |- PENINJAUAN LOKASI PEMBANGUNAN PENGADILAN TERPADU DI KALIMANTAN UTARA
Jumat, 26 Nopember 2021
Pelaksanaan kegiatan peninjauan lokasi pembangunan Pengadilan Terpadu di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Utara dihadiri oleh hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Tim dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor beserta jajaranya, Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor beserta jajarannya, Tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kalimantan Utara. Peninjauan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021. Dari hasil penjelasan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kalimantan Utara bahwa site plan yang sudah ada masih perlu dilakukan revisi tentang penetapan lokasi Pengadilan terpadu tersebut. Kondisi lahan masih belum ada pematangan lahan dimana kondisinya masih hutan dan tanah gambut, dimana belum dilakukan penimbunan tanah. Dengan luas tanah lebih kurang 5 hektar. Untuk sertifikat hibah dari Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara belum ada, karena masih menunggu revisi letak Pengadilan Terpadu tersebut berdasarkan site plan. Mengenai tindak lanjut revisi tersebut atas info dari Tim Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kalimantan Utara akan dilakukan rapat bersama unsur Pimpinan. Lokasi di kabupaten Tanjung Selor ini akan dibangun kompleks dengan rincian sebagai berikut :1. Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara2. Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara3. Pengadilan Negeri Tanjung Selor4. Pengadilan Agama Tanjung Selor5. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor6. Pengadilan Militer, dan;7. Tempat ibadah / Masjid
| Selengkapnya | - RASIONALISASI TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas