Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman dilingkungan peradilan umum, yang tugas pokok Pengadilan Negeri adalah “menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk” di tingkat pertama.

Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Jambi berdiri pada masa peralihan pendudukan Jepang ke Republik Indonesia tahun 1945. Dengan terbentuknya Propinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, yang pada waktu itu bernama Pengadilan Negeri Djambi, kemudian berubah nama menjadi Pengadilan Negeri Telanaipura pada tahun 1972 dan berubah kembali menjadi Pengadilan Negeri Jambi.

Lokasi gedung kantor Pengadilan Negeri Jambi yang pertama di Jalan Rd. Mattaher (kantor Pendapatan Daerah, kantor Catatan Sipil Kodya Jambi, kantor Markas Pertahanan Sipil Kodya Jambi) yang semula berasal dari kantor Pengadilan Adat Jambi. Kemudian pindah ke gedung kantor Pengadilan Negeri Jambi yang baru di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 16 Telanaipura Jambi, yang operasional penggunaan gedungnya diresmikan oleh Menteri Kehakiman yang diwakili oleh Direktur Jenderal Badan-badan Peradilan, Bapak Hadi Purnomo, S.H. pada tanggal 22 April 1972.

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi pada mulanya meliputi Kotamadya Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung. Dan dengan terbentuknya pengadilan-pengadilan negeri ditingkat kabupaten; yang pertama adalah Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tahun 1963, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung tahun 1974, Pengadilan Negeri Bangko tahun 1981, Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tahun 1982, yang pada waktu itu masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, kemudian menjadi wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan terakhir dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Jambi tahun 1981 maka menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketententuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 diselenggarakan oleh badan-badan peradilan dan Pasal 11 ayat (1) secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI, dimana sebelumnya berada di bawah naungan Departemen Hukum dan HAM.

Daftar Ketua Pengadilan Negeri Jambi adalah sebagai berikut:

• Abdullah Basri, S.H. (tahun 1972 s.d. 1980)
• H. P. Panggabean, S.H., M.S. (tahun 1981 s.d. 1984)
• Wagiman, S.H. (tahun 1984 s.d. 1987)
• H. Dirwoto, S.H. (tahun 1987 s.d. 1990)
• Soeharso, S.H. (tahun 1990 s.d. 1993)
• Amir Sjarifuddin Harahap, S.H. (tahun 1999 s.d. 1994)
• Ramelan, S.H. (tahun 1994 s.d. 1997)
• M. Ali Syarifuddin, S.H. (11-03-1997 s.d. 12-09-1998)
• Monang Sihar Sitohang, S.H. (12-09-1998 s.d. 07-10-2000)
• H. M. Suwis Dachlan, S.H., M.H. (07-10-2000 s.d. 15-07-2003)
• H. Chairil Anwar, S.H. (15-07-2003 s.d. 29-01-2007)
• H. Irwan, S.H. (29-01-2007 s.d. 00-12-2007)
• Achmad Subaidi, S.H., M.H. (26-02-2008 s.d. 28-04-2010)
• Makkasau, S.H., M.H. (28-4-2010 s.d. 31-08-2010)
• Haryono, S.H., M.H. (01-09-2010 s.d. 28-08-2012)
• Suprabowo, S.H., M.H. (29-08-2012 s.d. 29-01-2015)
• Dr. H. Zulfahmi, S.H., M.Hum. (29-01-2015 s.d. 15-06-2016)
• Barita Saragih, S.H., LLM (16-06-2016 s.d. 02-08-2017)
• Badrun Zaini, S.H., M.H (03-08-2017 s.d. 05-07-2018)
• Edy Pramono, S.H., M.H (06-07-2018 s.d. 04-11-2019)
• Jon Effreddi, S.H., M.H (05-11-2019 s.d. 07-11-2021)
• Lilin Herlina, SH., MH (08-11-2021 s.d 13-12-2022)
• Ronald Salnofri Bya, SH., MH (14-12-2022 s.d Sekarang)