Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhmmad SAW 1446 H
Humas : Jum’at, 24 Januari 2025, Dalam rangka memperingati Isra Mi’raj Nabi Muhmmad SAW 1446 H, Keluarga Besar Pengadilan Negeri Jambi mengadakan pengajian di Mushalla Al-Hakam Pengadilan Negeri Jambi dengan penceramah Ustadz Drs. Tamar Tarawe.
Pengajian dan ceramah keagamaan ini bertujuan untuk mengingat kembali perjalanan Isra Mi'raj dan memperdalam pemahaman tentang maknanya. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an dilantunkan oleh Sdr. Maskuri A.Ma
Dalam ceramahnya, Ustadz menyampaikan bahwa Isra Mi'raj menjadi momentum bagi umat Muslim untuk menjaga hubungan dengan Allah melalui sholat, memperkuat keimanan, selalu bersabar menghadapi ujian hidup dan menjadi momen untuk merefleksikan diri, memperbaiki amalan, serta mempererat ukhuwah Islamiyah.
Rapat Rutin Bulan Januari 2025
Humas : Kamis, 23 Januari 2025, Bertempat di Ruang Sidang Tirta, Pengadilan Negeri Jambi melaksanakan rapat rutin bulan Januari 2025 yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Mardison, SH.
Rapat tersebut diikuti oleh Panitera, Sekretaris, Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Jambi.
Agenda rapat dimulai dengan pembinaan dan arahan dari Ketua Pengadilan Negeri Jambi. Monev kinerja dan penyerapan anggaran tahun anggaran 2024, dilanjutkan dengan sosialisasi SAKIP dan RKAKL TA 2025 yang disampaikan oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi, Hilmi Arfan, ST.
Sosialisasi Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama versi 5.6.5 dan Aplikasi e-BERPADU versi 4.0.0
Humas : Kamis, 23 Januari 2025, Bertempat di Ruang Sidang Tirta, Pengadilan Negeri Jambi mengikuti Sosialisasi Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama versi 5.6.5 dan Aplikasi e-BERPADU versi 4.0.0 secara daring.
Acara ini diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan diikuti oleh Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera, Para Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita, dan Operator IT.
Pelatihan Bahasa Isyarat
Humas : Senin, 22 Januari 2025, Bertempat di Ruang Sidang Tirta, Pengadilan Negeri Jambi melaksanakan Pelatihan Bahasa Isyarat dengan menghadirkan narasumber dari SLB Negeri Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan Jambi, Adi Syahputra Gultom, Spd.
Ketua Pengadilan Negeri Jambi, menyampaikan harapannya agar acara ini dapat memberikan manfaat bagi para aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kompetensi.
Berita Selanjutnya...
- Pembacaan Pakta Integritas dan Penandatanganan Kontrak Kerja PPNPN Tahun 2025
- Pendeklarasian Maklumat Pelayanan, Pembacaan dan Penandatanganan Pakta Integritas, Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Rapat Rutin Bulan Desember 2024
- Pengantar Alih Tugas Tahun 2024
- Pengambilan Janji Jabatan dan Pelantikan Panitera Pada Pengadilan Negeri Jambi
JADWAL PERSIDANGAN HARI INI
-
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 47/Pdt.G.S/2024/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Tirta Kesimpulan elitigasi. [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 373/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 372/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 371/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 370/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 369/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 368/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 367/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 366/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 365/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 364/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 363/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 362/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 361/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 360/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 359/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 358/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 357/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 356/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 355/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 354/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 353/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 352/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 351/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 350/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 349/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 348/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 347/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 346/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 345/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 344/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 343/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 342/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 341/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 340/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 339/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 338/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 337/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 336/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 335/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 334/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 333/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 332/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 331/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 330/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 329/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 328/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 327/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 326/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 325/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 324/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 323/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 322/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 321/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 320/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 319/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 318/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 317/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 316/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 315/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 314/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 313/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 312/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 311/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 310/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 309/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 308/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 307/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 306/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 305/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 304/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 303/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 302/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 301/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 300/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 299/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 298/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 297/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 296/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 295/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 294/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 293/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 292/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 291/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 290/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 289/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 288/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 287/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 286/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 285/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 284/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 283/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 282/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 281/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 280/Pid.LL/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Sidang Pertama / Putusan [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 173/Pdt.G/2024/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Pemeriksaan Setempat [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 165/Pdt.G/2024/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Pemeriksaan Setempat [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 15/Pdt.P/2025/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Cakra II Pembacaan Putusan/Penetapan secara ecourt [detil] -
Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruang Sidang Agenda Detail Jumat, 07 Feb. 2025 122/Pdt.Bth/2024/PN Jmb WIB TIDAK Ruang Sidang Tirta Pemeriksaan Setempat [detil]
Total : 99 persidangan.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- RAIH GELAR GURU BESAR, KETUA MA UNGKAP YANTO ADALAH HAKIM MULTITALENTA
Jumat, 07 Februari 2025 09:07 WIB.
Semarang - Humas:Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., hadir dan memberi sambutan pada acara Pengukuhan gelar Profesor (Guru Besar) Hakim Agung Kamar Pidana Dr. Yanto, S.H., M.H., di Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) pada Jumat , 7 Februari 2025. Kami bangga bahwa hari ini salah satu putra terbaik Mahkamah Agung dikukuhkan sebagai Guru Besar. Pemberian gelar ini bukanlah hal yang instan, melainkan melalui proses panjang dan matang, ujar Sunarto dalam sambutannya. Menurut Sunarto, Yanto adalah sosok yang sangat layak menerima gelar akademik tertinggi ini. Ia dikenal sebagai akademisi yang aktif mengajar di berbagai kampus, sekaligus seorang praktisi hukum yang memiliki dedikasi tinggi dalam dunia peradilan. Lebih dari itu, Yanto juga merupakan sosok multitalenta, ia adalah seorang seniman sekaligus dalang kondang yang menjadikan filosofi wayang sebagai bagian dari kehidupannya. Pengukuhan Yanto sebagai Guru Besar diharapkan membawa perspektif baru terutama dalam memperkenalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya Jawa dan wayang kepada masyarakat luas. Tidak semua orang memahami filosofi dalam pewayangan, namun, menurut Ketua Mahkamah Agung, Yanto diyakini mampu menyebarluaskan nilai-nilai tersebut agar dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum. Pada sambutan itu, Ketua MA juga menyampaikan pesan kepada para penegak hukum terutama hakim di seluruh Indonesia agar selalu mengedepankan keadilan. Ia mengutip Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ayat ini menurutnya harus menjadi pengingat bagi semua hakim untuk selalu menjunjung tinggi keadilan dalam setiap putusan yang dilahirkannya. Guru Besar Universitas Airlangga itu juga mengingatkan agar para hakim tidak hanya mengedepankan intelektualitas, namun juga integritas. Karena baginya intelektualitas tanpa dibarengi integritas bagai pelita di tangan pencuri, sedangkan integritas tanpa intelektualitas bagai pelita di tangan bayi. Hadir pula pada kegiatan ini Ketua Mahkamah Agung ke-13 Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung ke-14 Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Suharto, S.H., M.H., para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para Hakim Agung, para hakim, para guru Besar Unissula, Anggota Komisi III DPR RI, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dan undangan lainnya. Profil Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H Prof. Yanto lahir di Gunung Kidul, Yogyakarta, pada 21 Januari 1960. Ia memulai karir hakimnya di Pengadilan Negeri Pekalongan. Sebelum dilantik menjadi Hakim Agung pada 2024, Prof. Yanto berpindah-pindah dari satu pengadilan ke pengadilan lain untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim. Berikut adalah daftar pengadilan, tempat Prof. Yanto bertugas hingga sekarang: Calon Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan (1992) Hakim Pengadilan Negeri Manna (1995) Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu (2001) Hakim Pengadilan Negeri Jember (2006) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais (2009) Ketua Pengadilan Negeri Tais (2010) Ketua Pengadilan Negeri Bantul (2012) Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (2014) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman (2015) Ketua Pengadilan Negeri Sleman (2015) Ketua Pengadilan Negeri Depansar (2016) Ketua Pemgadilan Negeri, Pengadilan TIPIKOR, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industri, Ketua Pengadilan HAM Jakarta Pusat (2017) Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Depansar (2020) Panitera Muda Pidana Umum/Hakim Tinggi Yustisial Mahkamah Agung RI (2021) Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI(2024). Selain menjalankan tugasnya sebagai Hakim Agung, kini Prof. Yanto juga dipercaya sebagai Juru Bicara Mahkamah Agung. Selain itu hakim yang juga dikenal sebagai dalang dan pencipta lagu ini aktif mengajar di beberapa kampus, seperti, Universitas Janabadra Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Jaya Baya Jakarta, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Jurusan D-IV Litigasi. Ketua Mahkamah Agung berharap dengan dianugerahkannya gelar Guru Besar kepada Yanto akan lebih banyak lagi kontribusi yang bisa ia berikan kepada lembaga dan masyarakat Indonesia. Semoga dengan gelar ini, Prof. Yanto semakin memberikan kontribusi yang lebih besar, terus membawa kemaslahatan, tidak hanya bagi keluarga dan masyarakat, tetapi juga bagi lembaga peradilan dan negara, harap Ketua Mahkamah Agung. (azh/RS: photo: Alf & Adr)
| Selengkapnya |- ENTRY MEETING PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MA TAHUN 2024
Jumat, 07 Februari 2025 07:51 WIB.
Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H bersama dengan anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Nyoman Adhi Suryadnyana SE., ME., M,AK., CA., CSFA., CFrA., CGCAE melaksanakan Entry Meeting Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan, pada Rabu, 5 Februari 2025 bertempat diruang rapat Ketua MA gedung Mahkamah Agung. Entry Meeting ini dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 07/ST/III/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2024 pada MA dan instansi lain terkait di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Maluku dengan jangka waktu pemeriksaan selama 85 hari sejak tanggal 6 Februari sampai dengan 22 Mei 2025. Dalam paparannya, Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan harapan atas pemeriksaan laporan Keuangan MA tahun 2024 oleh BPK yaitu 1. Komitmen pimpinan Kementerian/Lembaga memperbaik kelemahan yang terjadi baik kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan serta temua berulang dengan menyediakan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan. 2. Pemeriksaan BPK mendorong penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Kerjasama dan koordinasi dalam rangka menjamin tata Kelola pemeriktahan yang baik 3. Mengintensifkan sinergi dan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga melalui pelaksanaan rekomendasi atas pemeriksaan tematik 4. Mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasi Elektronik (SPBE) dan data tunggal dalam Satu Data Indonesia serta Non Cash Transaction (NCT). Sementara itu, Prof Sunarto menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan menyampaikan agar Satuan kerja menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa BPK, serta apabila terdapat kendala maka tim pemeriksaan BPK dapat menyampaikan langsung kepada pimpinan MA. Lebih lanjut Ketua MA berharap semoga dengan hasil pemeriksaan ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan kedepannya, serta MA dapat kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke tiga belas (13) kalinya secara berturut-turut dari BPK. Acara Entry Meeting ini, juga dihadiri oleh wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, pejabat Eselon I, II, III dan IV dilingkung MA dan BPK (TM/Humas)
| Selengkapnya |- ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK UCAP SUMPAH JABATAN DI HADAPAN KETUA MA
Kamis, 06 Februari 2025 09:25 WIB.
Jakarta " Humas: Thomas A.M. Djiwandono mengucapkan sumpah jabatan sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ex-officio dari Kementerian Keuangan di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. pada Kamis, 6 Februari 2025 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pengucapan sumpah ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Nomor 4/P tahun 2025 tanggal 16 Januari 2025. Pengucapan sumpah Thomas di hadapan Ketua Mahkamah Agung ini disaksikan oleh para pimpinan Mahkamah Agung, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, jajaran pimpinan Kementerian Keuangan, jajaran pimpinan OJK, Sekretaris MA serta undangan lainnya. Dalam sumpah jabatannya, Thomas berjanji akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ex-officio dari Kementerian Keuangan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban. Saya berjanji bahwa saya, akan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ucap Thomasdi akhir sumpahnya. (enk/pn/photo:yrz,sno).
| Selengkapnya |- SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG LANTIK PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
Jumat, 24 Januari 2025 06:41 WIB.
Jakarta " Humas: Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H., M.H. melantik dan mengambil sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Jumat, 24 Januari 2025 di gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung Nomor 105 dan 106/SEK/SK.KP1.2.5/I ROMAWI/2025 tanggal 13 Januari 2025. Dalam sambutannya, Sekretaris MA menyampaikan Pelantikan ini merupakan wujud tanggung jawab moral dan professional yang melekat pada jabatan yang diemban. Tugas dan tanggung jawab yang diemban pejabat yang dilantik hari ini, memiliki peran strategis mendukung terwujudnya visi Mahkamah Agung yakni Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung, tegas Sekma. Plt. Kepala Badan Pengawasan ini juga mengingatkan pejabat yang baru dilantik agar penuh semangat, disiplin dan berintegritas. Adapun dua Pejabat yang dilantik tersebut yaitu; 1. Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H., Jabatan Lama, Hakim Tinggi pada Badan Pengawasan. Jabatan Baru, Inspektur Wilayah I pada Badan Pengawasan 2. Sutarno, S.I.P., M.M., Jabatan Lama, Kepala Subdirektorat Bimbingan dan Monitoring pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Jabatan Baru, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Hadir dalam acara tersebut, para pejabat eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung serta undangan lainnya. (enk/pn/photo:yrz,adr).
| Selengkapnya |- HADIRI MUNAS DHARMAYUKTI KARINI, KETUA MA MENGAJAK PERAN PEREMPUAN SEBAGAI ISTRI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PRILAKU KORUPSI
Rabu, 22 Januari 2025 12:33 WIB.
Megamendung-Humas: Beberapa waktu yang lalu kita memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya peran serta semua pihak termasuk perempuan sebagai isteri pejabat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mahkamah Agung telah banyak menyampaikan pesan antikorupsi kepada hakim dan aparatur peradilan melalui berbagai media, baik yang dilakukan secara mandiri maupun kolaborasi dengan lembaga lain. Mahkamah Agung juga menganggap penting melibatkan peran perempuan sebagai istri dalam upaya pencegahan prilaku korupsi. Hal ini disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Dharmayukti Karini VIII,dengan tema Menuju Organisasi Wanita Yang Modern pada hari Rabu 22 Januari 2025, bertempat di Auditorium Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Megamendung Bogor. Lebih lanjut pemahaman anti korupsi dan membangun budaya integritas bagi perempuan sebagai istri pejabat merupakan langkah yang sangat penting untuk dilakukan karena istri memiliki akses dan pengaruh penting terhadap keputusan yang dimiliki oleh suami yang sedang menjabat. Perempuan memiliki peran sentral dalam mengembangkan nilai-nilai kejujuran di tengah keluarganya sehingga menumbuhkan perilaku anti korupsi sebagai nilai budaya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. disamping itu, Sebagai pendamping, perempuan harus mampu menjadi benteng bagi suaminya agar tidak mendekati perilaku koruptif. Lalu sebagai seorang ibu, perempuan diharapkan mampu mendidik anak agar tumbuh dengan nilai integritas dan pribadi antikorupsi. Terakhir, sebagai bagian dari masyarakat, perempuan dapat aktif menyuarakan perilaku antikorupsi mulai dari lingkungan terkecil yang diikutinya, ujar Prof Sunarto. Ia menambahkan, Pola perilaku korupsi saat ini selain dilakukan dengan keterlibatan rekan kantor, juga ada keterlibatan keluarga terutama pasangan. Oleh sebab itu, sejatinya diperlukan keterlibatan banyak pihak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk keterlibatan perempuan sebagai isteri. Diakhir sambutannya Ketua MA berharap Dharmayukti Karini dapat menjadi pemindai informasi berbagai keluhan masyarakat mengenai pelayanan hukum di pengadilan. Keluhan tersebut nanti disampaikan kepada para suami masing-masing agar menjadi bahan perbaikan serta melalui organisasi Dharmayukti Karini, diharapkan perempuan sebagai istri dapat menjadi garda depan pembangunan sebuah bangsa yang turut andil dalam mencetak generasi berkualitas unggul. Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua kamar pada Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I dilingkungan Mahkmah Agung, Ketua Umum Pengurus Pusat Dharmayukti Karini, Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung, Ketua Daerah dan Cabang Dharmayukti Karini seluruh Indonesia yang hadir secara luring dan daring serta para undangan lainnya. (Humas)
| Selengkapnya | - RAIH GELAR GURU BESAR, KETUA MA UNGKAP YANTO ADALAH HAKIM MULTITALENTA
-
Berita Badan Peradilan Umum
- DITJEN BADILUM SELEKSI CALON PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS IA DAN IA KHUSUS LEWAT UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
Kamis, 06 Februari 2025 17:00 WIB.
Panitera berperan dalam melaksanakan tugas pokok pengadilan dengan menyelenggarakan administrasi perkara, sehingga seorang panitera pengadilan negeri harus memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi. Untuk memastikan bahwa hanya calon terbaik yang menempati jabatan panitera pengadilan negeri klas IA dan IA khusus maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kembali menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA dan IA Khusus. Terlebih lagi, pengadilan negeri Klas IA dan IA Khusus ini terletak di kota-kota besar, yang mempunyai beban penanganan dan eksekusi perkara yang banyak, sehingga harus dipastikan panitera pengadilan negeri dapat menjalankan tugas sebaik mungkin. Kegiatan uji kelayakan dan kepaptuan ini berlangsung pada Rabu dan Kamis, 5-6 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H, memimping langsung kegiatan uji kelayakan dan kepatuan ini, didampingi Panitera Mahkamah Agung RI Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Hasanudin S.H., M.H., Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H., dan Sekretaris DItjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H. M.Hum. Kegiatan uji kelayakan dan kepaptuan ini diikuti oleh 15 (lima belas) peserta untuk Pengadilan Negeri Kelas IA dan 9 (sembilan) peserta untuk Pengadilan Negeri IA Khusus. Setiap calon panitera pengadilan negeri diuji kemampuan dan pemahamannya tentang Kepemimpinan (Leadership) dan Integritas (Visi,misi dan wawasan); Kemampuan Teknis Hukum dan Peradilan (Perkara Pidana, Perdata, Hukum dan Kekhususan); Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Integritas; Kemampuan Teknis Administrasi Perkara; Manajemen Administrasi Teknis dan Layanan Pengadilan; dan Kemampuan Teknologi Administrasi Peradilan. Hasil uji kelayakan dan kepatutan dapat dilihat di: https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/pengumuman-surat-dinas/4653
| Selengkapnya |- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MENYAPA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU DAN PENGADILAN NEGERI DI BAWAHNYA SECARA ONLINE
Kamis, 06 Februari 2025 17:00 WIB.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memberikan perhatian khusus dalam pembinaan terkait pelayanan pencari keadilan di daerah. Pada hari Rabu, 05 Februari 2025, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menyelenggarakan kegiatan sapa Pengadilan dengan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dan pengadilan negeri-pengadilan negeri di bawahnya. Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang meliputi pulau-pulau kecil di daerah terluar dan dekat perbatasan negara menjadikan media daring sebagai cara paling efektif untuk melakukan koordinasi dan tukar informasi antara DItjen Badilum dan pengadilan negeri di wilayah ini. Secara daring, kegiatan ini dihadiri oleh: Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dipimpin oleh ketua PT Kepulauan Riau H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H., beserta para hakim tinggi, pejabat dan pegawai. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dipimpin oleh Ketua PN Tanjung Pinang, Irwan Munir, S.H., M.H. Pengadilan Negeri Batam, dipimpin oleh Ketua PN Batam, Bambang Trikoro, S.H., M.Hum. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dipimpin oleh Ketua PN Tanjung Balai Karimun, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H. Pengadilan Negeri Natuna, dipimpin oleh Ketua PN Natuna, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H. Para pimpinan pengadilan negeri didampingi oleh para hakim, pejabat dan pegawai. Dalam kesempatan ini pimpinan pengadilan negeri menyampaikan laporan tentang kondisi dan kendala pelayanan di wilayahnya. Misalnya, Pengadilan Negeri Natuna menyampaikan kondisi kosongnya beberapa pejabat strukturan dan kekurangan pegawai untuk menjalankan tugas di satuan kerja yang terletak di wilayah terluar. DIrektur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan DItjen Badilum untuk mengatasi kekurangan pegawai, misalnya dengan memberi kesempatan promosi untuk mengisi jabatan satuan kerja yang terletak di wilayah terluar, serta membantu pengadilan untuk dapat menerima perpindahan pegawai negeri sipil (PNS) dari pemerintah daerah di kabupaten setempat. Pada pertemuan secara online ini DIrektur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. didampingi oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Hasanudin S.H., M.H. dan Sekretaris DItjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H. M.Hum. Para pimpinan Ditjen Badilum dalam kesempatan ini meminta satuan kerja untuk dapat menaati peraturan Mahkamah Agung RI terkait pemberian layanan, misalnya dengan penataan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai ketentuan dan dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi seperti penggunaan Register Elektronik.
| Selengkapnya |- DIRJEN BADILUM BERIKAN PENGARAHAN BAGI PARA ASN YANG BARU BERTUGAS DAN CALON PPPK DI DITJEN BADILUM
Rabu, 29 Januari 2025 17:00 WIB.
Masih di awal tahun 2025, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., kembali mengadakan pembinaan bagi para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dengan didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum., pembinaan ini dilakukan pada hari Kamis, 30 Januari 2025 di Ruang Command Center Ditjen Badilum. Kali ini, pembinaan dilakukan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru dimutasi ke Ditjen Badilum dan para Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang telah lulus seleksi dan akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, turut hadir para pejabt eselon III dan eselon IV di lingkungan Ditjen Badilum. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum memberikan pembinaan khususnya terkait kinerja, integritas, dan kedisiplinan. Di samping itu, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum juga menyambut dan berkenalan dengan para PNS yang dimutasi dan baru bergabung dengan Ditjen Badilum.
| Selengkapnya |- DITJEN BADILUM, PENGADILAN TINGGI JAYAPURA DAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA LAKUKAN PEMBAHASAN AWAL PEMBENTUKAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) DI PENGADILAN NEGERI TIMIKA
Rabu, 22 Januari 2025 17:00 WIB.
Pengadilan hubungan industrial (PHI) di pengadilan negeri bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan pemilik usaha. Peradilan ini melibatkan secara aktif serikat buruh dan asosiasi pengusaha, di mana serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk mewakili anggotanya. Kabupaten Mimika sebagai lokasi beberapa perusahaan besar yang mempekerjakan banyak pekerja dianggap perlu memiliki peradilan PHI di wilayahnya. Karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pemerintah Kabupaten Mimika sedang menjajaki kemungkinan pendirian pengadilan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Timika yang terletak di pusat pemerintahan Kabupaten Mimika tersebut. Dalam pembahasan awal ini, Ditjen Badilum diwakili oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Dr Djaniko M.H Girsang, SH., M.Hum turut hadir pula dalam kegiatan ini. Sementara Pemerintah Kabupaten Mimika diwakili oleh Pj Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin, S.H.,MM . Pembahasan awal ini dilakukan secara daring (online) melalui telekonferens, pada hari Kamis, 23 Januari 2025. Harapan yang hendak dicapai dalam pembentukan peradilan PHI ini adalah agar para pencari keadilan, baik buruh maupun pengusaha, dapat lebih singkat dan cepat dalam menuntaskan permasalahan hukum terkait hubungan industrial, seperti kotrak kerja, hak gaji karyawan dan pemutusan hubungan kerja, tanpa harus jauh-jauh menuju peradilan PHI terdekat di wilayah Pulau Papua yang saat ini yang berada di Pengadilan Negeri Jayapura. Dengan demikian beban biaya yang harus dikeluarkan pekerja maupun pemilik usaha dapat lebih ringan.
| Selengkapnya |- DITJEN BADILUM DAN DITJEN BADILAG SELENGGARAKAN KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN UNTUK SELURUH PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DI INDONESIA
Rabu, 22 Januari 2025 17:00 WIB.
Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H, M.Hum, bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara Sodikin, S.E., S.H., M.H. dan Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. membuka kegiatan Konsolidasi dan Akurasi data Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024, yang diikuti oleh seluruh Pengadilan Tinggi (PT) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA, termasuk Mahkamah Syariyah Aceh) di Indonesia. Kegiatan gabungan antara Ditjen Badilum dan Ditjen Badilag ini berlangsung dari hari Rabu hingga Jumat, 22-24 Januari 2025 di Hotel Hilton Bandung, Jawa Barat. Anggaran selama tahun 2024 yang dilakukan konsolidasi laporan keuangannya dalam kegiatan ini meliputi DIPA 005.02 (Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya), DIPA 005.03 (Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk lingkungan peradilan umum) dan DIPA 005.04(Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk lingkungan peradilan agama). Kegiatan gabungan ini diselenggarakan dengan semboyan "Sinergi dan Transparansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan untuk Mewujudkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI". Pada pembukaannya Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H, M.Hum, mengharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan laporan keuangan tahun anggaran 2024 yang akurat dan akuntabel, sehingga dapat mendukung target Mahkamah Agung RI untuk mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terkait hal tersebut beliau menyampaikan beberapa himbauan, yaitu: Agar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat mematuhi aturan Mahkamah Agung dan aturan eksternal; Setiap pejabat dan pengelola keuangan harus memiliki pemahaman yang sama, kecermatan dan ketelitian terhadap pelaksanaan dan aturan yang ada. Kunci suksesnya laporan keuangan terletak pada pejabat dan pengelola keuangan yang handal dan mau belajar; Peningkatan kompetensi dan kaderisasi yang berjenjang di bidang anggaran dan akuntansi pelaporan; Meminimalisir temuan BPK dan mengoptimalkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang ada; Dapat mengoptimalkan teknologi informasi yang canggih dalam mendukung kinerja pekerjaan agar lebih efektif, efisien dan mudah tercatat. Dalam kegiatan ini, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama dari Indonesia mendapat kesempatan berdiskusi dan menyampaikan capaian pengelolaan keuangan dengan Ditjen Badilum dan Ditjen Badilag, serta pemateri dari Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.
| Selengkapnya | - DITJEN BADILUM SELEKSI CALON PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS IA DAN IA KHUSUS LEWAT UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas