Biaya Perkara PHI
SK KPN JAMBI NOMOR W5-U1/614/HK.02/II/2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN PANJAR BIAYA (VOORSHCOOT) PENDAFTARAN PERKARA DI KEPANITERAAN PERDATA DAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SERTA BIAYA KEJURUSITAAN PADA PENGADILAN NEGERI JAMBI KELAS 1 A
Informasi Biaya Perkara PHI dapat dilihat pada tautan berikut
Pelayanan Prima Jadi Keutamaan Kami
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- DELEGASI MA RI MENGUNJUNGI MUSEUM QATAR
Selasa, 28 Nopember 2023 06:05 WIB.
Lusail, Qatar-Humas: Sebelum acara penandatangan perpanjangan MoU, delegasi Mahkamah Agung RI memanfaatkan waktu yang ada, mereka didampingi oleh Dewan Peradilan Agung Qatar untuk mengunjungi Museum Nasional Qatar. Delegasi Mahkamah Agung R.I. disambut oleh pejabat pengelola Musem Nasional Qatar dan diajak mengelilingi dan mendapatkan informasi yang sangat menarik tentang sejarah negara Qatar sejak masa lalu sampai zaman modern yang dipandu oleh petugas khusus museum. Museum Nasional Qatar (NMoQ) ini terletak di Doha, Qatar. Museum ini dibuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2019. NMoQ dirancang oleh arsitek Prancis Jean Nouvel dan terinspirasi oleh kristal mawar gurun, yang dapat ditemukan di Qatar. Museum ini memiliki luas sekitar 430.000 meter persegi dan terdiri dari enam lantai. NMoQ menampilkan berbagai koleksi artefak dan benda bersejarah dari Qatar, mulai dari zaman prasejarah hingga era modern. NMoQ menjadi salah satu museum yang paling populer di Qatar. Museum ini telah dikunjungi oleh lebih dari 2 juta orang sejak dibuka. Qatar Internasional Ekspo Bidang Pertanian Dalam kunjungannya, delegasi MA RI berkesempatan untuk melihat berbagai produk pertanian dan teknologi pertanian yang dipamerkan di Qatar Internasional Expo yang iikuti oleh 70 negara. Delegasi juga berkesempatan untuk mendapat informasi tentang program penghijauan yang telah dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan di Negara Qatar, Kuwait dan beberapa Timur Tengah lainnya. Ketua MA RI, Prof. DR. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas program penghijauan dan pertahaian yang telah dilaksanakan di negara Qatar dan Kuwait serta negara-negara timut tengah lainnya sehingga bermanfaat bagi alam semesta dan menjadi tempat yang hijau dan nyaman bagi manusia dan alam semesta. Beberapa hal yang dilakukan oleh delegasi MA RI di Qatar Internasional Ekspo antara lain meninjau berbagai produk pertanian dari berbagai negara. Delegasi MA RI berkesempatan untuk melihat berbagai produk pertanian dari berbagai negara, seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan produk olahan pertanian. Mengunjungi Peradilan Investasi dan Niaga Delegasi Mahkamah Agung R.I. mengunjungi Peradilan Investasi dam Niaga Qatar (Mahkamah al-Istitsmar wa al-Tijarah). Delegasi diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Investasi dan Niaga, Dr. Khalid ibn Ali al-Ubaidili, di ruang pertemuan Pengadilan tersebut dan didampingi oleh beberapa pejabat terkait. Dr. Khalid dan berapa pejabatnya menjelaskan sejarah terbentuk, kewenangan, tupoksi, prosedur pendaftaran dan penanganan perkara, akselerasi penangan perkara serta progres statistik perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tersebut. Pengadilan ini ditugaskan mengadili perkara antara lain terkait sengketa akad-akad dagang dan komersial, sengketa bisnis, sengketa antara korporasi, pemegang saham, sengketa permodalan, sengketa investasi asing dalam kegiatan ekonomi di Qatar, sengketa perbankan, pasar modal, asuransi, kepailitan, sengketa e-commerce (al-tijarah al-iliktiruniyyah), serta sengketa bisnis antara sektor swasta dan pemerintah. Jelas Dr. Khalid. Satu yang yang sangat menakjubkan bahwa pendaftaran perkara melalui elektronik mencapai 96% dari seluruh perkara yang diterima sampai saat ini. Hanya 4% saja yang masih mendaftarkan perkara dan disidangkan secara manual, selebihnya Sudha berbasis elektronik. Delegasi dibawa menelusuri setiap sentra layanan masyarakat pencari keadilan di Gedung Pengadilan Investasi dan Niaga, seperti ruang sidang perkara biasa, ruang sidang perkara sederhana (di bawah 5 milyar), ruang mediasi, ruang rapat permusyawaratan majelis hakim, ruang layanan gugatan dan jawaban mandiri, semuanya telah terkoneksi dan berbasis IT. Kunjungan diakhiri dengan saling tukar cindera mata antara Delegasi Diklat Peradilan Indonesia dengan Pengadilan Investasi dan Niaga dan foto Bersama. (CBSA/HUMAS).
| Selengkapnya |- KERJA SAMA MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN DEWAN PERADILAN AGUNG QATAR DIPERPANJANG
Selasa, 28 Nopember 2023 05:53 WIB.
Lusail, Qatar-Humas: 26 November 2023 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Dewan Peradilan Agung Qatar menandatangani perpanjangan nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang peradilan. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Ketua Dewan Peradilan Agung Qatar, H.E. Syeikh Dr. Hassan Bin Lahdan Al-Hasan Al-Muhannadi. Dalam sambutannya, Dr. Hasan Bin Lahdan Al-Hasan Al-Muhannadi, menyampaikan selamat datang di Qatar, bahwa kerja sama antara Negara Qatar dengan Negara Indonesia sudah terjalin sejak lama di berbagai bidang, termasuk bidang peradilan. Beberapa kali pelaksanaan Laporan Tahunan (Annual Reports) Mahkamah Agung R.I. dihadiri oleh delegasi Negara Qatar. Demikian pula, sekitar bulan Mei 2023 yang lalu sebanyak 15 (lima belas) orang hakim Peradilan Agama diundang oleh pihak Dewan Peradilan Agung Qatar untuk mengikuti diklat di bidang ekonomi Syariah, hukum keluarga, dan peradilan elektronik di Qatar. Kerjasama antara Negara Indonesia dengan Negara Qatar di berbagai bidang, termasuk peradilan sudah terjalin sejak lama. Kami berharap kerjasama ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan Kata Doktor Al-Hasan Al-Muhannadi. Ketua Mahkamah Agung R.I., YM. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas sambutan dan pelayanan dari Dewan Peradilan Agung Qatar kepada delegasi Mahkamah Agung R.I. Sejak kedatangan delegasi Mahkamah Agung R.I. di Bandar Udara Internasional Hamad sampai dengan seluruh kegiatan semua dilayani dengan sangat baik. Pada saat kedatangan kami telah disambut dengan baik oleh pihak Dewan Peradilan Qatar, Dr. Umar Ghanim, Direktur Bagian Kerjasama Luar Negeri Qatar didampingi oleh Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hassan. Kami juga sudah dibawa mengunjungi Museum Nasional Qatar dan Qatar Internasional Ekspo Kata Syarifuddin. YM. H. M. Syarifuddin juga mengucapkan terima kasih atas fasilitas yang telah diberikan oleh Dewan Peradilan Agung Qatar kepada 15 (lima belas) orang hakim Peradilan Agama untuk mengikuti diklat ekonomi Syariah, hukum keluaga dan peradilan elektronik di Qatar. Berdasarkan informasi dari para peserta, kami mengetahui bahwa Negara Qatar sudah sangat maju dalam bidang penerapan IT di pengadilan, untuk itu kami ingin menimba ilmu dan pengalaman Negara Qatar dalam menerapkan IT di pengadilan. Negara Indonesia adalah negara yang cukup besar, memiliki wilayah yang sangat luas, dan jumlah perkara yang terus menerus meningkat. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tidak mungkin dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan tanpa didukung oleh sarana dan prasarana teknologi informasi (IT). Oleh karena itu, kami ingin mempelajari pengalaman Negara Qatar dalam menerapkan teknologi Informasi untuk peradilan tersebut, termasuk dalam mengoptimalkan keberhasilan mediasi di pengadilan Kata Syarifuddin. Sebagaimana diketahui bahwa MoU kerja sama antara Mahkamah Agung RI dan Dewan Peradilan Agung Qatar pertama kali ditandatangani pada tahun 2016 dan atas kesepakatan kedua belah pihak dilakukan perpanjangan untuk meningkatkan kerjasama yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Delegasi Mahkamah Agung R.I. tiba di Bandar Udara Internasional Hammad di Dohha, Qatar, pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, pukul 04.45 waktu setempat. Delegasi yang dipimpin oleh Ketua MA RI, YM. Prof. DR. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., tersebut terdiri dari tujuh orang masing-masing: Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H, M. Hum, M.M., Ketua Kamar Agama MA RI, Dr. H. Imron Rosadi, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Agama MA RI, H. Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc, M.A., Ph.D, Ketua Pengadilan Agama Soreang, dan Cahya Priyanto, S.H., Ajudan Ketua MA RI. (CBSA/HUMAS)
| Selengkapnya |- KETUA MAHKAMAH AGUNG MEWISUDA 25 CALON HAKIM TERPADU PERADILAN MILITER SELURUH INDONESIA
Kamis, 23 Nopember 2023 08:03 WIB.
Jakarta - Humas : Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr H.M. Syarifuddin, S.H., M.H, mewisuda sebanyak 25 peserta Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu [PPC] Lingkungan Peradilan Militer Angkatan IV pada Kamis, 23 November 2023 bertempat di ruang Serbaguna lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jl. Ahmad Yani Cempaka Putih Jakarta Pusat. Dalam sambutannya Prof. Syarafuddin menyampaikan kepada wisudawan wisudawati, pendidikan dan pelatihan terpadu yang telah di jalani, merupakan fondasi sekaligus parameter bagi kelayakan adik-adik semua untuk dapat dinobatkan sebagai hakim peradilan militer. Penting diingat, bahwa wisuda hari ini bukanlah akhir dari proses belajar yang akan adik-adik tempuh. Wisuda hari ini juga bukan simbol paripurnanya pengetahuan yang telah adik-adik miliki. Tapi wisuda hari ini, merupakan proses awal dari perjalanan panjang yang akan adik-adik tempuh di masa mendatang, imbuhnya. Lebih lanjut Guru Besar Universitas Diponegoro ini mengatakan, terlebih di dunia hukum dan peradilan, di mana hukum itu selalu tertinggal dari derasnya arus perubahan, law is always lagging behind. Karena itu kita sebagai hakim harus mampu berpacu mengimbangi ritme perubahan tersebut, agar putusan-putusan yang kita buat tidak out of date, tentunya dengan tetap memperhatikan asas-asas peradilan yang baik, asas keadilan, kepastian, serta kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Kelulusan adik-adik semua pada hari ini menjadi embrio bagi lahirnya hakim-hakim baru di peradilan militer. Dalam beberapa waktu ke depan, adik-adik semua akan diangkat menjadi hakim, sehingga menambah kekuatan baru dalam squad hakim peradilan militer, ujar KMA. Saat ini, formasi hakim peradilan militer masih terbilang minim, yaitu sebanyak 118 orang hakim tingkat pertama serta 34 orang hakim tingkat banding, yang terdiri dari hakim tinggi maupun hakim utama. Jumlah personil ini tersebar di 23 Pengadilan pada lingkungan Peradilan Militer, yang terdiri dari 1 (satu) Pengadilan Militer Utama, 3 (tiga) Pengadilan Militer Tinggi, 12 (dua belas) Pengadilan Militer Tipe A serta 7 (tujuh) Pengadilan Militer Tipe B. Meski tidak tergolong defisit jika dibandingkan dengan kondisi yang ada pada peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara, namun jumlah personil hakim militer yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan, agar sepadan dengan jumlah perkara yang terus mengalami lonjakan setiap tahun. Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu [PPC] Lingkungan Peradilan Militer angkatan IV ini dilaksanakan berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169/KMA/SK/X/2010 dan Nomor 133 /KMA/SK/VII/ 2018 tentang Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu, dengan modifikasi sedemikian rupa disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan Peradilan Militer Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan, Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. dalam laporannya menyampaikan, program pendidikan dan pelatihan Calon Hakim terpadu menempuh masa diklat selama kurang lebih 1 [satu] tahun. Program ini bertujuan memberikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan berperilaku, kualitas, serta integritas pribadi secara terintegrasi; yang pada gilirannya diharapkan setelah selesai mengikuti program ini dan pada saatnya nanti dilantik sebagai hakim, mereka telah siap melaksanakan tugasnya sebagai hakim muda atau sering disebut sebagai court readiness, ungkap Kaban Diklat. Dari 25 orang peserta yang dinyatakan lulus tersebut telah pula ditetapkan peraih peringkat 1 hingga peringkat 5 terbaik sebagai berikut : 1. Mayor CHK. Dr Putra Nova Aryanto S , SH MH Pengadilan Militer I-02 Medan, capaian nilai 92, 23. 2. Mayor CHK. (K) Yuharti, SH . Pengadilan Militer II-09 Bandung, capaian nilai 91, 97. 3. LetKol CHK Muhammad Nur Sakdi, SH, MH . Pengadilan Militer III-12 Surabaya, capaian nilai 91, 81. 4. Kapten CHK Slamet Purwo Widodo, S.ST.Han, S.IP, SH. MH Pengadilan Militer I-02 Medan, capaian nilai 91, 61. 5. Mayor CHK. Andhika Dimas Dwipa, SH. Pengadilan Militer III-12 Surabaya, capaian nilai 91 , 33. Di akhir sambutannya Prof. Syarifuddin mengucapkan selamat kepada wisudawan / wisudawati, dan berpesanjagalah selalu integritas dan profesionalitas. Jadikan dua nilai etik ini sebagai harga mati. Sebab, dengan dua hal inilah, kewibawaan dan kredibilitas pengadilan dapat kita bangun. Acara Wisuda ini dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung, serta pejabat Eselon I dan II dilingkungan Mahkamah Agung. (enk/PN/photo:yrz & alf).
| Selengkapnya |- HAKIM AGUNG INDONESIA TURUT AKTIF DALAM ACARA WIPO INTELLECTUAL PROPERTY JUDGES FORUM 2023 DI JENEWA
Kamis, 23 Nopember 2023 06:13 WIB.
Jenewa-Humas: Pada tanggal 15 dan 16 November 2023, Mahkamah Agung RI mengirimkan Yang Mulia Hakim Agung Ibu Dr Rahmi Mulyati S.H., M.H. dalam forum internasional di Jenewa WIPO Intellectual Property Judges Forum 2023" yang di selenggarakan oleh WIPO ( World Intellectual Property Organization), di mana dalam forum tersebut membahas delapan topik, yaitu: 1. Masalah yang muncul dalam merek dagang 2. Masalah yang muncul dalam desain industri 3. Masalah yang muncul dalam indikasi geografis 4.Masalah kekayaan intelektual dan persaingan 5. Kecerdasan buatan generatif, metaverse, dan pelanggaran kekayaan intelektual 6. Aturan pembuktian dalam litigasi kekayaan intelektual 7. Prosedur yang disederhanakan atau dipercepat untuk klaim kekayaan intelektual tertentu 8. Mekanisme mediasi yang dirujuk pengadilan untuk sengketa kekayaan intelektual WIPO Intellectual Property Judges Forum telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dengan tema yang berbeda, untuk tahun ini terkait trade mark ( merek dagang) yang dihadiri oleh 300 hakim agung dari sekitar 98 negara anggota WIPO. Dalam sambutannya Dirjen WIPO menyampaikan bahwa : lanskap kekayaan intelektual terus berkembang secara dinamis yang tercemin dari pertambahan jumlah aplikasi secara global yang mencapai sekitar 20 juta aplikasi , 3,5 juta terkait paten Pendaftaran IP di negara berkembang mengalami pertumbuhan yang pesat , terutama di India, Afrika selatan dan Indonesia Pertumbuhan paten terkait AI mencapai nilai sekitar 200 milyar USD Munculnya kompleksitas dalam menjaga keseimbangan kepentingan dan tantangan yang semakin meningkat bagi para Hakim Agung dengan lonjakan IP dan AI sekitar 30 % Selama WIPO Intellectual Property Judges, sekitar 40 anggota Hakim Agung telah menjadi narasumber, dalam kesempatan acara tersebut, Mahkamah Agung RI yang diwakili oleh YM Ibu Dr Rahmi Mulyati.,SH.,MH memaparkan materi tentang Emerging Issues in Trademarks, terkait penanganan perkara merek di peradilan Indonesia dengan contoh kasus. Bagi Indonesia, forum ini memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam meningkatkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual baik di tingkat nasional maupun internasional, terutama dalam meningkatkan pengetahuan Hakim dan memperluas wawasan Hakim dalam menyelesaikan perkara hak kekayaan intelektual, yang pada gilirannya berkontribusi pada inovasi, putusan hakim yang adil, dan memberikan perlindungan hak-hak kreatif dan intelektual individu dan organisasi di seluruh dunia. Forum ini bertujuan untuk menyediakan wadah bagi para hakim dari seluruh dunia untuk bertukar keahlian mereka dalam menangani perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berbeda beda, oleh karena masing-masing negara mempunyai peraturan undang undang masing"masing sehingga dapat berbagi pengalaman dalam penanganan HKI. (DN/Humas)
| Selengkapnya |- PERTEMUAN KEHORMATAN MAHKAMAH AGUNG INDONESIA DAN KEDUTAAN BRASIL MEMBAHAS PERAN VITAL MAHKAMAH AGUNG DI BRASIL DAN INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
Rabu, 22 Nopember 2023 06:03 WIB.
Jakarta-Humas: Dalam sebuah pertemuan bersejarah, Ketua Mahkamah Agung Indonesia Republik Indonesia Yang Mulia Prof Dr Muhammad Syarifuddin, SH., MH pada hari Rabu, 22 November 2023 menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Brasil untuk Indonesia Yang Mulia George-Monteiro-Prata. Ketua Mahkamah Agung Indonesia didampingi oleh Yang Mulia Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH, Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr Takdir Rahmadi, SH., LLM, serta Asisten Ketua Mahkamah Agung Cecep Mustafa, S.H., L.L.M., Ph.D. Suasana ramah memenuhi ruang pertemuan kehormatan di Mahkamah Agung, untuk membahas langkah-langkah lanjutan dalam hubungan baik antar-peradilan tertinggi yang telah diinisiasi oleh Hakim Antonio Benjamin dari Peradilan Brasil khususnya dalam aspek Perlindungan Kelestarian Lingkungan. Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka memperkuat kolaborasi lintas negara dalam kerangka peradilan yang lebih luas. Kolaborasi antara Mahkamah Agung Brasil dan Indonesia semakin penting di tingkat global. Pengalaman bersama, kerangka hukum, dan strategi telah dipertukarkan untuk mengatasi tantangan bersama seperti perubahan iklim, kelestarian biodiversitas, dan isu lingkungan lintas batas. Kedua negara ini memahami bahwa masing masing peradilan memiliki peran vital terhadap integritas ekologis kedua negara dan kontribusi positif pada ekologis dunia. Seiring pertemuan berakhir, Ketua Mahkamah Agung menyatakan optimisme tentang masa depan kerjasama ini, menegaskan bahwa hubungan yang kuat antar-peradilan dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai keadilan dan pembangunan hukum yang berkelanjutan, bukan hanya bagi kedua negara, tetapi juga untuk kemajuan peradilan internasional secara keseluruhan. (CM/Humas/Photo:Alf & Adr)
| Selengkapnya | - DELEGASI MA RI MENGUNJUNGI MUSEUM QATAR
-
Berita Badan Peradilan Umum
- SELEKSI CALON HAKIM MAHKAMAH AGUNG RI MASUKI TAHAPAN UJIAN SUBSTANSI HUKUM
Senin, 27 Nopember 2023 17:00 WIB.
Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Hakim dari Jabatan Analis Perkara Peradilan untuk tahun 2023 memasuki tahapan akhir. Kali ini, dilakukan tahapan seleksi substansi hukum untuk mengetahui kelayakan para calon hakim dalam menjalankan tugasnya. Pada satuan kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, terdapat 12 (dua belas) orang Analis Perkara Peradilan yang mengikuti seleksi ini. Seleksi Substansi Hukum dilakukan secara daring pada Senin s.d. Selasa, 27 s.d. 28 November 2023 yang berlangsung di seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI. Materi yang diujikan pada seleksi ini meliputi hukum acara, hukum pidana, hukum perdata untuk calon hakim peradilan umum, hukum tata usaha negara untuk calon hakim peradilan tata usaha negara dan hukum Islam untuk calon hakim peradilan agama.
| Selengkapnya |- UNTUK TINGKATKAN KUALITAS PERADILAN, DITJEN BADILUM PERSIAPKAN PEDOMAN SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL
Rabu, 22 Nopember 2023 17:00 WIB.
Pemberian layanan dan penanganan perkara dituntut untuk memiliki kualitas yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan para pencari keadilan. Kebutuhan ini mendorong dibentuknya program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada Mahkamah Agung RI, yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Untuk melanjutkan program APM tersebut, serta untuk mengintegrasikan dengan program pemerintah lain seperti pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan pembangunan Zona Integritas maka Mahkamah Agung RI menyusun program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul (SMPU), yang akan diterapkan di empat lingkungan peradilan (peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara). Dalam memudahkan satuan tugas pengadilan tinggi dan pengadilan negeri melaksanakan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyusun Pedoman Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul. Rapat penyusunan ini diselenggarakan pada hari Rabu, 22 November 2023 bertempat di Ruang Rapat Command Center Lt. 3 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Hadir dan membuka kegiatan ini secara langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, SH, MH. didampingi Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, SH, MH. Sebagai tim perumus, hadir para Wakil Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia hadir secara daring (online). Nantinya, hanya satu pedoman ini yang diperlukan oleh pengadilan dalam melakukan pengukuran ketepatan dan kesesuaian untuk penilaian dalam Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul apakah satuan kerja sudah menjalankan tugas pelayanan pencari keadilan dengan baik.
| Selengkapnya |- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM HADIRI RAPAT PLENO KAMAR KE-12 MAHKAMAH AGUNG RI
Rabu, 22 Nopember 2023 17:00 WIB.
Untuk membahas permasalahan yang dihadapi Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya, Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia rutin diselenggarakan setiap tahun, sejak diterapkan Sistem Kamar pada tahun 2011. Pada tahun ini kegiatan Rapat Pleno Kamar dilaksanakan di Hotel Intercontinental Bandung pada tanggal 19 November 2023. Rapat Pleno Kamar ini dihadiri dan dipimpin langsung Ketua Mahkamah Agung YM. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dengan diikuti para pimpinan dan pejabat tinggi pada Mahkamah Agung RI, termasuk Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, SH, MH. Dalam pembahasan Rapat Pleno Kamar tersebut, Mahkamah Agung telah berhasil mengeluarkan 490 rumusan. Rumusan-rumusan itu merupakan kesepakatan setiap kamar atas isu yang dibahas Rapat Pleno ini menghasilkan rumusan Rumusan tersebut kemudian dijadikan Surat Edaran Mahkamah Agung yang digunakan hakim di seluruh Indonesia sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya.
| Selengkapnya |- ANALIS PERKARA PERADILAN PADA DITJEN BADILUM IKUTI TAHAP PSIKOTES SELEKSI CALON HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG RI
Minggu, 12 Nopember 2023 17:00 WIB.
Sebanyak 12 (dua belas) Analis Perkara Peradilan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengikuti kegiatan Psikotes untuk memilih para calon hakim (cakim) yang akan berkarir di Mahkamah Agung dan akan ditempatkan di pengadilan di seluruh wilayah Indonesia. Psikotes ini merupakan tahapan selanjutnya dari setelah sebelumnya dilakukan Seleksi Administrasi Pengadaan Hakim dari Jabatan Analis Perkara Peradilan. Seleksi ini merupakan bagian dari seleksi calon hakim yang diselenggarakan di 4 (empat) lingkungan peradilan pada Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini berlangsung di ruang Command Center Ditjen Badilum pada hari Senin, 13 November 2023. Ujian ini berlangsung secara daring (online) dengan computer-aided test (CAT). Pada tahapan berikutnya, para Analis Perkara Peradilan akan mengikuti Seleksi Substansi Hukum sebelum dapat dinyatakan lulus sebagai para calon hakim.
| Selengkapnya |- INGATKAN SOAL AMANAH DAN TANGGUNG JAWAB, DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM LANTIK PEJABAT ESELON IV DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
Minggu, 12 Nopember 2023 17:00 WIB.
Promosi merupakan salah satu mekanisme pengembangan pegawai sekaligus pemberian penghargaan atas kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun, promosi ke jabatan yang lebih tinggi juga menuntut pegawai untuk dapat mengemban amanah dan lebih bertanggung jawab, karena saat ini mereka tidak lagi memimpin diri sendiri, tetapi juga orang lain. Hal ini yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sekaligus Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. setelah melantik pejabat eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, pada Senin, 12 November 2023. Bertempat di Lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, pengambilan sumpah dan pelantikan ini dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan eselon IV pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Sebanyak 4 (empat) pejabat eselon IV dilantik pada kesempatan ini, yaitu: Revina Yulianti, S.Psi., M.H. sebagai Kepala Seksi Peningkatan Mutu Hakim Puri Yuningsih, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Imron Sya'bana, S.H., M.M. sebagai Kepala Sub Bagian Akuntansi Arif Hidayat, S. Kom, M.TI. sebagai Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi
| Selengkapnya | - SELEKSI CALON HAKIM MAHKAMAH AGUNG RI MASUKI TAHAPAN UJIAN SUBSTANSI HUKUM
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas