Profil Subbag Umum dan Keuangan
Profil Sub Bagian Umum dan Keuangan
Panduan berdasarkan :
1. SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan
2. SK Dirjen Badilum nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang standarisasi website pengadilan di lingkungan peradilan umum
 |
|||||||||||
|
|||||||||||
 |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
 |
||||||||||
|
||||||||||
Pelayanan Prima Jadi Keutamaan Kami
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- KMA : SAMPAI PADA HARI TERAKHIR PENGABDIAN, SEHAT ADALAH NIKMAT YANG LUAR BIASA
Selasa, 31 Januari 2023 09:35 WIB.
Jakarta - Humas : Purnabakti bukanlah akhir dari segalanya. Karena masa kedinasan hanyalah sebagian dari total pengabdian yang harus kita tunaikan sepanjang kehidupan.Purnabkti merupakan penanda paripurnanya pengabdian kedinasan seorang juru adil. Hal ini pula yang dijalani Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., yang memasuki masa purnabakti. Terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2023 dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Hakim Agung maupun Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Menghadiri acara Pengantar Purnabakti Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, pada Selasa 31 Januari 2023 di lantai 12 Gedung Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H, menyampaikan purnabakti merupakan momen kesyukuran.Sebab kesuksesan mencapai garisfinishpengabdian dengan sehat dan selamat merupakan nikmat yang sangat besar. Tidak semua orang beruntung mencapai fase membahagiakan ini. Sebagian rekan kita ada yang terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Swt dalam usia yang relatif masih muda. Sebagian lagi ada yang diuji dengan penyakit, dan lain sebagainya. Alhamdulilah pak Andi Samsan sampai pada hari terakhir pengabdiannya, dalam kondisi sehat, itu adalah nikmat yang luar biasa yang didambakan setiap orang. Setiap tugas yang dilaksanakan dengan ikhlas akan berbuah ibadah, ujarnya. Atas nama Mahkamah Agung dan seluruh warga peradilan, KMA mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas bantuan dan pengabdian pak Andi Samsan kepada Mahkamah Agung dan badan peradilan. Terima kasih kepada pak Andi Samsan, yang telah bersama dengan kita mengabdi di lembaga yang kita cintai ini, semoga Alloh SWT senantiasa melindungi bapak sekeluarga. Dalam kesempatan yang sama Andi Samsan mengucapkan terimakasih atas kebersamaan selama ini telah menjalin hubungan persahabatan sesama warga peradilan. Dirinya juga menyampaikan bahwa selama menjalankan tugas 11 tahun di Mahkamah Agung sebanyak 7.150 jumlah perkara yang sudah di putus selama menjabat sebagai Hakim Agung. Pria kelahiran Sengkang, Sulawesi Selatan ini juga meminta maaf atas segala salah dan khilaf jika selama menjalankan tugas dan pengabdianya, ada tutur kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Acara Pengantar Purnabakti ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, Ketua Umum Dharma Yukti Karini, Ketua Dharma Yukti Karini Mahkamah Agung beserta pengurus. Juga dihadiri secara daring oleh Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung, serta Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama seluruh Indonesia. (enk/PN/photo:adr)
| Selengkapnya |- SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG LANTIK 29 PEJABAT BARU
Senin, 30 Januari 2023 05:50 WIB.
Jakarta-Humas: Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H. melantik dan mengambil sumpah jabatan 29 (dua puluh sembilan) pejabat struktural di lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung pada Senin 30 Januari 2023 di gedung Mahkamah Agung Jakarta. Dalam sumpahnya, para pejabat baru tersebut berjanji akan bekerja sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Mereka juga berjanji akan menjaga integritas dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Pelantikan ini turut dihadiri oleh jajaran Pejabat Eselon Satu yaitu Panitera Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Selain itu, pelantikan ini turut hadir para pejabat eselon 2 pada Mahkamah Agung yaitu Kepala Biro Hukum dan Humas, Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Umum, Sekretaris Panitera dan undangan lainnya. Itjah Minantika, S.E., S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Direktorat Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Citra Maulana, S.KOM., M.MSI. sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Sekretariat Kepaniteraan Muhammad Rio Ismail, S.T., M.H., M.M. sebagai Kepala Bagian Mutasi I pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi A. Adriyanti Akbar, S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Perubahan Status pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Ulfah Apriani, S.E., M.AK. sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring B pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Suroyo, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Keamanan Khusus pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi Amir Mahmud, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Rohani dan Sosial pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi Kapt. Satiman, S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Keamanan Pimpinan pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi Wikan Santoso, S.KOM. Sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai II B pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Ary Kuswantoro, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai II A pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Hannan Tauqiefie, S.T. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Naskah Mutasi I pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Sunyoto, S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Sertifikasi dan Angka Kredit pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Sutrisno, S.H.I. sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai I B pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Rizqi Hendrawan, S.KOM. Sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai I A pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Hilma Bahari Setya Pradja, S.E., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Penilaian Perbendaharaan pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Nurul Ain Syahrina Rizkilia, S.HUM., M.B.A. sebagai Kepala Sub Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Peradilan B pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Syaiful Arif, S.H., M.SI. Sebagai Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran II pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Titi Suprapti, S.H., M.M. sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring Penganggaran pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Rustimah, A.MD., S.M., M.M. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Yovi Silfani, S.E., M.M.sebagai Kepala Sub Bagian Pelaporan pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Rizqi Widi Feirdani, S.E. sebagai Kepala Sub Bagian Data pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Grace Maria, S.IP., M.E. sebagai Kepala Sub Bagian Evaluasi pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Amanda Abidin, S.E., M.B.A. sebagai Kepala Sub Bagian Rencana dan Program I pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mila Karima, S.E., M.M. sebagai Kepala Sub Bagian Analisa Anggaran pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Ida Ariani, S.E., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan Pengadaan Barang I pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Novia Husein, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Taufik Faturohman, S.KOM. sebagai Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Ketua Muda Tata Usaha Negara pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Regi Hardelina, S.KOM. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Marni, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Ketua Mahkamah Agung pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi (azh/RS/Photo:Sno)
| Selengkapnya |- PERWAKILAN MAHKAMAH AGUNG MENGIKUTI TECHNICAL WORKING GROUP (TWG) BIDANG 5 UNODC INDONESIA
Jumat, 27 Januari 2023 06:19 WIB.
Jakarta-Humas : Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Dr. Sudharmawatiningsih, S.H. M.Hum ditunjuk untuk mewakili Ketua Mahkamah Agung dalam kegiatan Technical Working Group (TWG) bidang 5 UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) Indonesia secara on line, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 Acara diikuti oleh perwakilan dari berbagai instansi antara lain, Mahkamah Agung, Kemenkum HAM, Kemenko Polhukam, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Bappenas, Kemenlu, Kemendagri, Kemensos, Kemenpora, KemenPPPA dan BNPT untuk membahas mengenai serangkaian rencana program kerja yang akan diselenggarakan oleh UNODC Indonesia. TWG bidang 5 fokus pada Sistem Peradilan Pidana. Hal yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2023 membahas mengenai sistem peradilan pidana yang saat ini berjalan di Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, akuntabel dan dapat diakses oleh semua. Dr. Sudharmawatingsih, S.H., M.Hum. menyampaikan pandangan terkait dengan rencana program UNODC Indonesia antara lain memberikan masukan tentang program SPPTI (Sistem Peradilan Pidana berbasis Teknologi Informasi) yang saat ini sedang dikerjakan bersama oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, Kemenkum HAM, Kemenkominfo dan BSSN, yaitu bahwa tujuan dari SPPTI adalah terwujudnya keterpaduan antar sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana, sebagai inovasi dalam rangka mempercepat dan mempermudah proses penanganan perkara yang transparan dan akuntabel. Selain itu, ditambahkan pula mengenai crime prevention (pencegahan tindak pidana) dimana saat ini Mahkamah Agung sudah ada Pokja Perempuan dan Anak yang mengupayakan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak dalam penyelesaian perkara di peradilan. Perhatian khusus ialah mengenai hak anak terkait dengan upaya diversi, restorative justice dalam perkara Tindak Pidana Terorisme. Dimana terdapat aturan yang bertentangan dalam upaya diversi, yaitu apabila ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun sedangkan pelakunya adalah anak maka upaya diversi terancam tidak dapat dilakukan karena salah satu syarat dapat dilakukannya diversi adalah ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. Dalam hal implementasi perlindungan anak sebagai korban tindak pidana disamping PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Panitera Muda Pidana Khusus MA RI juga memberikan perhatian terhadap perlunya peningkatan kapasitas bagi pendamping anak, baik anak sebagai korban maupun pelaku, dimana pada saat ini, anak korban dan pelaku pada saat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan masih banyak ditemui anak korban dan pelaku faktanya tidak didampingi oleh pendamping, apakah dari PK Bapas, Peksos, orang tua maupun Penasihat Hukum, sehingga upaya untuk reintegrasi anak melalui program psiko medis, dan psiko sosial menjadi terganggu. Upaya pendampingan anak korban dan pelaku pada tahapan penyidikan, penuntutan dan persidangan sangat diperlukan dan hasil dari pendampingan tersebut berpengaruh terhadap penjatuhan putusan oleh Hakim. Ditambahkan pula pandangan mengenai perspektif gender di Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Meskipun Perma tersebut sudah ada sejak tahun 2017, akan tetapi masih banyak pihak yang belum memberikan perhatian serius terhadap masalah tersebut, sehingga beliau memberikan saran agar dalam rencana program kerja UNODC bidang 5 dimasukkan mengenai isu tersebut. UNODC maupun peserta TWG memberikan tanggapan yang positif dan antusias terhadap ide yang disampaikan oleh Panitera Muda Pidana Khusus MA RI dan akan dipertimbangkan sebagai program kerja UNODC di masa mendatang.(Humas)
| Selengkapnya |- PENERAPAN DEMOKRASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI PARTISIPASI PUBLIK
Kamis, 26 Januari 2023 10:00 WIB.
Jakarta - Humas: Pelatihan Mahasiswa Hukum dengan tema "Penerapan Demokrasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Melalui Partisipasi Publik", berlangsung pada Kamis, 26 Januari 2023 di Hotel Mercure Sabang Jakarta. Acara yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial RI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2), juga didukung oleh Australia Awards ini secara umum bertujuan memberikan informasi dan pengetahuan praktikal kepada mahasiswa fakultas hukum tentang bagaimana mempertahankan haknya ketika berhadapan dengan hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Keterlibatan mahasiswa fakultas hukum dalam pelatihan ini menjadi penting sebab mahasiswa mampu melakukan bentuk-bentuk perubahan secara langsung. Dengan sumber daya manusia yang banyak dan cukup, kehadiran mahasiswa sebagai generasi muda dapat membawa manfaat nyata bagi lingkungan disekitarnya. Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. H. Sobandi, S.H.,M.H, dalam sambutannya menyampaikan penghargaan kepada Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan Australia Awards Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada ; Rizkiansyah dari Mahkamah Agung, Ilham Sanjaya dari Komisi Yudisial, dan Alfiana Qisthi dari AIPJ 2, untuk mendapatkan beasiswa kursus singkat ke Australia guna melihat langsung bagaimana partisipasi generasi muda terhadap isu-isu keadilan sosial. "Acara hari ini merupakan project yang digagas dari mereka sebagai para penerima beasiswa", ujarnya. Sobandi juga mengajak para mahasiswa yang yang hadir, untuk mencontoh dan bahkan melebihi apa yang telah dilakukan senior seniornya ini. "Saya ingin mengucapkan selamat dan apresiasi atas kerja cerdasnya sehingga acara ini dapat berlangsung". Lebih lanjut Mantan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ini mengatakan menyambut baik tema pelatihan ini. Hal ini relevan dengan keadaan saat ini dimana masyarakat semakin peduli dengan isu penegakan hukum. Dalam era demokrasi saat ini, kita sama-sama merasakan kontrol publik semakin kuat. Dari media sosial misalnya, kita membaca komentar-komentar netizen begitu tajam dan bahkan keras. Suara netizen kerap dianggap mewakili suara publik secara keseluruhan. Fenomena ini membuat pengambil kebijakan tidak bisa serta merta mengabaikan suara-suara netizen tersebut. Oleh karena itu prinsip partisipatif dalam pengambilan kebijakan menjadi penting untuk selalu diwujudkan. Dalam kesempatan yang sama Kepala Bidang SDM, Hukum dan Litbang Koimisi Yudisial, Binziad Kadafi, S.H., L.LM., Ph.D menyambut baik acara Pelatihan terhadap mahasiswa ini untuk membicarakan kembali tentang letak sistem peradilan dalam kerangka demokrasi di negeri kita. Selain itu juga untuk mempertegas lewat diskusi-diskusi yang di fasilitasi oleh fasilitator yang berkompeten soal kontribusi sistem peradilan kita. Sementara itu, Craig Ewers, selaku Team Leader Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2), dalam sambutannya mengapresiasi kerjasama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bersama dengan AIPJ2 dalam menyelenggarakan pelatihan ini, karena inisiatif ini dibentuk dalam kursus singkat AAI, didanai oleh Pemerintah Australia dan didukung oleh banyak lembaga dan organisasi Pemerintah Indonesia. Craig juga berterima kasih kepada PBHI yang telah bermitra dengan AIPJ2, keterlibatan PBHI dalam pelatihan ini sangat penting sebagai organisasi bantuan hukum yang aktif membantu kasus-kasus bagi kelompok miskin dan terpinggirkan, serta mengadvokasi reformasi peradilan pidana. Dirinya juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa hukum dari berbagai universitas yang mengikuti pelatihan ini sebagai generasi penerus yang akan memimpin Indonesia di berbagai bidang. Pelatihan yang di ikuti oleh mahasiswa- mahasiswi Fakultas Hukum berbagai Perguruan Tinggi se-wilayah Jabodetabek ini juga memberikan pengetahuan tentang pentingnya sosial media di era digitalisasi dan pembuatan konten yang efektif dan edukatif. Acara ini diihadiri pula oleh Duta Peradilan Indonesia. Sebagai fasilitator dalam pelatihan ini adalah Anita Wahid (Phd Student of Australia National University), Fiona Suwana, Ph.D. (Co-Course Designer & Leader, DFAT Australia Award Indonesia & QUT International Projects), Julius Ibrani (Ketua PBHI Nasional), Alfiana Qisthi (Manager for Criminal Justice Reform AIPJ2), Rizkiansyah (Hakim Yustisial Biro Hukum Humas MA RI) dan Ilham Sanjaya (Penata Kehakiman Ahli Muda KY RI). (enk/PN/photo:alif).
| Selengkapnya |- KETUA MA RESMIKAN PELUNCURAN PORTAL PUTUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Kamis, 26 Januari 2023 06:05 WIB.
Jakarta-Humas: Pada 28 Juli 2022 yang lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui hak atas lingkungan hidup tersebut sebagai hak asasi manusia (HAM) melalui resolusi yang disahkan pada sidang tahunan Majelis Umum PBB ke-76. Dua dekade sebelumnya, melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Indonesia telah lebih dahulu memberikan pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai HAM. Dalam perkembangannya, Indonesia bahkan memberikan jaminan konstitusional bagi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat. Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. saat meresmikan portal putusan perkara lingkungan hidup pada kamis, 27 Januari 2023 di hotel Sultan, Jakarta. Ia menjelaskan bahwa pada praktiknya masih cukup besar tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut. Pemenuhannya kerap bersinggungan dengan upaya-upaya untuk memenuhi hak atas kesejahteraan serta penghidupan yang layak. Pengelolaan sumber daya alam seringkali dihadapkan pada risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang justru berdampak pada keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa berbagai instrumen, kerangka hukum dan kebijakan lingkungan di Indonesia telah mengupayakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif. Instrumen tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pembangunan di Indonesia dilaksanakan secara berkelanjutan. Termasuk instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah instrumen penegakkan hukum. Dalam hal ini, lembaga peradilan hadir dan mengambil peran untuk menegakkan peraturan perundang-undangan atas perkara-perkara yang diterima pengadilan, dan mengupayakan putusan yang tidak hanya adil bagi masyarakat, tapi juga adil bagi lingkungan, jelas Hakim Agung asal Baturaja. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam memastikan penegakan hukum lingkungan dapat berjalan dengan baik di Indonesia, Mahkamah Agung sejak 2011 telah membentuk suatu sistem sertifikasi hakim lingkungan hidup agar perkara lingkungan dapat ditangani oleh hakim yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang mumpuni. Inisiatif ini dilahirkan dalam kerangka kerja sama Mahkamah Agung dengan Kementerian Lingkungan Hidup pada 2010 yang difasilitasi oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Hingga saat ini, sertifikasi hakim lingkungan terus mendapat dukungan pengajar materi, narasumber kelas panel ahli, maupun pemandu kegiatan observasi lapangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai hasil dari sertifikasi hakim lingkugan tersebut, total telah terdapat 1417 orang hakim alumni sertifikasi hakim lingkungan yang tersebar dalam berbagai wilayah dan tingkat peradilan di Indonesia. Melalui materi yang diberikan selama pelatihan, sertifikasi hakim lingkungan juga kian memperkuat penegakan dan pembaharuan hukum lingkungan. Pada Oktober 2022 yang lalu, untuk pertama kalinya terdapat putusan yang menggunakan perubahan iklim sebagai argumentasi utama dalam pertimbangan kasus. Putusan ini penting sebagai pembelajaran lembaga peradilan Indonesia untuk menyambut tren litigasi perubahan iklim yang tengah berkembang secara global. Dalam kesempatan ini saya hendak mengucapkan selamat kepada ICEL atas peluncuran portal putusan Indonesian Landmark Environmental Decision (I-LEAD). Portal putusan I-LEAD tersebut bermanfaat sebagai sarana pembelajaran bagi peserta sertifikasi hakim lingkungan, hakim, maupun masyarakat umum, untuk mempelajari isu dan pertimbangan hukum dalam putusan perkara lingkungan hidup, kata Ketua Mahkamah Agung. Bagi Mahkamah Agung portal ini juga dapat digunakan sebagai sarana pemantauan dan evaluasi sistem sertifikasi hakim lingkungan. Saya juga berharap agar Portal putusan I-LEAD tersebut dapat berkontribusi dalam pembangunan gagasan dan perkembangan prinsip-prinsip hukum lingkungan di Indonesia. Hadir dalam acara ini yaitu Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Kepala Badan Diklat Mahkamah Agung, Kepala Biro Hukum dan Humas, para akademisi, para media, dan lain-lain(azh/RS/photo: Sno)
| Selengkapnya | - KMA : SAMPAI PADA HARI TERAKHIR PENGABDIAN, SEHAT ADALAH NIKMAT YANG LUAR BIASA
-
Berita Badan Peradilan Umum
- PELAKSANAAN KEGIATAN KONSOLIDASI DAN REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN DIPA 005.03 SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2022 UNAUDITED PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Selasa, 31 Januari 2023 17:00 WIB.
Pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan kegiatan Konsolidasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan DIPA 005.03 Semester II Tahun Anggaran 2022 Unaudited Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang bertempat di Hotel Four Points Batam. Di kegiatan ini Sekretaris Jenderal Badan Peradilan Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang menyampaikan bahwa, tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Mahkamah Agung. Suksesnya Laporan Keuangan K/L khususnya Mahkamah Agung harus ada sinergi berkelanjutan antara Satuan Kerja dengan Korwil, Pembina Eselon I, K/L hingga mitra kerja eksternal. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini seluruh satker diharapkan : Mampu menyusun Laporan Keuangan yang akuntabel; Memastikan permasalahan pada LKKL semester I dan TW III tahun 2022 telah ditindaklanjuti; Menindaklanjuti To Do List, Monitoring dan Daftar/Rincian pada Aplikasi MonSAKTI; Melakukan telaah mulai dari tingkat Satker, Wilayah, Eselon I, hingga K/L; Mengimplementasikan Pengendalian Inter atas Pelaporan Keuangan (PIPK); Menindaklanjuti temuan BPK terhadap LKKL Tahun 2021; Melakukan sinergi bersama Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam menjaga penyajian LKKL. Sehingga Mahkamah Agung R.I. mampu mempertahankan opini WTP yang ke 11.
| Selengkapnya |- TUNJUKAN KEKOMPAKAN DAN SPORTIVITAS, DITJEN BADILUM FC IKUTI ASN CUP 2023 MELAWAN MAHKAMAH AGUNG FC
Senin, 30 Januari 2023 17:00 WIB.
Sebagai bentuk kegiatan pembinaan jasmani, olahraga merupakan hal yang penting untuk dilakukan untuk menjaga tubuh tetap sehat. Salah satu bentuk olahraga yang cukup populer adalah sepak bola. Olahraga ini menjunjung tinggi kerja sama, kekompakan, dan sportivitas, hal ini pula yang ditunjukkan oleh Ditjen Badilum FC, perwakilan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada saat mengikuti Turnamen ASN Cup Mahkamah Agung 2023. Pada tanggal 28 Januari 2023, tim Ditjen Badilum FC berkesempatan menghadapi Mahkamah Agung FC pada pertandingan pembuka. Sebelum pertandingan dimulai, turnamen dibuka oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Yang Mulia Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Bertempat di Stadion Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, tim Ditjen Badilum FC bermain dengan kompak dan menunjukkan sportivitasnya dalam melawan tim dari Mahkamah Agung FC. Selain kedua tim tersebut, turnamen ini juga diikuti oleh perwakilan tim dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Cikarang, dan Pengadilan Negeri Karawang.
| Selengkapnya |- JAMIN KUALITAS DAN INTEGRITAS, DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM LAKUKAN UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN BAGI PANITERA PENGADILAN NEGERI KELAS IB, IA DAN PENGADILAN TINGGI
Minggu, 29 Januari 2023 17:00 WIB.
Panitera memiliki peran yang penting dalam jalannya penanganan perkara di pengadilan. Demi memastikan kualitas dan integritas dari panitera dalam proses promosi dan mutasi yang dilakukan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan proses seleksi uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap panitera pada pengadilan negeri kelas IB, IA, dan pengadilan tinggi pada hari Senin hingga Rabu, 30 Januari s.d. 1 Februari 2023. Bertempat di ruang Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. didampingi oleh penguji lainnya, yaitu Sugiyanto, S.H. (Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI), Drs. Wahyudin, M.Si. (Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum), Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum), dan Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum). Materi yang diujikan di antaranya: Kepemimpinan dan integritas; Kemampuan teknis hukum dan peradilan; Kode etik dan pedoman perilaku panitera; dan Administrasi dan layanan peradilan.
| Selengkapnya |- PERSIAPKAN SATUAN KERJA MERAIH WBK DAN WBBM, DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM KERJA SAMA DENGAN BADAN PENGAWASAN BERIKAN PEMBEKALAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Selasa, 24 Januari 2023 17:00 WIB.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu amanat bagi lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah melalui pembangunan Zona Integritas yang konsisten dan berkelanjutan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai lembaga yang menaungi pengadilan di lingkungan peradilan umum memiliki fungsi pembinaan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bekerja sama dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI memberikan pembekalan dan pendampingan persiapan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) secara daring pada hari Rabu, 25 Januari 2023. Bertempat di Ruang Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, kegiatan ini dibuka oleh sambutan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. dengan didampingi oleh para pejabat eselon II. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat eselon III dan IV pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum serta perwakilan dan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai narasumber menyampaikan mengenai poin-poin penting dalam penilaian internal. Selain itu, disampaikan pula mengenai timeline penting dalam proses PMPZI, serta diskusi terkait pertanyaan seputar PMPZI yang disampaikan oleh hadirin yang hadir secara daring.
| Selengkapnya |- KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF SECARA ONLINE (DARING)
Selasa, 24 Januari 2023 17:00 WIB.
Rabu, 25 Januari 2023, Dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif secara Online (daring) selama 3 hari dari tanggal 25 s.d. 27 Januari 2023 di lingkungan Badan Peradilan Umum Tahun 2023. Acara ini resmi di buka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak H. Bambang Myanto, SH.,MH. Kegiatan ini di hadiri 40 peserta Hakim Wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Wilayah Pengadilan Kalimantan Utara. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Selaku Ketua Pelaksana kegiatan ini berharap agar Restoratif Justice pada Badan Peradilan Umum yang juga termasuk Program Nasional agar dilakukan serta di pertanggung jawabkan secara keseluruhan. Narasumber pada kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Akademisi (Ibu Dr.Eva Ahjani Zulfa.,S.H.,M.H),Kejaksaan (Ibu Dr.Erni Mustikasari.,S.H.,M.H), dan Wakil Pengadilan Tinggi Pekanbaru (Ibu Dr.HJ.Diah Sulastri Dewi,S.H.,M.H).
| Selengkapnya | - PELAKSANAAN KEGIATAN KONSOLIDASI DAN REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN DIPA 005.03 SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2022 UNAUDITED PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas