w3c
Bahasa
Logo Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Jambi Kelas IA

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Jambi Kelas IA

Jl. Jend. A. Yani No. 16 Telanaipura Kota Jambi

Email : pn_jambi@yahoo.co.id, Tlp. (0741) 62205, Fax (0741) 62483

Sistem Informasi Pengawasan MA-RIAplikasi Info TilangSistem Informasi Penelusuran PerkaraE-CourtBerAKHLAK


Logo Artikel

SEJARAH PENGADILAN NEGERI JAMBI

Sejarah Pengadilan Negeri Jambi

 
sejarahpengadilanpnjambi
Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman dilingkungan peradilan umum, yang tugas pokok Pengadilan Negeri adalahmenerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk” di tingkat pertama.
Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Jambi berdiri pada masa peralihan pendudukan Jepang ke Republik Indonesia tahun 1945. Dengan terbentuknya Propinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, yang pada waktu itu bernama Pengadilan Negeri Djambi, kemudian berubah nama menjadi Pengadilan Negeri Telanaipura pada tahun 1972 dan berubah kembali menjadi Pengadilan Negeri Jambi.

Lokasi gedung kantor Pengadilan Negeri Jambi yang pertama di Jalan Rd. Mattaher (kantor Pendapatan Daerah, kantor Catatan Sipil Kodya Jambi, kantor Markas Pertahanan Sipil Kodya Jambi) yang semula berasal dari kantor Pengadilan Adat Jambi. Kemudian pindah ke gedung kantor Pengadilan Negeri Jambi yang baru di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 16 Telanaipura Jambi, yang operasional penggunaan gedungnya diresmikan oleh Menteri Kehakiman yang diwakili oleh Direktur Jenderal Badan-badan Peradilan, Bapak Hadi Purnomo, S.H. pada tanggal 22 April 1972.

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi pada mulanya meliputi Kotamadya Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung. Dan dengan terbentuknya pengadilan-pengadilan negeri ditingkat kabupaten; yang pertama adalah Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tahun 1963, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung tahun 1974, Pengadilan Negeri Bangko tahun 1981, Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tahun 1982, yang pada waktu itu masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, kemudian menjadi wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan terakhir dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Jambi tahun 1981 maka menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketententuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 diselenggarakan oleh badan-badan peradilan dan Pasal 11 ayat (1) secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI, dimana sebelumnya berada di bawah naungan Departemen Hukum dan HAM.

Daftar Ketua Pengadilan Negeri Jambi adalah sebagai berikut:

  • Abdullah Basri, S.H. (tahun 1972 s.d. 1980)
  • H. P. Panggabean, S.H., M.S. (tahun 1981 s.d. 1984)
  • Wagiman, S.H. (tahun 1984 s.d. 1987)
  • H. Dirwoto, S.H. (tahun 1987 s.d. 1990)
  • Soeharso, S.H. (tahun 1990 s.d. 1993)
  • Amir Sjarifuddin Harahap, S.H. (tahun 1999 s.d. 1994)
  • Ramelan, S.H. (tahun 1994 s.d. 1997)
  • M. Ali Syarifuddin, S.H. (11-03-1997 s.d. 12-09-1998)
  • Monang Sihar Sitohang, S.H. (12-09-1998 s.d. 07-10-2000)
  • H. M. Suwis Dachlan, S.H., M.H. (07-10-2000 s.d. 15-07-2003)
  • H. Chairil Anwar, S.H. (15-07-2003 s.d. 29-01-2007)
  • H. Irwan, S.H. (29-01-2007 s.d. 00-12-2007)
  • Achmad Subaidi, S.H., M.H. (26-02-2008 s.d. 28-04-2010)
  • Makkasau, S.H., M.H. (28-4-2010 s.d. 31-08-2010)
  • Haryono, S.H., M.H. (01-09-2010 s.d. 28-08-2012)
  • Suprabowo, S.H., M.H. (29-08-2012 s.d. 29-01-2015)
  • Dr. H. Zulfahmi, S.H., M.Hum. (29-01-2015 s.d. 15-06-2016)
  • Barita Saragih, S.H., LLM (16-06-2016 s.d. 02-08-2017)
  • Badrun Zaini, S.H., M.H (03-08-2017 s.d. 05-07-2018)
  • Edy Pramono, S.H., M.H (06-07-2018 s.d. 04-11-2019)
  • Jon Effreddi, S.H., M.H (05-11-2019 s.d. 07-11-2021)
  • Lilin Herlina, SH., MH (08-11-2021 s.d 13-12-2022)
  • Ronald Salnofri Bya, SH., MH (14-12-2022 s.d 06-08-2024)

Pengadilan Negeri Jambi masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi dan daerah hukum meliputi wilayah Kota Jambi yang terdiri dari 11 Kecamatan yaitu :

KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK (JIWA) LUAS WILAYAH (KM2) KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM)
KOTA BARU 75.384 36,11 2.088
ALAM BARAJO 97.184 41,67 2.332
JAMBI SELATAN 61.743 11,41 5.411
PAAL MERAH 89.835 27,13 3.311
JELUTUNG 63.369 7,92 8.001 (Terpadat)
PASAR JAMBI 12.532 4,02 3.117
TELANAIPURA 50.482 22,51 2.243
DANAU SIPIN 48.228 7,88 6.120
DANAU TELUK 12.083 15,70 770 (Terjarang)
PELAYANGAN 13.585 15,29 888
JAMBI TIMUR 66.709 15,94 4.185
TOTAL 591.134 jiwa 205.38 km2 38.446 jiwa/km2

Sumber : BPS Kota Jambi Tahun 2018

Pengadilan Negeri Klas IA Jambi yang berkedudukan di kota Jambi (ibukota propinsi) tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang daerah hukumnya meliputi Wilayah Propinsi Jambi dan sejak tahun 2010 Pengadilan Negeri Jambi berfungsi sebagai pengadilan tindak pidana korupsi yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Jambi.

MENINGKATKAN INTERGRITAS DAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PENGADILAN MELALUI SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

MENINGKATKAN INTERGRITAS DAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PENGADILAN MELALUI SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)