Pengambilan Janji Jabatan dan Pelantikan Panitera Pengadilan Negeri Jambi
Humas, 16 Juni 2023, bertempat di ruang sidang tirta, Ketua Pengadilan Negeri Jambi Bpk. Ronald Salnofri Bya, SH., MH, mempimpin pelaksanaan Pengambilan Janji Jabatan dan Pelantikan Panitera pada Pengadilan Negeri/Tipikor/HI Jambi Kelas 1A.
Pembacaan dan Penandatanganan Pakta Integritas yang disaksikan oleh Seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Jambi.
Dalam amanatnya, Ketua Pengadilan Negeri Jambi mengucapkan selamat atas dilantiknya Bpk. Jasmin Ginting, SH., MH semoga kinerja pengadilan negeri jambi lebih baik lagi kedepan.
Acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama.
Jumat Sehat 2023
Humas, 9 Juni 2023, bertempat di Gedung Kantor Pengadilan Negeri Jambi, Ketua Pengadilan Negeri Jambi, memimpin Kegiatan Jumat Sehat bagi seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Jambi, kegiatan dimulai dengan Olahraga bersama di Gedung Kantor Pengadilan Negeri Jambi.
Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan jalan santai yang dimulai dari kawasan Gedung Tipikor Pengadilan Negeri Jambi, Danau Sipin Kota Jambi, Kantor Gubernur Provinsi Jambi, dan kembali ke Gedung Kantor Pengadilan Negeri Jambi, dan diakhiri dengan Foto bersama
Kunjungan Mahkamah Agung RI dan Delegasi JICA
Humas, 8 Juni 2023, bertempat di Pengadilan Negeri Jambi, Ketua Pengadilan Negeri Jambi menyambut kedatangan Rombongan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, meliputi H. Agus Subroto, SH., M.Hum, Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta, Delegasi dari apan International Coorperation Agency (JICA).
Kegiatan dilanjutkan dengan Pemaparan singkat oleh Delegasi JICA tentang "Garis Besar Proses Pidana di Jepang dan Tren kejahatan Kekayan Intelektual akhir-akhir ini di Jepang".
Kegiatan kunjungan tersebut diakhiri dengan Foto Bersama.
Pendampingan Pembangunan SMAP
Humas, 8 Juni 2023, bertempat di Ruang Sidang Tirta Pengadilan Negeri Jambi, dilaksanakan Pendampingan Pembangunan Sistem Manajeman Anti Penyuapan (SMAP) pada Pengadilan Negeri Jambi.
Pengadilan Negeri Jambi terpilih sebagai Pengadilan Negeri percontohan yang menjalankan Instrumen Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang digagas oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tahun 2023 ini, kegiatan pendampingan secara luring ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Seluruh Hakim, Panitera, dan Sekretaris serta seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Jambi.
Forum Grup Discussion Jurusita 2023
Humas, 6 Juni 2023,bertempat di Hotel Aston Kota Jambi, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, SH., MH, membuka secara daring, kegiatan Forum Grup Discussion pada Wilayah Pengadilan Tinggi Jambi
Turut Hadir, Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nugroho Setiadji, SH, dan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Ronald Salnofri Bya, SH., MH dalam acara pembukaan Forum Grup Discussion yang digelar di Hotel Aston Kota Jambi
Acara tersebut melibatkan seluruh Jurusita dan Jurusita Pengganti sewilayah Pengadilan Tinggi Jambi, dan digelar selama 3 hari yakni, 6 Juni -- 8 Juni 2023
MENINGKATKAN INTERGRITAS DAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PENGADILAN MELALUI SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Mahkamah Agung
- KUNKER KE KALSEL, KOMISI III NYATAKAN DUKUNG PEMENUHAN SARANA PRASARANA PENGADILAN UNTUK JAGA INTEGRITAS HAKIM
Rabu, 01 Mei 2024 06:56 WIB.
Banjarmasin " Humas : Komisi III DPR RI meminta penjelasan Ketua dan Pimpinan Peradilan (Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin) mengenai alokasi dukungan anggaran di tahun 2024 yang diterima masing-masing wilayah peradilan. Penjelasan disertai dengan program-program prioritas dan strategi pencapaian targetnya. Demikian pula penjelasan terkait kebutuhan dukungan anggaran dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Peradilan di wilayah Kalimantan Selatan. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI, Ir. Pangeran Khairul Saleh saat melakukan rapat kerja dengan empat (4) Lingkungan Peradilan se-Wilayah Kalimantan Selatan yang bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjar Baru pada Selasa, 30 April 2024. Pada Rapat Kerja yang berlangsung, para Ketua/Kepala empat (4) Peradilan menyampaikan paparannya, yang di awali oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum. Gusrizal mengatakan, kebutuhan dukungan anggaran dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Selatan yakni; pembangunan Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjar Baru, pembangunan Aula Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penyesuaian prototype berupa rehab berat dan perluasan gedung untuk 5 (lima) gedung kantor Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri Kandangan, Pengadilan Negeri Pelaihari, Pengadilan Negeri Tanjung, Pengadilan Negeri Amuntai dan Pengadilan Negeri Banjarbaru. Penyesuaian tersebut juga untuk mengakomodir kebutuhan ruangan dan sarana penunjang untuk proses penyelesaian perkara di Pengadilan, tutur KPT Banjarmasin. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Dr. Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H., M.H. menyampaikan kendala yang dihadapi satuan kerja Peradilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan, yaitu; tidak tersedianya anggaran untuk pembangunan gedung bagi Pengadilan Agama yang belum sesuai prototipe yaitu gedung Pengadilan Agama Negara dan Pengadilan Agama Banjarmasin serta pengadaan kendaraan dinas roda 4 yang sudah tidak layak pakai (Tahun 2006), terbatasnya alat pengolah data dan sarana kerja lainnya. Terkait kendala sarana dan prasarana, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Dr. H. Bambang Heriyanto,S.H., M.H. mengatakan gedung baru PTTUN belum bisa ditempati dikarenakan belanja mebelair belum terlaksana dikarenakan adanya Kebijakan dari Kementerian Keuanganterkait Automatic Adjusment (AA). Pada kesempatan yang sama Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, Letkol Chk. Arie Fitriansyah, S.H., M.H menyampaikan kebutuhan dukungan anggaran; kurangnya anggaran untuk kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan di luar gedung mengingat perkara yang masuk di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin setengahnya berada di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga untuk pelayanan persidangan dibutuhkan dua kali sidang di luar Gedung. Menanggapi pemaparan dari empat (4 ) Peradilan ini, anggota Komisi III DRI RI Romo H.R. Muhammad Syafii, S.H., M.Hum mengatakan, perlu adanya dukungan pemenuhan sarana prasarana Pengadilan demi untuk jaga integritas Hakim. Dirinya juga mengatakan, hasil rapat ini akan dibawakan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mahkamah Agung. Rapat Kerja Komisi III DPR RI ini dihadiri enam (6) anggota Komisi III yakni; H. Arteria Dahlan, S.T. S.H., M.H., Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Safaruddin, Drs. H. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H., Romo H. R. Muhammad SyafiI, S.H., M.Hum, Drs. Y. Jacki Uly, M.H, Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS. Selain ke-empat (4) Lingkungan Peradilan, Komisi III juga melakukan rapat dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. (enk/em/pn).
| Selengkapnya |- KETUA MA LEPAS SATU HAKIM PEREMPUAN ISTIMEWA
Selasa, 30 April 2024 10:46 WIB.
Yogyakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. melepas Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, SH., M.H. pada selasa pagi (30/4) di aula PTA Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. Sunarto, S.H., M.H., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Prof. Dr. Amran Suadi, S.H., M.Hum, Anggota Komisi Yudisial Drs. M. Taufik HZ, M.H.I. , Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung Drs. Muklis, S.H., M.H, perwakilan Guberdur Yogyakarta, para pejabat Forkopimda Yogyakata, para purnabakti Hakim Agung, para Ketua Pengadilan Tinggi Agama dari seluruh Indonesia, para Ketua Pengadilan Agama dari seluruh wilayah Yogyakarta, dan lainnya. Pelepasan ini berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 32/P Tahun 2024 tentang pemberhentian Hakim di Lingkungan Peradilan Agama tanggal 16 Februari 2024. Melalui petikan tersebut, Presiden melepas Sisva disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama bertugas sebagai hakim. Pada kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan apresiasi yang setinggi-tinggi kepada Sisva yang telah bertugas selama 40 tahun sebagai pengadil dan ditambah pula tugas sebagai pimpinan pengadilan. Sebagai hakim perempuan, menurut Ketua Mahkamah Agung tentu tidak mudah dalam menjalankan tugas, membutuhkan kemampuan judisial yang ekstra dan aspek kepemimpinan yang kuat. Apalagi, menurutnya, di antara 34 Ketua Pengadilan Tinggi Agama se Indonesia, Sisva merupakan salah satu hakim perempuan Indonesiadiberikan amanah mengemban tugas sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Ini merupakan prestasi yang sangat langka, istimewa, dan membanggakan. Ia berharap prestasi ini bisa menjadi teladan bagi hakim-hakim perempuan Indonesia lainnya. Selama 40 tahun mengabdi di dunia peradilan, Syarifuddin yakin Sisva telah melewati beragam suka duka serta pengalaman yang beragam, termasuk serangkaian ujian yang pernah singgah di kehidupannya. Ia yakin semua yang telah terlewat itu menjadi pengabdian dan amal ibadah yang besar pahalanya bagi kehidupan Sisva dan keluarga. Saya yakin ibu telah melewati beragam cerita suka dan duka serta ujian yang banyak saat bertugas sebagai hakim, namun saya yakin juga dengan keikhlasan dan jihad ibu, semua bisa terlewati dengan sangat baik dan sempurna, ujarnya. SISVA MERUPAKAN SATU DARI DUA HAKIM PEREMPUAN YANG ISTIMEWA Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, SH., M.H. merupakan perempuan kelahiran bukittinggi 24 april 1957. Ia mengawali karir menjadi calon hakim di Pengadilan Agama Mataram pada 1984. Di pengadilan yang sama dua tahun setelah itu (1986) ia dilantik menjadi Hakim Tingkat Pertama. Sama seperti hakim-hakim yang lain, Sisva juga melanglang buana ke berbagai daerah di Indonesia untuk menjalankan tugasnya sebagai pengadil. Beberapa daerah itu antara lain Praya, Padang, Surabaya, Bandung, Bangka Belitung, Pontianak dan yang lainnya. Sebelum menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, alumnus Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua PTA Bangka Belitung pada 2017, Wakil Ketua PTA Mataram pada 2018, Ketua PTA Kupang pada 2020, Ketua PTA Pontianak pada 2022, dan Ketua PTA Yogyakarta pada 2023 hingga memasuki masa purnabakti. Di bawah kepemimpinannya, PTA Yogyakarta menjadi satu-satunya Pengadilan Tingkat Banding di wilayah Jawa yang mendapatkan predikat WBBM dari Kementerian Reformasi dan Birokrasi. Ketua Mahkamah Agung mengatakan bahwa di antara 34 Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia, Sisva Yetti merupakan salah satu Hakim Perempuan Indonesia yang diberi tanggung jawab sebagai pimpinan pengadilan tinggi. Dalam data yang dimiliki Syarifuddin, saat ini baru ada 2 Hakim Perempuan di lingkungan Peradilan Agama yang memiliki tugas sebagai ketua. Baginya ini merupakan prestasi langka dan istimewa. Ia berharap ini bisa diteladani oleh para srikandi peradilan lainnya. Dalam kesempatan yang sama, Sisva Yetti bersyukur dapat menjalankan amanah dengan baik hingga purna tugas. Ia berharap ke depannya seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dapat terus menjaga profesionalitas dan integritas dengan jauh lebih baik. Di akhir sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sisva dengan iringan doa ia akan selalu sehat dan bahagia bersama keluarga. (azh/RS/photo:Yrz)
| Selengkapnya |- KMA PIMPIN WISUDA PURNABAKTI KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
Selasa, 30 April 2024 02:00 WIB.
Bandung - Humas : "Ada perasaan haru setiap kali saya melepas seorang Ketua Pengadilan Tingkat Banding memasuki masa purnabakti, Di suatu sisi, kita bersedih karena akan berpisah dengan sosok pimpinan pengadilan, yang telah memberikan kontribusi besar bagi lembaga peradilan. Namun di sisi lain, terselip juga rasa bangga, karena sosok pemimpin yang akan kita lepas, telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, hingga tiba masanya untuk beristirahat dan menikmati waktu-waktu bahagia bersama keluarga." Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H saat memimpin langsung Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Drs. H. R.M Zaini S. H, M. H. Hari Senin, 29 April 2024, bertempat di HotelEl Royale Bandung. Dalam Sambutannya Prof Syarifuddin mengatakan wisuda hari ini merupakan apresiasi, atas purnanya perjalanan karir yang telah di tempuh oleh Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I. sebagai seorang hakim, penegak hukum dan keadilan. Menurutnya selama Empat Puluh Tahun mengabdi, Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I. telah menunjukkan nilai-nilai dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. "Dibutuhkan loyalitas ekstra dan mental yang kokoh agar dapat menjalaninya dengan penuh integritas. Beratnya berpindah dari satu kota ke kota lain, dari satu pulau ke pulau lain, bahkan terkadang harus meninggalkan istri, anak dan keluarga tercinta. Belum lagi godaan yang datang silih berganti selama memangku jabatan, Namun, semua dapat terlewati dan sukses menutup masa pengabdian dengan bersih, tanpa sedikit pun meninggalkan catatan hitam", tutur Guru Besar Universitas Diponogoro Diakhir sambutan, KMA mengucapkan selamat kepada Bapak Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I., yang memasuki masa purnabakti, mengakhiri masa pengabdian dengan selamat, sehat jiwa dan raga. Acara purnabakti dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial , Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon I Pada Mahkamah Agung, serta Ketua Pengadilan tingkat Banding dan tingkat pertama Seluruh Indonesia yang mengikuti secara Virtual. (Ipr/ Pn/Humas)
| Selengkapnya |- KUNJUNGAN KERJA KOMISI 3 DPR RI KE WILAYAH HUKUM PROVINSI LAMPUNG
Senin, 29 April 2024 11:33 WIB.
Bandar Lampung-Humas: Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 dengan Tiga (3) Lingkungan Peradilan se-wilayah Provinsi Banten pada Senin, 29 April 2024 di Ballroom Novotel Hotel Bandar Lampung. Rapat kerja yang dipimpin oleh Dr. Habiburokhman, S.H., M.Hum didampingi oleh 12 anggota Komisi III DPR antara lain Drs. M. Nurdin, M.M, Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si, Supriansa,SH.MH, Hj Siti Nurizka Puteri Jaya,SH.MH, Taufik Basari,SH.Shum,LLM, Dr. H. Cucun Ahmad Syasurijal S Ag, MAP, Dr.H. Jazilul Fawaid,SQ.MA, H. Agung Budi Santoso,SH.MM, Dr. Benny Kabur Harman,SH dan Mulfachri Harahap, SH.MH. Habiburokhman menyampaikan kunjungan kerja ini sebagai tugas konstitusional Komisi III DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran, penegakan hukum terhadap semua sektor dan penanganan kasus perkara di wilayah Provinsi Lampung yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam Rapat Kerja serta Rapat Dengar Pendapat dengan para mitra kerja. Rapat kerja dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Ibu Asnahwati,SH.MH beserta jajarannya baik itu dari Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, maupun Para Ketua Pengadilan Negeri di Provinsi Lampung, kemudian dihadiri pula Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Dr.H. Bambang Supriastoto,SH.MH beserta jajarannya baik itu dari Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, maupun Para Ketua Pengadilan Agama di Provinsi Lampung serta dihadiri pula Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan,SH.MH. beserta jajarannya Pada kesempatan ini KPT Tanjung Karang menyampaikan perkara yang menonjol yaitu perkara narkotika dengan jumlah perkara terbanyak di wilayah hukum PT Tanjung Karang dan kendala dalam proses eksekusi seperti ketidaksesuaian objek dengan nilai kewajiban dari Termohon Eksekusi. Selanjutnya pemaparan dari KPTA Bandar Lampung dalam pemaparan nya menyampaikan perlunya penambahan anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana persidangan Sedangkan KPTUN Bandar Lampung menyampaikan beberapa inovasi baik yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung seperti e-Court maupun yang aplikasi yang dibuat oleh PTUN bandar Lampung sendiri seperti SIWASKUSIP yang mendukung tranparansi layanan peradilan. Rapat kerja yang dimulai pukul 12.00 WIB diakhiri pada pukul 14.00 WIB dengan tukar menukar plakat dan foto bersama. (sf/ds/da).
| Selengkapnya |- TINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN HAKIM PEREMPUAN, BPHI GELAR SEMINAR INTERNASIONAL
Jumat, 26 April 2024 14:00 WIB.
Jakarta-Humas: Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) menyelenggarakan seminar international tentang Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Hakim Perempuan Menuju Badan Peradilan yang Agung pada Jumat (26/04) di hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hadir sebagai narasumber yaitu Ketua Federal Circuit and Family Court of Australia Justice William Alstergren, Hakim Mahkamah Perseketuan Malayasia Justice Datuk Hanipah binti Farikullah, hakim dari Federal Circuit and Family Court of Australia Justice Suzanne Chriestie, Presiding Judge of the Regional Trial Court of Manila Judge Rosalyn M Lojas, dan Psikolog Carly Schrever. Selain itu hadir pula dua orang penanggap pada seminar internasional ini yang juga pakar di bidangnya, yaitu, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Prof. Dr. Bagus Takwin, M.Hum, dan Konselor pada Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Mochamad Mirza, S.Psi. Sebagai informasi, BPHPI merupakan satu-satunya organisasi bagi Hakim Perempuan Indonesia. Ia dideklarasikan pada 12 Januari 2024 lalu. pendeklarasian ini disaksikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Ketua Umum IKAHI dan sejumlah Hakim Agung negara sahabat. Perhimpunan yang berada di bawah naungan organisasi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) beranggotakan ribuan hakim perempuan dari seluruh Indonesia. Cikal bakal lahirnya BPHPI merupakan tindak lanjut dari ditugaskannya 10 Hakim perempuan Indonesia oleh Ketua Mahkamah Agung untuk menghadiri pertemuan Hakim Perempuan se-dunia pada Maret 2023 di kota Marrakesh, Maroko. Seminar internasional ini merupakan kegiatan pertama sejak dideklarasikannya. Ketua Mahkamah Agung mengapresiasi terselenggaranya Seminar Internasional ini. Karena menurutnya, di usianya yang baru seumur jagung, BPHPI sudah mampu menyelenggarakan Seminar Internasional dengan tema yang sangat menarik dan mampu mendatangkan para narasumber dan penanggap, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ia berharap kedepannya, akan ada banyak seminar internasional lainnya yang mengangkat isu tentang integritas dan kemandirian hakim. Hal senada dituturkan oleh Ketua Umum IKAHI Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. ia sangat mendukung dilangsungkannya seminar yang mengangkat isu kemandirian hakim khususnya terkait Hakim Perempuan. Karena menurutnya, data saat ini jumlah hakim perempuan sebanyak 2.211 orang dari total 7.729 hakim seluruh Indonesia atau sekira 29 persen. Dari 29 persen tersebut, hanya 24 persen yang telah menduduki jabatan pimpinan pada 4 lingkungan, bahkan untuk Tingkat banding jumlahnya relatif lebih kecil yaitu rata-rata di bawah 20%. Berdasarkan data tersebut Representasi kepemimpinan hakim perempuan saat ini belum sepenuhnya ideal, sehingga diharapkan melalui seminar ini akan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi peningkatan kepemimpinan Hakim Perempuan. Menanggapi hal tersebut, Ketua BPHPI Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. menyatakan bahwa meningkatkan representasi dan kepemimpinan hakim perempuan pada badan peradilan Indonesia merupakan agenda terpenting yang akan menjadi fokus dan agenda kerja BPHPI dalam beberapa tahun ke depan. Salah satu pendekatan yang akan digunakan oleh BPHPI untuk melaksanakan agenda tersebut, menurut Nani adalah dengan mewujudkan kesejahteraan hakim yang menyeluruh (holistik), bukan hanya bagi hakim perempuan, tetapi bagi seluruh hakim di Indonesia. Lebih lanjut ia menyatakan pula bahwa kesejahteraan hakim bukan hanya terbatas pada besaran tunjangan kinerja, fasilitas dinas, serta jaminan kesehatan yang disediakan oleh negara untuk hakim, namun juga yang sangat mendasar dan dibutuhkan adalah lingkungan kerja yang sehat, yang akomodatif terhadap kebutuhan setiap individu hakim yang ada dalam badan peradilan. Seminar internasional ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Ms. Penny Williams, PSMMs. Penny Williams, PSM Duta besar Australia untuk Indonesia dan Mr. Craig Ewers (AIPJ 2), para hakim perempuan nasional dan internasional baik secara daring maupun luring. Seminar internasional ini bisa diikuti pula oleh masyarakat Indonesia dan dunia melalui kanal youtube Mahkamah Agung. (azh/RS/Eva/Photo:Sno & Alf)
| Selengkapnya | - KUNKER KE KALSEL, KOMISI III NYATAKAN DUKUNG PEMENUHAN SARANA PRASARANA PENGADILAN UNTUK JAGA INTEGRITAS HAKIM
-
Berita Badan Peradilan Umum
- BERSAMA USTAZ ADI HIDAYAT, DITJEN BADILUM LAKSANAKAN HALALBIHALAL DENGAN PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI SE-INDONESIA
Selasa, 30 April 2024 17:00 WIB.
Menyemarakkan perayaan Idul Fitri 1445 Hijriyah, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengadakan kegiatan halalbihalal dan silaturahmi ini pada hari Selasa, 30 April 2024 di Ruang Command Center Ditjen Badilum. Kegiatan ini dibuka langsung Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H. M.H. dan menghadirkan penceramah Ustaz Dr. (H.C.) Adi Hidayat, Lc., M.A. Tausiyah yang diberikan kepada warga peradilan kali ini memiliki tema Dengan Semangat Halalbihalal, Kita Perkuat Silaturahmi dan Bangun Kebersamaan untuk Mewujudkan Peradilan Bermartabat. Kegiatan halalbihalal ini diikuti secara online oleh para ketua, wakil ketua, pejabat dan pegawai dari pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Hadir secara langsung mengikuti halalbihalal ini para pejabat di lingkungan peradilan umum, termasuk Ketua Pengadilan Tinggi Banten Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Dr. Pontas Effendi, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita S.H., M.H., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Hasanudin S.H., M.H., Sekretaris Ditjen Badilum Kurnia Arry Soelaksono, S.E, S.H., M.Hum., serta para ketua dan wakil ketua pengadilan negeri di Jakarta dan sekitarnya. Para pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang mengikuti kegiatan ini menyimak dengan penuh perhatian materi yang disampaikan. Kegiatan halalbihalal dan silaturahmi ini diakhiri dengan doa bersama serta pemberian santunan dan bingkisan kepada anak yatim piatu dari TPQ Al Hasanah. Bantuan kepada anak yatim diberikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum didampingi Ustaz Dr. (H.C.) Adi Hidayat, Lc., M.A., para pejabat Ditjen Badilum serta para pimpinan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri yang hadir dalam kegiatan halalbihalal ini.
| Selengkapnya |- TINGKATKAN LAYANAN KALANGAN RENTAN, DITJEN BADILUM SELENGGARAKAN BIMBINGAN TEKNIS PELAYANAN HUKUM DISABILITAS DI MAKASSAR
Selasa, 30 April 2024 17:00 WIB.
Kalangan rentan seperti penyandang disabilitas sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan, termasuk layanan keadilan. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum secara rutin mengadakan bimbingan teknis untuk meningkatkan pemahaman aparat hukum di pengadilan. Untuk tahun anggaran 2024 ini, Bimtek Disabilitas kembali diadakan di Swiss " Bellhotel Makassar, pada hari Rabu-Jumat, 24-26 April 2024. Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas ini dibuka oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H., bersama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum. dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar Andi Baso K, S.H. Kegiatan ini diikuti para ketua pengadilan negeri dan wakil ketua pengadilan negeri di wilayah Sulawesi Selatan. Bimbingan teknis ini menghadirkan narasumber yaitu: Eliza Octavianti Rogi, S.Pd, Ketua Umum Persatuan Orang Tua Anak Dengan Down Syndrom (POTADS) Drs. Gufron Sakaril, M.M. dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dan Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto. Diharapkan dengan bimbingan teknis ini, para pimpinan pengadilan negeri di Sulawesi Selatan dapat meningkatkan kualitas layanan pada para penyandang disabilitas di satuan kerja masing-masing.
| Selengkapnya |- DUKUNG PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA, DIRJEN BADILUM RESMIKAN RENOVASI PTSP DAN MEDIA CENTER PENGADILAN NEGERI CIANJUR
Senin, 29 April 2024 17:00 WIB.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. PTSP bertujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan demi memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme bagi masyarakat pencari keadilan. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., memberikan perhatian khusus terhadap PTSP, karena PTSP merupakan wajah pertama lembaga peradilan. Oleh karena itu, pada hari Senin, 29 April 2024, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum secara langsung meninjau dan meresmikan PTSP dan juga media center pada Pengadilan Negeri Cianjur. Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. dan hakim tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum. Kedatangan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H. dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, Hera Polosia Destiny, S.H., M.H., beserta seluruh aparatur Pengadilan Negeri Cianjur. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum berpesan agara Pengadilan Negeri Cianjur harus terus mempertahankan pelayanan prima bagi para pencari keadilan dan menjaga marwah lembaga peradilan setelah peresmian PTSP dan media center ini.
| Selengkapnya |- DORONG PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF, DITJEN BADILUM SELENGGARAKAN BIMTEK BAGI HAKIM DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI SEMARANG
Senin, 29 April 2024 17:00 WIB.
Demi mendorong peningkatan penanganan perkara berbasis keadilan restoratif, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kembali menggelar Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif bagi hakim di lingkungan peradilan umum. Bimbingan teknis kali ini diselenggarakan bagi para hakim di wilayah Pengadilan Tinggi Semarang dan dilaksanakan di Purwokerto pada tanggal 23 s.d. 25 April 2024. Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. dengan didampingi oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H. sebagai tuan rumah, dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. sebagai salah satu narasumber mewakil Kelompok Kerja Keadilan Restoratif Mahkamah Agung RI. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menyampaikan agar para peserta, yang terdiri dari hakim di wilayah Pengadilan Tinggi Semarang, dapat mengikuti bimbingan teknis ini dengan baik sehingga dapat meningkatkan kemampuan para hakim dalam menyelesaikan perkara dengan menerapkan keadilan restoratif. Selain Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, turut hadir sebagai narasumber adalah Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. (Wakil Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia), Kompol. Agustinus David, S.Sos., M.H. (Kanit III Subdit IV Renakta Polri), dan Erni Mustikasari, S.H., M.H. (Jaksa Agung Muda Kejaksaan Agung RI). Masing-masing narasumber membahas mengenai penanganan perkara berbasis keadilan restoratif, mulai dari tahap penyidikan dari kepolisian hingga tahap penyelesaian oleh para hakim.
| Selengkapnya |- BERI SEMANGAT APARATUR PERADILAN, DIRJEN BADILUM KUNJUNGI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO
Kamis, 25 April 2024 17:00 WIB.
Dorongan dari pimpinan merupakan salah satu motivasi bagi aparatur peradilan dalam upaya untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan. Untuk mendukung hal tersebut sekaligus memantau kinerja di pengadilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri Purwokerto. Didampingi oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Rudy Ruswoyo, S.H., M.H. dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H. beserta jajaran pejabat dan pegawai. Pada kunjungan tersebut, Dirjen Badilum dan Dirbinganis memantau kinerja pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta memberikan kesempatan untuk berdiskusi sekaligus memberikan masukan dan semangat bagi para petugas PTSP. Selain itu, Dirjen Badilum juga memantau kondisi gedung, sarana, dan prasarana, serta kinerja pada bagian administrasi dan back office dari Pengadilan Negeri Purwokerto.
| Selengkapnya | - BERSAMA USTAZ ADI HIDAYAT, DITJEN BADILUM LAKSANAKAN HALALBIHALAL DENGAN PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI SE-INDONESIA
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas